Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Tuba Helan Soal Rekomendasi Rofin Kopong, “Sekda Harus Diberi Sanksi Karena Tidak Loyal”

Tuba Helan Soal Rekomendasi Rofin Kopong, “Sekda Harus Diberi Sanksi Karena Tidak Loyal”

(6093 Views) June 5, 2016 11:28 am | Published by | 5 Comments
Jhon Tuba. Helan

Dr. Jhon Tuba Helan, SH, MH

LARANTUKA, aksiterkini.com – Ketua Tim Seleksi (Timsel) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwas Pilkada) Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan, SH, MH meminta Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin, SH untuk memberi sanksi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Anton Tonce Matutina, BA, SH. Pasalnya, Sekda Matutina dinilai tidak loyal karena mempersoalkan rekomendasi yang dikeluarkan bupati untuk Rofin Kopong mengikuti seleksi menjadi anggota Panwas Pilkada Flotim.

Dihubungi aksiterkini.com melalui saluran seluler, malam Minggu (5/6), pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana Kupang ini menegaskan bahwa seorang Sekda tidak pantas menilai sah tidaknya sebuah surat yang dikeluarkan bupati. “Kami tim seleksi panwas tidak mempersoalkan rekomendasi bupati dan meloloskan Rofin sebagai anggota panwas karena dia punya kemampuan,” tegas Tuba Helan.

Berikut petika lengkap wawancara aksiterkini.com dengan dosen Fakultas Hukum Undana Kupang itu.

Bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan Sekda Flotim bahwa rekomendasi Bupati Flotim kepada Rofin Kopong untuk mengikuti seleksi Panwas Flotim adalah palsu karena menggunakan nomor khusus tanpa paraf dari pejabat terkait?

Pernyataan sekda tidak pada tempatnya karena seorang sekda menilai sah tidaknya rekomendasi bupati. Soal nomor khusus dan tanpa paraf Sekda, boleh untuk hal yang mendesak. Jadi tindakan bupati sesuai UU 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Mungkin sekda punya kepentingan lain sehingga berani menyatakan rekomendasi bupati tidak sah. Kami tim seleksi panwas tidak mempersoalkan rekomendasi bupati dan meloloskan Rofin sebagai anggota panwas karena dia punya kemampuan.

Dari aspek administrasi, bahwa sebelumnya ada surat penolakkan dari Wabup, lalu bupati memberikan rekomendasi, apakah ini tidak bertentangan?

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah bupati, bukan wabup. Sehingga wabup tidak berwenang beri rekomendasi tanpa ada mandat dari bupati.

Apakah mandat itu dapat berupa disposisi? Dapatkah bupati sebagai PPK membuat rekomendasi baru yang bertentangan dengan rekomendasi terdahulu pada hari yang berbeda?

Bupati mengeluarkan rekomendasi sendiri itu bukti, bahwa tidak beri mandat kepada wabup. Disposisi kepada BKD untuk kaji, harus kembali lapor pada bupati untuk ambil keputusan.

Sekda, Inpektur Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah menemui Ketua Bawaslu untuk mempersoalkan posisi Rofin Kopong. Menurut Anda, fenomena apa ini?

Lebih baik diam karena tanggung jawab ada pada bupati. Jadi bawahan harap tenang dan tahu dirilah. Masak Rofin Kopong pegawai rendahan jadi panwas koq orang besar repot.

Tapi, Sekda menggelar konferensi pers dan menyatakan surat palsu, bahkan sampai ancam pidanakan masalah ini?

Tidak ada pelanggaran pidana dan tidak ada dalam pemerintahan Sekda pidanakan bupati karena Sekda itu bawahan bupati. Masak bawahan ancam atasan, aneh kan? Bupati harus berikan sanksi pada Sekda karena tidak loyal. Rekomendasi itu tdk palsu dilihat dari substansi. Kesalahan teknis tidak pengaruhi keabsahan dokumen itu.(rag)

Topik:
News:

5 Comments for Tuba Helan Soal Rekomendasi Rofin Kopong, “Sekda Harus Diberi Sanksi Karena Tidak Loyal”

  • Ale Grey says:

    Perspektif lain; disposisi dari atasan kpd bawahan yg bertentangan dgn aturan bisa diabaikan. Loyal bawahan bukan berarti jg melanggar aturan.

  • Rendy d'Lewar says:

    Saya sangat setuju dgn pernyataan Bapak Dr. Jhon Tuba Helan, SH,MH. Lebih baik diam karena tanggung jawab ada pada bupati. Jadi bawahan harap tenang dan tahu dirilah. Masak Rofin Kopong pegawai rendahan jadi panwas koq orang besar repot. Ada apa ya…??? Bupati Yosni bukan org yg tdk mengerti prosedur dan sangat paham kewenangannya sebagai Bupati, jd Bapak Sekda Flotim Anton Tonce Matutina, BA, SH. yg adalah salah satu pejabat Daerah yg keaslian Ijazahnya lg di persoalkan justru blm paham betul tugas dan kewenangan beliau sebagai sekda juga Bupati sebagai Kepala Daerah. Kalau sekda pendidikan kurang ya…gitulah….
    Bapak Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin, SH agar memberi sanksi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Anton Tonce Matutina, BA, SH.

  • ahmad ismail says:

    Sepertinya sekda perlu belajar lebih banyak lagi… Mengingat sekolah tidak jelas dan tiba tiba nyandang gelar sarjana hukum yah gak ngerti hukumlah….

  • Berantas says:

    Berantas Penjilat & Budak Kekuasan, Duit padaPemkab Flotim, Bravo pa Yosni

  • Zadrak Maupada says:

    Yang penting disini adalah pengakuan Bupati Yosni Herin,jika bupati telah mengakui bahwa rekomendasi tsb benar dikeluarkan bupati, maka baik wakil Bupati, maupun sekda dll dibawahnya tidak mempunyai kewenangan utk mempersoalkan bahkan membatalkannya.
    Serahkan sepenuh kepada Banwaslu prop utk menilai.
    Menurut hemat kami Pak Rofin seorang yang memiliki kemampuan integritas dan memiliki sikap obyektifitas dalam bertindak, hal ini telah dibuktikannya dlm pelaksanaan pengawasan pilkada yang lalu.
    Mari kita mengapresiasi kemampuan yang dimiliki saudara” kita dan mau mengabdikan utk kepentingan lewota tercinta ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *