Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Tetapkan Goris Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Kewenangan Penyidik Polres Lembata

Tetapkan Goris Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Kewenangan Penyidik Polres Lembata

(1896 Views) June 19, 2017 11:26 pm | Published by | No comment

Akhmad Bumi, SH

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Kuasa hukum Goris Dengekae Krova, Akhmad Bumi, SH mempertanyakan kewenangan penyidik Polres Lembata menetapkan kliennya menjadi tersangka. Selain Goris Dengekae Krova tidak tertangkap sedang menangkap ikan Pari Manta, juga karena penyidik dalam kasus perikanan adalah TNI Angkatan Laut (AL) bukan Polri.

Kepada aksiterkini.com di Lewoleba, Senin (19/7/2017), Bumi menjelaskan bahwa nelayan Lamalera Goris Dengekae Krova ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polres Lembata dan dijerat dengan Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Goris ditangkap saat mendatangkan insang ikan Pari Manta dari Lamalera yang dipesan oleh seseorang bernama Akang Mas. “Goris bukan tertangkap tangan saat sedang menangkap ikan Pari Manta di laut. Tapi Goris membawa insang ikan pari manta yang dipesan seseorang dari Jawa yang bernama Akang Mas,” jelasnya.

Dikisahkan, Akang Mas menelpon Goris dan menanyakan insang ikan pari manta, dan menyuruh Goris membawah datang insang ikan Pari Manta tersebut ke Lewoleba. Biaya transportasi ditanggung Akang Mas sebesar Rp 1 juta.

“Setelah tiba di lokasi hotel Palem di Lewoleba, Goris disuruh tunggu, pak Goris tunggu ya, kita lagi pesan makan dan minum untuk pak Goris. Sekitar setengah jam Goris menunggu, bukan makan dan minum yang datang tapi yang datang adalah anggota Polisi dan menangkapnya. Sementara Akang Mas menghilang, ditelepon juga nomor Handphone Akang Mas tidak aktif lagi, biaya transportasi Rp 1 juta juga tidak dikasih. Goris langsung dibawa ke Polres Lembata untuk diperiksa,” ungkap Bumi.

Bumi juga menanyakan kewenangan Penyidik Polres Lembata dalam menyidik kasus ini. “Karena pasal 14 UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) menentukan bahwa penyidik ZEEI adalah TNI AL itu belum dicabut, masih berlaku. Sepanjang menyangkut tindak pidana perikanan dan kelautan maka penyidiknya adalah perwira TNI AL. Itu amanat UU Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEEI,” tandasnya.

Karena tindak pidana perikanan adalah tindak pidana khusus dan hukum acaranya adalah tersendiri, tidak memakai KUHAP secara penuh. “Sepanjang tindak pidana yang locus deliktinya di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) maka kewenangan penyidik adalah TNI AL. Kalau UU ZEEI itu UU yang secara khusus mengatur wilayah ZEEI, tidak sama dengan UU Perikanan,” ujar Bumi.

Bagaimana kalau ada dua UU yang bertabrakan? “Di sinilah letak permaturnya UU Perikanan yang diberlakukan, kata Bumi.

Jika menggunakan UU Perikanan, kata dia, maka penyidikan dilakukan oleh satgas penyidik yang terdiri dari DKP, TNI AL, Polri. Perlu ada kordinasi antara DKP, TNI AL dan Polri dalam penyidikan.

“Ada piagam kesepakatan bersama antara KKP, TNI AL dan Polri tgl 30 Desember 2015. Dari piagam kesepakatan itu maka dibentuk Satgas penyidikan yang disebut Satgas 115 sesuai Peraturan Presiden Nomor 115/2015 yg mengatur penyidikan tindak pidana perikanan adalah KKP, TNI AL dan Polri,” jelas Bumi.

Penyidikan di DKP ada pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) dan Satuan Pengawas (Satwas). Hal itu untuk menindaklanjuti Keputusan Dirjen PSDKP No. 372/DS-PSDKP/2011 tgl 29 Desember 2011.

Keputusan Dirjen PSDKP itu untuk melaksanakan pasal 73 UU No. 31 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 45 tahun 2009.

“Olehnya, kami pertanyakan prosedur penyidikan oleh Polres Lembata terkait penetapan Goris menjadi tersangka,” tegas mantan anggota DPRD Lembata ini.

Selain itu, sambung Bumi, kita di NTT belum ada Pengadilan Perikanan ini menyangkut kompetensi relatif Pengadilan Perikanan. “Sepanjang Pengadilan Perikanan belum dibentuk, maka tindak pidana perikanan diadili di Pengadilan Negeri (pasal 160). Tapi dalam hukum acara tindak pidana perikanan telah diatur, yang mengadili adalah satu orang hakim karier dan dua orang hakim ad hoc (pasal 78), kita di Pengadilan Negeri Lembata dan peradilan dibawah Pengadilan Tinggi NTT belum ada hakim ad hoc perikanan. Ini masalah,” ungkap dia.

