Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Soal Rekomendasi Bupati untuk Rofin Kopong; Pengamat: Wabup dan Sekda Tak Berwenang!

Soal Rekomendasi Bupati untuk Rofin Kopong; Pengamat: Wabup dan Sekda Tak Berwenang!

(2047 Views) June 3, 2016 3:56 pm | Published by | 2 Comments

Ali Antonius

LARANTUKA, aksiterkini.com – Pengamat hukum administrasi negara, Ali Antonius, SH menilai surat rekomendasi yang ditandatangani Bupati Flores Timur, Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos untuk Rofin Kopong Teron, SH adalah sah. Nomor khusus yang dipakai Bupati Herin dalam rekomendasinya hanyalah masalah administratif, bukan persoalan yuridis.

Dihubungi aksiterkini.com dari Larantuka melalui telepon, tadi siang, Jumat (3/6), Ali Antonius menegaskan bahwa nomor umum maupun khusus yang tertera dalam rekomendasi bupati hanya untuk tertib administrasi, bukan merupakan tindakan yuridis. Sehingga tindakan Bupati Herin memberikan rekomendasi kepada Rofin Kopong merupakan tindakan yang tepat.

“Ah jangan ngacolah mereka itu. Dalam kaitannya dengan administrasi, baik Wabup dan Sekda dan lainnya itu hanyalah kanal atau saluran belaka. Karena yang punya kewenangan adalah Bupati bukan mereka, kecuali ada pelimpahan kewenangan dari bupati kepada mereka. Jangan ngacolah, apalagi sampai harus mengadu ke Bawaslu segala,” ucap Ali Antonius, prihatin.

Dia mencium ada aroma tidak sedap yang sedang melingkari pelaksanaan pemerintahan di Flores Timur. “Apa itu? Sederhana saja lihatnya,” ujar Ali Antonius.

Ali Antonius dihubungi terkait langkah Sekda Flotim Antonius Tonce Matutina, BA, SH bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Fidelis Larantukan dan Inspektur Akhmad Betan, SH mendatangi kantor Bawaslu NTT di Kupang, pada hari Senin (30/5) lalu, untuk mempersoalkan rekomendasi Bupati Herin bagi Rofin Kopong. Mereka bertiga menemui Ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu.

Dia menegaskan bahwa pemberian rekomendasi oleh Bupati Herin adalah benar. Sehingga surat yang dikeluarkan Wakil Bupati Valens Sama Tukan, SAP sebelumnya batal dengan sendirinya. Bahkan, menurutnya, justeru yang salah adalah Wabup yang menandatangani surat penolakan terhadap permohonan rekomendasi yang diajukan Rofin Kopong.

Ya, “Kalau mau bilang salah, yang salah adalah Wabupnya. Kenapa dia gegabah menjawab permohonan saudara Rofin Kopong? Apa ada pelimpahan kewenangan dari Bupati Yosni kepada Wabup Valens itu?” ujarnya, penuh tanya.

“Seharusnya terhadap surat permohanan itu, baik Wabup maupun mereka yang mengadukan ke Bawaslu itu terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Bupati Yosni. Nah bila Bupati memandang perlu untuk melimpahkan kewenangannya kepada wakilnya untuk menjawab, barulah Wabup Valens menjawabnya. Ah jangan ngacolah! Intinya dalam kasus rekomendasi ini Bupati Yosni benar,” tegasnya.(iro)

Topik:
News:

2 Comments for Soal Rekomendasi Bupati untuk Rofin Kopong; Pengamat: Wabup dan Sekda Tak Berwenang!

  • Idris Lewar says:

    Salam hormat buat pengamat hukum administrasi negara bapak Ali Antonius,SH. Saya jadi ragu dengan pernyataan bapak. Ini bukan hanya soal nomor surat tp soal admnistrasi dan hukum. Tindakan bupati yg menerbitkan rekomendasi bukanKAH itu keputusan pejabat TUN yg memiliki akibat hukum? Sedangkan sebelumnya sudah ada keputusan bupati berupa disposisi yg menolak memberikan ijin kepada ROFINUS KOPONG,SH? Pada banyak kesempatan sy menyaksikan persidangan tun ternyata disposisi itu juga adalah keputusan pejabat tun yg sifatnya final. Persoalan lainnya adalah tindakan bupati yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Klw diijinkan sy mw sarankan, bapak lebih mencermati secara utuh baru mengeluarkan pernyataan. Repot pak kalau Bapak salah dalam hal ini. Sy yg awam klw ngaco adalah hal yg biasa ntk terus melakukan perbaikan tapi kalau Bpk yang ngaco maka menyesatkan dan itu sangat berbahaya.

  • Hans Hadjon says:

    Nampaknya banyak dari kita memahami persoalan secara sepotong2 tanpa memahami secara utuh substansi persoalan. Media pun kiranya ketika menginginkan pendapat alih hukum thd sebuah kasus harusnya juga bisa menjelaskan secara detai riwayat ataupun histori kasus shg pendapt seorang alih atau pakar hukum tdk tendensius dan cenderung membias. Bukankah rekomendasi Wabub Valens Tukan adalah menjawabi perintah disposisi bupati yg intinya menolak permohonan dari saudra Rofin Kopong?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.