Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Temui Dirjen Tata Ruang Kelautan, Pertanyakan Masyarakat Adat Pendukung Reklamasi Pantai Balauring

Temui Dirjen Tata Ruang Kelautan, Pertanyakan Masyarakat Adat Pendukung Reklamasi Pantai Balauring

(655 Views) June 6, 2018 4:19 am | Published by | No comment

Pertemuan aktivis lingkungan dan WALHI di ruang kerja Dirjen Tata Ruang Kelautan, Lantai 11, Gedung Minabahari, KKP.

JAKARTA, aksiterkini.com – Sejumlah aktivis lingkungan di Jakarta bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melakukan pertemuan terbatas dengan Dirjen Tata Ruang Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (5/6/2018). Mereka malah kaget ketika Dirjen menjelaskan bahwa sudah ada persetujuan masyarakat atas proyek reklamasi Pantai Balauring dan pembukaan jalan wisata lingkar Lohu.

Pertemuan para aktivis dengan Dirjen Tata Ruang Kelautan KKP dilakukan di Lantai 11 Gedung Minabahari III, Gedung KKP Jakarta Pusat, mulai sekira pukul 14.30 WIB. Dirjen kepada para aktivis menegaskan agar semua pembicaraan harus berbasis data.

Kuasa hokum pelapor yang mengadukan dugaan korupsi APBD Lembata ke KPK, Ir. Mathias Ladopurap, S.Kom, SH dari Law Office Kowa – Ladopurap & Asociates Advocates & Legal Consultants, mengakui bahwa pihaknya minim data dalam berbincang dengan Dirjen Tata Ruang Kelautan KKP. “Sehingga kami akan diundang lagi untuk melakukan pertemuan dengan Pak Dirjen. Tapi, intinya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak ingin ada yang dirugikan dalam pelaksanaan pembangunan, baik reklamasi Pantai Balauring maupun pembangunan jalan wisata lingkar Lohu di Desa Balauring,” tandasnya.

Dia sendiri heran ketika mendengar penjelasan Dirjen yang mengutip penjelasan Bupati Lembata bahwa sudah ada persetujuan dari masyarakat adat. “Kami pertanyakan masyarakat adat yang mana? Karena masyarakat adat justeru sedang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lembata terkait proyek ini kan?” ucap Ladopuran, heran.

Dia memperoleh informasi kalau pelaksanaan proyek reklamasi yang disinyalir tidak ada dalam APBD Tahun Anggaran 2018 itu sama sekali tidak didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, “Tidak ada info dan sosialisasi apa-apa kepada masyarakat, tidak ada papan (nama) proyek dan tidak ada penjelasan apapun dari Pemda Kabupaten Lembata. Papan proyek reklamasi dipasang pada tanggal 27 Mei 2018, karena tanggal 28 Mei 2018 ada kunjungan dari Kementerian KKP di lokasi reklamasi,” jelas dia, prihatin.

Lebih memprihatinkan lagi, sambung Mathias Ladopurap, pelaksanaan reklamasi tanpa didahului Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Reklamasi tidak ada Amdal, bahkan info yang beredar diperintahkan untuk membuat Amdal dengan membuat waktu mundur. Tidak ada ijin lokasi dan tidak ada ijin pelaksanaan reklamasi dan berbagai prosedur teknis lainnya. Dan, jika sekarang Bupati mengatakan ada ijin dari Bupati, diduga ijin tersebut baru saja diterbitkan. Karena sebelumnya tidak pernah diketahui soal ijin,” ungkap advokad kelahiran Lembata ini.

Lebih fatal, sambung dia, “Reklamasi ada dalam DPA Dinas PU Kabupaten Lembata tapi tidak ada dalam Perda APBD 2018 dan Perbup Penjabaran APBD 2018. Sedangkn jalan wisata, lokasi jalan wisata tidak ada persetujuan DPRD, dan tidak ada pembebasan lahan warga. Akhirnya, warga protes dan gugat. Dan tidak diketahui pada akhirnya menjadi asetnya siapa. Jika aset pemerintah daerah maka harus masuk dalam APBD 2018.”

Asal tahu saja, dalam kontrak kerja proyek reklamasi dengan Dinas PU Lembata senilai Rp 1,595 milyar. Sedangkan, paket jalan yang dikerjakan PT Mata Air Samudera Indoesia senilai Rp 3.871.8219.000, yang bersumber pada DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2018.

Sayangnya, pembangunan jalan lingkar Lohu juga tidak dikomunikasikan dengan warga sempat. Pun, pembebasan lahan tidak dilakukan.

Pasca menerima rombongan aktivis lingkungan, Dirjen Tata Ruang Kelautan juga menerima rombongan Pemkab Lembata yang dipimpin Bupati Eliaser Yentji Sunur. Sayangnya, belum ada pihak dari Pemkab Lembata yang bersedia menjelaskan hasil pertemuannya dengan Dirjen.(fre)

No comment for Temui Dirjen Tata Ruang Kelautan, Pertanyakan Masyarakat Adat Pendukung Reklamasi Pantai Balauring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.