Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Soal Putusan Atas Perkara Masyarakat Dolulolong VS Yentji Sunur, Bumi: Pantai Balauring dan Jalan Lohu Masih Obyek Sengketa !

Soal Putusan Atas Perkara Masyarakat Dolulolong VS Yentji Sunur, Bumi: Pantai Balauring dan Jalan Lohu Masih Obyek Sengketa !

(583 Views) August 11, 2018 10:31 pm | Published by | 1 Comment

Proyek Reklamasi Pantai Balauring yang jadi obyek sengketa.

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Pernyataan Eliaser Yentji Sunur dan pengacaranya Blasius Dogel Ledjab, SH bahwa gugatan masyarakat adat Dolulolong melawan Eliaser Yentji Sunur ditolak Pengadilan Negeri Lembata, dinilai menyesatkan dan tidak benar. Pengacara harus bisa membedakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) dan gugatan ditolak. Masa sih sebagai pengacara tidak ngerti istilah tidak dapat diterima dan ditolak?

“Kalau sebagai pengacara, jika baca amar putusan saja sudah ngerti tanpa harus membaca isi putusan. Ada baiknya belajar lagi dan butuh pengalaman yang banyak, biar tidak berikan pernyataan yang menyesatkan kepada publik,” ungkap kuasa hukum masyarakat adat Dolulolong, Akhmad Bumi, SH melalui rilisnya yang diterima media ini pada Sabtu (11/8).

Menurut Bumi, kalau Eliaser Yentji Sunur tidak ngerti istilah gugatan ditolak dan gugatan tidak diterima ya wajar. “Karena memang dia bukan pengacara. Jadi tidak ngerti istilah itu sudah tepat. Kalau pengacaranya saja tidak ngerti apalagi kliennya,” kritik Bumi.

“Gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) itu artinya perkara ini belum masuk pada materi pokok perkara. Materi pokok perkara adalah proyek reklamasi dan jalan wisata lintas Lohu, bukan hak ulayat sebagai pokok perkara. Lalu kenapa gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO)? Ya lihat pada materi eksepsi. Apa saja yang mereka eksepsi. Yang dieksepsi dalam perkara ini hanya dua, yakni soal legal standing dan soal eror in persona. Majelis Hakim dalam pertimbangannya (Hlm. 69) menyebutkan eksepsi kesatu soal legal standing tergugat tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak. Eksespi kedua tentang eror in persona dikabulkan Majelis Hakim.

Dikabulkan eksepsi kedua ini, Majelis Hakim pertimbangkan Surat Perjanjian Kontrak antara PPK dan CV Lembata Mandiri tanggal 22 Maret 2018. “Tapi hakim tidak menguji dengan DPPA yang ditunjukan saksi Petrus Bote dalam persidangan, Perbub Penjabaran APBD dan Perda APBD. Hakim juga tidak menguji dengan keterangan Ketua DPRD, Ferdinandus Koda, SE. Kontrak itu sudah diujung, harus ditemukan dalam DPPA, lalu ditemukan kembali dalam Perbup, lalu ditemukan kembali dalam Perda APBD. Inilah kami menguji lagi di tingkat banding, karena Hakim menimbangnya tidak lengkap,” tandasnya.

DPPA yang ditunjuk Petrus Bote di depan majelis hakim itu tidak ada item pekerjaan reklamasi pantai Balauring, tidak ada tanda tangan Kepala Dinas PU, tidak ada cap/stempel. Lalu tergugat tidak memasukan DPPA jadi bukti surat.

“Kalau DPPA harus ditandatangani Kepala SKPD selaku kuasa pengguna anggaran. Kalau di ringkasan dokumen pelasanaan anggaran SKPD ya Sekretaris Daerah yang tanda tangan. Tapi di rekapitulasi rincian belanja DPPA SKPD harus ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / kepala SKPD. Dalam DPPA yang ditunjuk saksi Petrus Bote di depan majelis hakim, posisi nama dan tanda tangan Penjabat Pengelola Keuangan Sius Amuntoda itu posisi Kepala SKPD, Penjabat Pengelola Keuangan selaku pejabat yang mengesahkan DPPA itu disebelah kiri. Di bawahnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah.”

Akhmad Bumi, kuasa hukum masyarakat adat Dolulolong.

Bumi menjelaskan perbedaan soal gugatan ditolak dan kalah. “Jika majelis hakim sudah menguji materi pokok perkara dan para penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, olehnya gugatannya ditolak. Kalau gugatan tidak dapat diterima itu belum masuk materi perkara. Masih sebatas syarat formal sesuai yang dieksepsi. Kalau materi perkara sudah diuji oleh hakim baru bisa sebut siapa yang kalah dan siapa yang menang. Penggugat kalah maka bunyinya putusan adalah gugatan penggugat ditolak, bukan gugatan tidak dapat diterima,” urai Bumi.

