Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » SPARTA Gelar Aksi Di Jakarta dan Lewoleba; Desak KPK Periksa Bupati Lembata

SPARTA Gelar Aksi Di Jakarta dan Lewoleba; Desak KPK Periksa Bupati Lembata

(632 Views) July 3, 2018 6:25 pm | Published by | No comment

SPARTA Jakarta pose bersama seusai menggelar aksi di gedung KPK. (foto: ist.)

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Front Sentral Perjuangan Masyarakat Lembata (SPARTA) menggela aksi di Jakarta dan Lewoleba, Lembata, Selasa (3/7/2018). Kalau di Jakarta, aktivis SPARTA melakukan aksi di gedung KPK sekitar pukul 11.00 WIB. Sedangkan, di Lembata, aksi digelar  di gedung DPRD Lembata dan kantor Bupati Lembata.

Lima butir tuntutan dilancarkan Front SPARTA Jakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni, (1).Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati Lembata Eliaser Yenjti Sunur, (2) Tuntaskan Manipulasi  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata, (3). Laporan terkait permasalahan fee proyek di kabupaten Lembata oleh KPK, (4). Menolak Keras Proyek Reklamasi Pantai Balauring, dan (5). Mendesak KPK untuk segera menangkap dan mengadili Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

Selain menyampaikan tuntutannya, SPARTA juga menggelar mimbar bebas. Sejumlah aktivis melakukan orasi di depan gedung KPK.

Kordinator lapangan aksi, Heri Purab meminta agar dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Bupati Lembata Eliaser Yantji Sunur perlu menjadi perhatian khusus KPK. Dia meminta agar KPK memeriksa dan menindaklanjuti laporan yang telah diserahkan beberapa waktu lalu.

Orator Ciprianus Pito Lerek menegaskan bahwa Bupati Lembata perlu sadar akan apa yang telah dilakukan di Lewotana Lembata. “Dia itu adalah Kepala Daerah, harus sadar betul akan tugas dan wewenangnya yaitu untuk membangun Kabupaten Lembata tanpa embel-embel apapun,” tandasnya.

Orator lainnya, Asis Wayongnaen meminta agar KPK tidak lalai dan menggadaikan integritas dan independensinya dalam memberantas korupsi yang terjadi di negeri ini, khususnya di Kabupaten Lembata. KPK perlu memeriksa Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur terkait proyek reklamasi pantai Balauring. Sehingga diketahui fakta yang sebenarnya yang menjadi harapan semua masyarakat Lembata .

Orator Askar Ratulela menyadari betul bahwa Lembata sedang menangis dalam kegelisahan akan bobroknya kepemimpinan Bupati Lembata saat ini. “Maka kami hadir disini mewakili seluruh aspirasi rakyat Lembata,” tandasnya.

SPARTA Lembata menggelar aksi unjukrasa di gedung DPRD Lemnbata dan kantor Bupati Lembata. (foto: bentara.com)

“Kami muak akan kepemimpinan Bupati Lembata Eliaser Yantji Sunur, kami menolak keras pembangunan reklamasi pantai Balauring dan KPK agar memeriksa serta mengadili Bupati Lembata segera. Hancurkan rezim fasis,” teriak Askar Ratulela.

Orator Epen Djawang mendesak KPK untuk segera turun ke Lembata dalam rangka memeriksa seluruh kasus dan fee proyek yang diduga telah terjadi di Lembata. “Pemerintah perlu sadar akan pentingnya peran mereka dalam membangun daerah tercinta bukan untuk diprivatisasi dan dieksploitasi sumber daya alam (SDA),” tandasnya.

Sementara itu, di Lewoleba, Lembata, Front Sentral Perjuangan Rakyat Lembata (SPARTA) juga melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Lembata dan Kantor Bupati Lembata. Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 Wita ini, masyarakat menuntut anggota DPRD Kabupaten Lembata harus mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Anggota dewan saat ini tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat di mana mereka tidak mampu mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat,” kata Ismail Bahudin dalam orasinya.

Orator lainnya, Rauf mengutuk keras 25 anggota DPRD Kabupaten Lembata yang gagal menyuarakan aspirasi rakyat. “Tidak ada guna para anggota DPRD Kita Sekarang. Kita kutuk keras mereka dengan cara jangan pilih mereka lagi. Mereka sudah dininabobokan oleh elit-elit eksekutif,” kata Rauf.

Orator Parlan Lamak mengatakan, kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata dibawah kepemimpinan Bupati Eliaser Yentji Sunur saat ini tidak pro rakyat. Dia menggambarkan, kebijakan-kebijakan yang menuai kontroversi berarti tidak melewati proses penetapan yang matang.

Dia menilai DPRD Lembata telah gagal mengontrol kebijakan reklamasi pantai Balauring, kontroversi isu penerimaan tenaga kontrak daerah, dan pembangunan restoran apung Awololong.

“Semua kebijakan ini lolos dengan begitu mulus saat pembahasan di dewan. Ini telah terjadi konspirasi politik yang tidak baik antara bapak-bapak dewan 25 orang ini dengan pemerintah,” kata Parlan.

Yang menarik, merebak informasi pula bahwa pelaksana tugas (plt) Sekertaris Daerah Lembata, Atanasius Aur Amuntoda, pada hari yang sama, Selasa (3/7/2018), juga menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta. Tidak jelas dalam kasus apa Amuntoda diperiksa. Namun informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Amuntoda datang ke gedung KPK ditemani seorang pengacara. Amuntoda sendiri belum berhasil dihubungi untuk konfirmasi akan kebenaran informasi ini.(*/fre)

No comment for SPARTA Gelar Aksi Di Jakarta dan Lewoleba; Desak KPK Periksa Bupati Lembata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.