Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Tak Hiraukan Surat Kemendagri Batalkan Sunur, FP2L Berencana Gelar Mimbar Bebas

Tak Hiraukan Surat Kemendagri Batalkan Sunur, FP2L Berencana Gelar Mimbar Bebas

(1105 Views) December 7, 2016 4:26 pm | Published by | No comment

Alexander Murin Lhp

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembata sampai saat ini, belum juga menyikapi surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono, MDM atas nama Menteri Dalam Negeri, berkaitan dengan pembatalan Eliaser Yentji Sunur dari calon Bupati Lembata periode 2017-2022. Buntutnya, Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L) berniat menggelar aksi massa ke kantor KPUD Lembata di Lewoleba, dan meakukan mimbar bebas di Taman Swaolsa Tite.

“Rencana aksi itu akan kami lakukan pada tanggal 12 Desember nanti. Kami sudah siap mengajukan permohonan menggelar aksi ke Polres Lembata,” jelas ketua FP2L, Alexander Murin Lhp didampingi penanggungjawab aksi, Ali Kedang, kepada aksiterkini.com, Rabu (7/12/2016).

Menurut FP2L, surat Dirjen Otda sudah sangat terang benderang mengenai status Yentji Sunur sebagai petahana. Sehingga, sikap KPU sebelumnya yang menolak rekomendasi Panwaslih dinilai telah salah jalan. Diharapkan KPU Lembata segera memperbaiki keputusannya untuk membatalkan calon atas nama Yentji Sunur.

Sebagaimana sudah ramai diberitakan, baik di media online maupun media sosial, Dirjen Otda menyurati ketua KPU Lembata tertanggal 25 November 2016 nomor: 337/9447/OTDA, dengan sifat: segera dan perihal: Tanggapan Terhadap Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata. Surat yang juga ditembuskan kepada Mendagri (sebagai laporan), Gubernur NTT, Bupati Lembata, KPU Pusat dan KPU Provinsi NTT tersebut, dikeluarkan menanggapi surat KPU Lembata nomor: 189/KUP-KAB.018.434047/X/2016, tanggal 30 Oktober 2016, Perihal: Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata.

Ketua KPU Lembata, Petrus Payong Pati, S.Fil mengomentari surat Dirjen Otda menyatakan bahwa surat tersebut sama sekali tak menjawab point-point dalam surat KPUD yang dikirim ke Mendagri. “Surat dari kita (KPU Lembata-Red) meminta Mendagri untuk memberikan sanksi sesuai pasal 71 ayat 6. Tetapi Mendagri malah membalas surat kita dengan merujuk pada pasal 71 ayat 5. Ini kan aneh,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Payong Pati, KPU Lembata belum bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Mendagri dalam surat tersebut. KPU Lembata akan melakukan klarifikasi ke Mendagri lagi dan meminta petunjuk ke KPUD Provinsi dan KPU RI.

Menurut Alex Murin dan Ali Kedang, surat Kemendagri sudah secara tegas menyatakan Yentji Sunur adalah petahana. Karena itu, kata dia, digunakan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. “Apalagi yang mau dipersoalkan? KPU jangan sembunyi kuku,” ucap keduanya, sinis.

Asal tahu saja, surat Dirjen Otda berisi empat point. Pertama, menyatakan bahwa Sdr Eliaser Yentji Sunur, ST ditetapkan sebagai Bupati Lembata melalui Keputusan Mendagri Nomor: 131.53-608 Tahun 2011, tertanggal 12 Agustus 2011 yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.

Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang dilakukan oleh Sdr. Eliaser Yentji Sunur, ST, ditegaskan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata melalui surat Nomor: BUK.005/1166/BKD/2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal: Mohon Persetujuan, hal ini dengan pertimbangan waktu penyampaian usulan yang sangat singkat dengan akhir masa jabatan Bupati Lembata, yaitu 30 hari serta dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lembata.

Ketiga, Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Keempat, Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan penerapan sanksi sebagai calon Bupati Lembata sesuai kewenangannya, kami serahkan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT atau KPU Kabupaten Lembata.

Sebelumnya, KPU dan Panwaslih Lembata sempat bersitegang dan berbalas surat. Pasalnya, pada tanggal 22 Oktober 2016, Panwaslih menyurati KPU soal temuan adanya pelanggaran administrasi pemilu oleh Yentji Sunur berkenaan dengan mutasi pejabat di lingkup Pemkab Lembata. KPU membalas surat Panwaslih yang dinilai tidak tepat dan salah alamat. Esoknya, tanggal 23 Oktober 2016, Panwaslih kembali menyurati KPU dengan isi yang sama, tapi disertai dengan lampiran kajian temuan pelanggaran administrasi pemilu.

Karena sanksi yang digunakan adalah pasal 71 ayat (6), maka KPU Lembata meminta penjelasan dari Kemendagri tentang pelaksanaannya. Surat KPU tanggal 30 Oktober 2016 itu baru dijawab Kemendagri tanggal 25 November 2016.

Sementara, Panwaslih sendiri sebetulnya sudah menerbitkan lagi rekomendasi penerusan pelanggaran administrasi pemilu ke KPU tanggal 5 November 2016, dengan menjatuhkan sanksi sesuai pasal 71 ayat (5). Terjadi silang pendapat hebat. Namun KPU Provinsi NTT bersikukuh bahwa Yentji Sunur bukan petahana, sehingga penggunaan ayat (5) dinilai tidak tepat. Petunjuk KPU NTT kepada KPU Lembata untuk tidak membatalkan pencalonan Yentji Sunur.

Keluarkan surat dari Kemendagri menjadi babak baru kemelut Pilkada Lembata. Kubu Yentji Sunur merasa yakin akan tetap lolos sampai hari pemungutan suara 15 Februari 2017. Sementara, publik Lembata masih menanti keputusan KPU Lembata. (at01)

Topik:
News:

No comment for Tak Hiraukan Surat Kemendagri Batalkan Sunur, FP2L Berencana Gelar Mimbar Bebas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *