Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Sidang Lanjutan PT Sinar VS Pemkab Lembata; Kolin: Tak Mau Damai, Saya Pidanakan!

Sidang Lanjutan PT Sinar VS Pemkab Lembata; Kolin: Tak Mau Damai, Saya Pidanakan!

(1384 Views) May 6, 2017 5:13 am | Published by | No comment

Juprians Lamablawa, SH, MHum

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Sidang lanjutan antara PT Sinar Lembata versus Pemda Lembata dalam perkara no. 01/Pdt. G/2017/PN.Lbt di Pengadilan Negeri Lewoleba memasuki tahapan mediasi. Kedua belah pihak sepakat menunjuk hakim Artha Aryo Putranto, SH, MH sebagai hakim mediasi. Direktur PT Sinar Lembata, Paskalis Kolin memberi warning, jika Pemkab tak mau terima usul damai diajukan, maka dia akan menempuh proses pidana sekalian.

Setelah sidang pertama batal lantaran Pemkab Lembata belum mengirim suara kuasa, maka dalam sidang lanjutan pertama ini kedua belah pihak sudah benar-benar siap. Penggugat Paskalis Kolin hadir didampingi penasihat hukumnya, Juprians Lamablawa, SH,MH dan Emanuel Belida Wahon, SH dari Law Firm Akhmad Bumi & Rekan. Sedangkan, tergugat diwakili oleh Yohanes Dinbosko, SH, Sainul Lagawurin,SH, Yeremias Sogen,SH dan Emilianus Laba, SH.

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Yogi Dulhadi, SH,MH didampingi dua hakim anggota, masing-masing, Afhan Risal Alboneh,SH dan Artha Aryo Putranto,SH,MHum.

Sidang diawali dengan pemeriksaan identitas para pihak, pihak kuasa penggugat menunjukan surat kuasa dan identitas advokat, sedangkan tergugat menunjukan surat tugas yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Lembata dan menunjukan identitas lain berupa kartu tanda penduduk masing-masing.

Sidang dilanjutkan dengan agenda mediasi, baik penggugat maupun tergugat menunjuk hakim mediator Artha Aryo Putranto, SH.,MH sebagai hakim mediasi.

Sidang mediasi pertama dibuka oleh hakim mediator, tergugat diberi kesempatan menyampaikan apa yang ingin disampaikan tergugat atas gugatan yang dilayangkan tergugat. Yohanes Donbosko menyampaikan bahwa sebagai kuasa tergugat yang ditugaskan untuk mengikuti sidang dalam perkara ini. “Tentu kami tidak bisa menawarkan apa-apa kepada penggugat. Kami akan menyampaikan kepada pak penjabat sebagai prinsipal dalam perkara a quo tentang apa yang terjadi dalam sidang hari ini,” ungkap Donbosko.

Penggugat melalui penasihat hukumnya Juprians Lamablawa menyampaikan dua (2) point penting dalam usulan perdamaian. Pertama, proyeknya telah dimenangkan PT Sinar Lembata dilanjutkan sesuai perintah dalam putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melakukan penyesuaian harga, tanpa tender/lelang. “Jika pointer 1 (satu) tidak disepakati tergugat maka kami tetap pada pendirian yaitu ganti rugi sebagaimana dalam gugatan kami yaitu ganti rugi materil maupun ganti rugi immateril,” jelas Lamablawa.

Ganti rugi materil, sambung dia, dihitung sesuai keuntungan proyek yang telah dimenangkan PT Sinar Lembata. “Ganti rugi immateril terkait nama baik perusahan yang berdampak dalam waktu panjang. Sebagai contoh nama baik perusahan kliennya rusak atau tidak dipercaya lagi. Terbukti baru-baru ini klien kami mengikuti tender beberapa paket di kabupaten yang kita cintai ini pun tidak menang, bisa saja karena soal nama baik perusahan klien kami yang telah rusak akibat ulah pemerintah daerah Lembata di beberapa waktu lalu,” tandasnya.

Paskalis Kolin, Direktur Utama PT Sinar Lembata sebagai prinsipal, dalam sidang mediasi menyampaikan bahwa warga negara wajib tunduk kepada hukum yang berlaku. “Bagi saya hukum adalah panglima yang paling tinggi, termasuk pemerintah juga mesti tunduk pada hukum. Pemerintah tidak bisa seenaknya. Ini negara hukum bukan yang lain,” tegasnya.

Karena itu, sambung Paskalis Kolin, “Tolong patuh dan taat pada hukum. Saya lakukan ini karena saya mau berikan pembelajaran buat Pemerintah Daerah ini, bahwa keputusan hukum itu harus dihormati bukan malah diinjak injak. Dalam perkara TUN, saya menang sampai di tingkat Mahkamah Agung. Lalu pemerintah daerah tidak menghargai putusan Mahkamah Agung itu?”

Dia juga menyampaikan bahwa andaikata pemerintah tidak mau mengindahkan usulan damai yang ditawarkan, maka jalur pidana juga akan ditempuhnya. Ya, “Saya juga tempuh proses pidana, biar kita semua belajar dari persoalan yang saya hadapi ini,” tegasnya.

Ancaman Paskalis Kolin untuk mempidanaka para pihak yang membatalkan kemenangannya dalam lelang proyek ini bikin ketar ketir sejumlah pihak. Pasalnya, kemenangan PT Sinar Lembata dibatalkan oleh Plt Kadis PU, ketika itu, Silvester Wungubelen. Namun Wungubelen cs kalah dalam gugatan PT Sinar Lembata di PTUN Kupang, Pengadilan Tinggi TUN di Surabaya, maupun kasasi di Mahmakah Agung.

Wungubelen sendiri sedang tidak akur dengan penjabat Bupati Lembata, Drs. Sinun Petrus Manuk, lantaran menolak dilantik jadi Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Alasannya, basic ilmu yang dimiliki tak sesuai. Dia lebih merasa cocok menjadi Kadis PU, bukan lainnya.

Buntutnya, sampai saat ini, jabatan yang ditolak Wungubelen tetap lowong dan sementara dijabat oleh sekretaris sebagai pelaksana tugas Kadis. Dikabarkan, Wungubelen bakal kembali memimpin PU setelah Yentji Sunur dilantik menjadi bupati Lembata periode 2017-2022.

Sidang ditutup oleh hakim mediator dengan perintah, sidang dilanjutkan hari Senin tanggal 8 Mei 2017 dengan agenda mediasi ke-2. Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi apa yang diusulkan pihak tergugat terkait upaya perdamaian.(at01)

Topik: ,
News:

No comment for Sidang Lanjutan PT Sinar VS Pemkab Lembata; Kolin: Tak Mau Damai, Saya Pidanakan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.