“Kami pasti layangkan eksepsi dan protes melalui pra peradilan, karena kesannya rancu dan mengorbankan nelayan yang sesungguhnya adalah korban dari perkara ini. Ini standar ganda digunakan, karena hukum begitu rancu, tindak pidana perikanan, baik secara tekhnis dan non tekhnis. Karena Goris dikenakan delik perikanan dengan sangkaan pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, maka hukum acaranya adalah hukum acara tindak pidana perikanan yang diatur dalam Bab XIII dan XIV UU Nomor; 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Jadi hukum acaranya bukan KUHAP,” tegas Bumi.

Pengaturan hukum acara perikanan ini akan berbenturan di lapangan. “Kecuali hal-hal tentang hukum acaranya belum diatur dalam hukum acara tindak pidana perikanan. Untuk menutup kekosongan maka KUHAP digunakan, tapi tidak seluruh. Misalnya jangka waktu, hakim yang mengadili dll itu sudah diatur dalam hukum acara perikanan, olehnya tidak lagi menggunakan KUHAP, urai Bumi.

Olehnya, kordinasi antara penyidik PPNS, TNI AL dan Penyidik Polri. “Kita akan pertanyakan itu. Jangan sampai salah dalam menggunakan hukum lalu mengorbankan klien kami yang adalah nelayan kecil, tidak punya akses politik apa-apa. Orang desa yang cari hidup, justru diberangus. Ini soal adil atau tidak adilnya. Coba perhatiakan tiap malam dilaut lepas perairan Lembata, kapal-kapal asing begitu banyak, itu yang mesti jadi target. Karena hasil tangkapan illegal kapal-kapal asing yang puluhan milyar tiap malam itu dapat dirampas oleh Negara untuk kepentingan Negara. Kalau nelayan kecil semisal Goris ini ya kasihan. Seolah hak hidupnya dirampas oleh negara,” tegas Bumi.

Kendati begitu, dia menghormati tindakan penyidik Polres Lembata. “Kita menghormati proses penyidikan oleh kawan-kawan Penyidik Polres Lembata. Tapi aspek hukum baik tekhnis maupun non tekhnis sesuai hukum acara tindak pidana perikanan perlu diperhatikan secara baik terutama aspek formal penyidikan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, aspek keadilan dan lebih dari itu adalah aspek kearifan lokal. “Ini penangkapan di Lamalera secara adat, dan sudah jadi tradisi turun temurun dari nenek moyang. Dan, Lamalera itu sudah jadi icon budaya dan pariwisata dan dikenal di tingkat dunia. Kita berharap agar kearifan lokal model ini diperhatikan, karena aspek-aspek ini terintegrasi secara utuh, bukan sekedar kita melihat hitam atau putih, atau siapa yang menang atau kalah di Pengadilan,” ujar Bumi, prihatin.

Penangkapan ikan di Lamalera itu unik karena dilakukan secara budaya. “Semestinya UU Perikanan yang diproduk itu berbasis nelayan tradisional. Goris tidak menangkap di laut, tapi yang ada pada Goris adalah jatah Goris yang menjadi haknya secara adat saat pembagian di darat. Karena penangkapan dilakukan dengan ritual adat,” jelasnya.

Karena Akang Mas ini telepon karena pernah melihat barang tersebut di rumah Goris, dan memesan untuk Goris membawahnya ke Lewoleba. “Membawanya ke Lewoleba karena dipesan, tidak tergolong mengedarkan untuk didagangkan,” tandas Bumi.

Ini konflik kepentingan antara nelayan tradisional dan nelayan modern dengan peralatan lengkap. Dari nelayan modern inilah kemudian pendapatan dari nelayan tradisional akan menurun.

“Kita akan meneliti dan mengkaji apakah menetapkan Goris sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Lembata sudah sesuai hukum atau tidak. Kita juga akan melaporkan Akang Mas yang menelpon Goris datang di Lewoleba, tapi tidak sidik oleh Polres Lembata, Akang Mas menghilang saat Goris ditangkap oleh anggota Polres Lembata. Kita akan mengkaji sejauh apa hubungan antara Akang Mas dan pihak Polres Lembata, sehingga begitu dia dilindungi, tidak disentuh oleh hukum, karena Dinas Perikanan Lembata tidak mengetahui itu, sesuai pernyataan Kadis Perikanan Lembata pak Sius Amuntoda, karena hal ini belum disosialisasikan kepada masyarakat. TNI AL sendiri tidak mengetahuinya atas hal ini, agar tidak terjadi konflik kewenangan. Kita perlu luruskan sesuai hukum,” tegas Bumi.

“Lain soal kalau Goris tertangkap tangkap tangan saat sedang menangkap ikan pari manta di Laut. Tapi ini tidak, ikan pari manta sudah ditangkap secara tradisional oleh nelayan tradisional di Lamalera, karena hendak dipesan oleh Akang Mas, maka Goris membawahnya datang,” tandasnya. (fredy wahon/fince bataona)

No comment for Tetapkan Goris Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Kewenangan Penyidik Polres Lembata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.