Menu Click to open Menus
Home » BUDAYA » WCU Harus Minta Maaf Kepada Masyarakat Lamalera, Stop Kriminalisasi Goris Krova

WCU Harus Minta Maaf Kepada Masyarakat Lamalera, Stop Kriminalisasi Goris Krova

(1095 Views) December 14, 2016 12:34 am | Published by | No comment

Diskusi Lingkar Aliansi Selamatkan Lamalera (LAMALERA) di Jakarta, membicarakan kasus penangkapan nelayan Lamalera, Goris Dengekae Krova.

JAKARTA, aksiterkini.com – Lingkar Aliansi Selamatkan Lamalera (LAMALERA) mendesak Wildlife Crime Unit (WCU) meminta maaf kepada masyarakat Lamalera atas tindakannya melaporkan Goris Dengekae Krova ke Polres Lembata. LAMALERA juga minta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menghentikan kriminalisasi terhadap Goris Krova.

Kami merasa penting untuk merespon persoalan terhadap nelayan kecil/nelayan adat yang sedang membaktikan dirinya mengasupi kebutuhan protein bangsa Indonesia yang saat ini justru sedang menghadapi kriminalisasi yang terjadi justru pada hari penghormatan kepada para warga yang berada digaris terdepan di kepulauan Nusantara ini, yaitu di Lamalera, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur,” tulis LAMALERA dalam press rilisnya, yang diterima aksiterkini.com, Selasa (13/12/2016) malam.

LAMALERA mengajukan enam tuntutan kepada Kapolri atas upaya menghentikan mengkriminalisasi saudara Goris Dengekae Krova.

Dijelaskan bahwa Goris ditangkap atas tuduhan penangkapan ikan pari manta, sehingga melanggar pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 subsider pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf m dan UU RI no. 31 tahun 2004 perikanan subsider pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf d jo. Kepmen KP No. 4/2014  dengan ancaman 8 tahun penjara dan denda Rp. 1,5 miliar.

Setidaknya, terdapat empat hal utama yang mendasari sikap LAMALERA. Pertama, bahwa bentuk kriminalisasi terhadap Goris bertentangan dengan UUD NRI 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 27 Tahun 2007 junto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010, Permendagri Nomor 44 tahun 2016 dan Permendesa Nomor 1 Tahun 2016. 

Kedua, Mencederai Nawacita Presiden Joko Widodo visi Poros Maritim Dunia yang memandatkan kebudayaan Lamalera sebagai warisan budaya maritim Indonesia. Kekokohan budaya maritim nasional, menjadi soko penguat dari poros maritim. Ketiga, bahwa kewenangan hak asal usul dari Desa Lamalera telah diakui dan dihormati oleh UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk warisan budaya dan bukan orientasi pada komersialisasi dan eksploitasi alam untuk tujuan ekonomi semata.

“Tuduhan kepada Goris merupakan festivalisasi kasus. Pasalnya Goris dijebak untuk melakukan pertemuan di Hotel Palm Indah pada Selasa (22/11/2016). Beleid pelarangan penangkapan ikan pari manta sejatinya adalah untuk mencegah praktek penangkapan dengan tujuan komersialisasi. Sementara, yang dilakukan oleh Goris dan masyarakat Lamalera adalah merupakan bentuk budaya yang sudah mengakar turun temurun,” tandas LAMALERA dalam siaran persnya.

Ditegaskan pula bahwa penangkapan pari manta yang dilakukan oleh Lamalera bukan komersialisasi dan industrialisasi skala besar. “Tetapi merupakan kearifan lokal dengan prioritas distribusi pangan perikanan untuk janda, anak-anak yatim piatu dan pangan bagi seluruh komunitas, melalui pasar barter di Lamalera,” papar aliansi sejumlah LSM nasional dan komunitas adat Lamalera tersebut.

Untuk itu, LAMALERA mengajukan enam tuntutan kepada Kapolri. Antara lain, pertama, hentikan upaya kriminalisasi dengan bebaskan Goris Dengekae Krova tanpa syarat. Kedua, aparat kepolisian harus meminta maaf kepada publik atas tindak kriminalisasi terhadap  Goris.

Ketiga, Cabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Penuh Ikan Pari manta. Keempat, pengakuan perlindungan dan penghormatan terhadap kebudayaan masyarakat Lamalera sebagai bentuk implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menghormati kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Desa. 

Kelima, Tinjau ulang laporan yang disampaikan Wildlife Crime Unit (WCU) atas tuduhan tindak kriminal yang dilakukan oleh saudara Goris. Keenam, WCU harus meminta maaf kepada masyarakat Lamalera atas bentuk pelaporan yang dituduhkan kepada saudara Goris.

“Saudara Goris adalah masyarakat adat Lamalera, maka kriminalisasi terhadap Goris adalah juga pengabaian terhadap masyarakat adat dan kebudayaan Lamalera,” tandas mereka melalui Bona Beding (Masyarakat Adat Lamalera, Lembata, NTT), Marthin Hadiwinata (Ketua Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan – KNTI) dan Melky Nahar (Kepala Kampanye JATAM Nasional).(at01/fince bataona)

Topik:
News: ,

No comment for WCU Harus Minta Maaf Kepada Masyarakat Lamalera, Stop Kriminalisasi Goris Krova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.