Dia menegaskan bahwa perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap. “Obyek reklamasi dan jalan wisata masih sebagai obyek sengketa. Yang namanya obyek sengketa tidak bisa ditambah dan dikurangi, nanti merubah obyek sengketa. Sama juga dalam kasus pidana kalau TKP sudah dipasang polish line tidak bisa masuk, karena bisa merubah posisi TKP. Kalau masuk itu melanggar hukum. Bisa dipidana,” ujarnya, mengingatkan.

Menyangkut ancaman laporan polisi, Bumi mempersilahkan. “Itu hak yang bersangkutan. Hak ulayat itu melekat dalam jiwa raga mereka, itu harga diri masyarakat adat Dolulolong. Dan bagi masyarakat adat Dolulolong tidak takut dengan soal itu. Karakter diri masyarakat adat Dolulolong itu warisan leluhur, dan apa yang mereka lakukan itu untuk mempertahankan harga diri kampung dan harga diri serta kehormatan leluhur sebagai orang adat. Jangankan penjara, mati sekalipun mereka siap,” tandas Bumi.

Masalah reklamasi dan jalan wisata ini hal sepele, hanya bangunan komunikasi yang tidak berjalan. “Tidak ada informasi apapun mereka masyarakat adat Dolulolong. Untuk kepentingan umum, masyarakat adat Dolulolong hibahkan secara cuma-cuma tanpa ditukar dengan rupiah. Karena hal itu pantang bagi mereka. Itu keyakinan masyarakat adat Dolulolong. Menjual tanah adat sama dengan menjual diri leluhur dan kehormatan kampung. Kantor koramil, PLN, KUD, Kantor Camat lama dan lain-lain itu dihibahkan secar gratis, tidak dipungut satu rupiah pun. Orang adat pasti mengerti. Jangan mentang-mentang berkuasa lalu melakukan hal seenaknya dengan menginjak-injak hak orang lain. Saya pikir berfikir bijak itu jauh lebih penting, ketimbang berfikir dengan keegoan masing-masing pihak,” tandas Bumi.

Terkait laporan pencemaran nama baik, Bumi memandangnya sudah biasa di Lembata. “Kasus Surwa Uran juga dilapor pencemaran nama baik. Laporan kepada Surwa Uran terkait pernyataan Surwa Uran atas pembunuhan almahrum Lorens Wadu di rumah jabatan Bupati Lembata. Demikian juga Alex Murin juga mengalami hal yang sama. Janganlah gertak-gertak orang masyarakat adat dengan hal seperti itu, karena tidak mendidik masyarakat banyak,” ucap Bumi, berharap.(*/fre)

1 Comment for Soal Putusan Atas Perkara Masyarakat Dolulolong VS Yentji Sunur, Bumi: Pantai Balauring dan Jalan Lohu Masih Obyek Sengketa !

  • Pernyataan sy yg sebenarx itu tuntutan provisi penggugat yg ditolak bukan gugatannya ditolak. Ini terbukti dalam pemberitaan di media lain baik di wartanttt.com, pos-kupang.com juga di vivatimur.com. Dalam tuntutan provisi penggugat mohon kepada majelis hakim untuk:
    (1)memerintahkan tergugat ataupun siapa saja yg sedang mengerjakan atau mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan dan atau mengosongkan obyek pembangunan reklamsi dan pembukaan jalan wisata dan mengembalikan kepada penggugat sebagai pemilik sah atas ulayat Dolulolong sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. (2) menghukum tergugat mambayar uang paksa senilai 1juta perhari, karena lalai melaksanakan putusan ini. (3) menyatakan agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi sampai putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara. Tuntutan provisi sebagaimana tersebut diatas di TOLAK dgn pertimbangan hakim bhwa hal tersebut sdh masuk dlm pokok perkara. Untuk diketahui bhwa putusan perkara tsb tidak menyentuh pokok perkara karena majelis hakim berpendapat sebagaiman dalam petikan putusan bhwa berdasarkan fakta persidangan gugatan yg diajukan mengandung cacat formil dalam sebuah guagatan krna yg seharusnya digugat adalah pemerintah kabupaten lemabta cq dinas PU, CV lembata mandiri, untuk proyek reklamasi dan kementian desa dan PT Mata Air Samudra Indonesi untuk jalan wisata lingkar Lohu. Tentunya saya bisa maklumi kalau ada kesalahan redaksional dalm pemberitaan ini, dan tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh kuasa hukum penggugat. Bhwa dalam pemberitaan sebelumnya media ini juga dalam artikelnya dalam link ini:http://www.aksiterkini.com/perkara-masyarakat-adat-dolulolong-vs-eliyaser-yentji-sunur-hakim-putuskan-draw/ yang menyebutkan bhwa Balauring Berada dalm kawasan ulayat Dolulolong. Pemberitaan dalam artikel tersebut tidak benar karena dalam putusan majelis hakim belum menyangkut pokok perkara. Hal ini saya sebagai kuasa hukum tergugat bisa maklumi dan sy tidak perlu tanggapi secara berlebihan sy cuma berpesan bhwa pers harus independen dan akurat dalam pemberitaan agar tidak menimbulkan pro kontra dikalangan pembaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.