Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Soal Petahana, Pationa: Jangan Asal Bunyi Jika Tak Paham Teori Penafsiran Hukum

Soal Petahana, Pationa: Jangan Asal Bunyi Jika Tak Paham Teori Penafsiran Hukum

(1112 Views) November 11, 2016 3:20 am | Published by | No comment
petrus-bala-pationa2

Petrus Bala Pationa

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Silang pendapat soal istilah petahana kian tajam. Apalagi setelah Ketua KPU Propinsi NTT, Maryanti Adoe-Luturmas menyitir bahwa Eliaser Yentji Sunur, mantan bupati Lembata, bukan petahana. Akademisi dan praktisi hukum, Petrus Bala Pationa, SH, MH, CLA pun ikut gerah. Dia mengingatkan agar semua pihak tidak asal bunyi jika tidak paham teori penafsiran hukum.

Kepada aksiterkini.com melalui short massage service (sms), Jumat (11/11/2016), Pationa menyatakan keinginannya untuk berkomentar lagi agar lebih dipahami. Auditor hukum yang terlibat mengaudit produk hukum, opini hukum dan pendapat hukum ini juga terlibat sebagai pakar yang dipakai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat membatalkan 3150 Perda yang diumumkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Berikut penjelasan lengkap dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana ini:

Istilah Petahana pertama kali muncul dalam pasal 46 huruf n UU No 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : WNI dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, bupati, walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: (huruf n), tidak memiliki konflik kepentingan dengan gubernur, bupati, walikota, tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan satu tingkat lurus ke bawah dan ke samping dengan gubernur, bupati, walikota.

Dalam penjelasannya muncul kata Petahana sebagai berikut: Yang dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan dengan Petahana adalah tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Istilah Petahana juga muncul dalam pasal 71 UU 22 Tahun 2014, yang sama persis dengan pasal 71 UU 10 Tahun 2016. Dari sejarah pembentukannya –istilah petahana, tujuannya agar tidak ada konflik kepentingan bagi si calon gubernur, bupati, walikota yang mau lagi, dan apabila ada niat untuk maju lagi maka harus ada masa jeda satu periode, sehingga apabila gubernur, bupati, walikota yang masih bertahan untuk maju lagi sudah pasti yang bersangkutan adalah petahana.

Istilah Petahana yang berkaitan dengan konflik kepentingan juga diatur dalam pasal 7 PP No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  bupati dan walikota.

Istilah Petahana tujuannya agar tidak ada konflik kepentingan dalam rangka menggunakan kekuasaan secara salah, berlebihan, menyimpang dari mandat kekuasaan yang diberikan. Gubernur, bupati,  walikota yang dalam posisi bertahan untuk maju lagi tanpa jeda satu periode adalah petahana.

Sayangnya, banyak yang memberikan Tafsir Hukum asal bunyi, tidak punya latarbelakang pendidikan hukum,  tak paham teori-teori Penafsiran Hukum.

Tugas KPU setelah menerima Rekomendasi adalah menindalanjuti dengan menerbitkan SK Pembatalan dan apabila tidak menerima bisa dipersoalkan di DKPP dan diberikan kesempatan paling lambat tiga (3) hari untuk menggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (baca pasal 154 PP No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota.

Intinya, Petahana adalah bupati, walikota, gubernur yang masih bertahan untuk maju di pilkada,  atau mantan gubernur, bupati, walikota tanpa jeda satu periode untuk maju lagi. Pertimbangan pembentuk undang-undang pada saat itu agar tak ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan dalam undang-undang tersebut karena jangan gubernur, bupati, walikota yang tidak maju tetapi menyodorkan istri, suami, anak dan kekerabatan dalam perkawinan, serta bupati, gubernur, walikota yang masih bertahan untuk maju lagi.

Penjelasan tentang Petahana agar dipahami semua pihak. Jangan hanya bunyi saja dengan kalimat “bupati yang maju bukan sedang menjabat saat ini”.  Syarat maju mendaftarkan diri sebagai bakal calon adalah tidak sedang sebagai bupati atau sedang sebagai penjabat.

Saya hanya memberi pendapat sesuai keahlian saya, sebagai akademisi, praktisi dan tidak ada kepentingan dengan semua padangan calon yang bertarung. Saya bukan tim sukses (timses) salah pasangan calon dan pendapat akademis ini bisa disanggah oleh Ahli lain yang menyandang status Ahli sesuai syarat keilmuan.

Bagaimana dengan langkah Yentji Sunur yang mau mengadukan komisioner Panwaslih ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ?

Tentu langkah hukum yang baik, untuk menilai apakah semua tindakan atau keputusan-keputusan penyelenggara, KPU dan Panwaslu sudah sesuai regulasi, aturan main, objekif, dan tidak berpihak ke pasangan calon tertentu. Aturan-aturan sudah disiapkan. Silahkan menguji melalui saluran yang ada. Misalnya di DKPP atau gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk diperiksa oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku yang parameternya sudah jelas, misalnya dengan bukti-bukti yang ada, mendengar Pendapat Ahli dalam bidang keilmuan (bukan ahli jalanan yang asal ngotot tanpa Argumentasi Hukum). 

Kita ikuti dinamika biar berproses, apakah tindakan penyelenggara, KPU/Panwaslu sesuai Aturan Main — Peraturan Perundang-undangan.(at01)

Topik:
News:

No comment for Soal Petahana, Pationa: Jangan Asal Bunyi Jika Tak Paham Teori Penafsiran Hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.