Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Sidang Lanjutan Gugatan PT Sinar Lembata, Pemkab Ajak Damai

Sidang Lanjutan Gugatan PT Sinar Lembata, Pemkab Ajak Damai

(766 Views) July 22, 2017 9:50 am | Published by | No comment

Juprians Lamabelawa, Paskalis Kolin dan Emanuel Belida Wahon berpose di depan gedung Pengadilan Negeri Lewoleba. (Foto: Akhmad Bumi)

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Pemerintah Kabupaten Lembata tampaknya ketar ketir juga menghadapi gugatan Direktur PT Sinar Lembata, Paskalis Kolin. Buktinya, ketika sidang hendak memasuki masa pemeriksaan saksi penggugat, Pemkab Lembata malah ajak berdamai. Namun penggugat minta agar perdamaian ditetapkan melalui putusan pengadilan, bukan damai di bawah tangan.

Sidang perkara PT Sinar Lembata versus Pemda Lembata pada Pengadilan Negeri (PN) Lembata dengan Nomor Perkara: 01/Pdt.G/2017/PN.Lbt pada hari Rabu 19 Juli 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi penggugat, terpaksa ditunda lagi. Sidang dipimpin oleh ketua majelis hakim Yogi dulhadi, SH.,MH. didampingi Afhan Rizal Albone, SH dan Arta Arya Putranto,SH.,M.Hum.

Penggugat dihadiri kuasa hukumnya dari Law Firm Akhmad Bumi & Rekan, masing-masing Juprians Lamabelawa,SH.,MH dan Emanuel Belida Wahon,SH. Tergugat Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dihadiri kuasa hukumnya dari Bagian Hukum Setda Lembata.

Sidang dibuka oleh ketua majelis hakim kesempatan pertama diberikan kepada kuasa hukum PT Sinar Lembata melalui kuasa hukumnya Juprians Lamabelawa,SH,MH menyampaikan bahwa majelis, hari ini penggugat belum menghadirkan saksi sebagaimana yang telah diagendakan dalam sidang yang lalu. Pasalnya, penggugat ingin menyampaikan kepada majelis beberapa hal, bahwa ada kemungkinan perkara ini diselesaikan dengan jalan damai, ada permintaan pemerintah daerah untuk duduk bersama dengan pihak penggugat PT Sinar Lembata guna bicarakan poin-poin yang akan dituangkan dalam akta perdamaian.

Pada prinsipnya, pihak penggugat sepakat dengan tawaran pemerintah daerah untuk perkara ini diselesaikan dengan jalan damai. Namun, perdamaian yang disepakati ini harus dilakukan dengan penetapan pengadilan melalui putusan/penetapan pengadilan menggunakan (akta van dading), tidak bisa perdamaian yang dibangun di bawah tangan atau tidak melalui putusan pengadilan. “Perdamaian mesti dengan akta van dading agar mengikat para pihak,” jelas Lamabelawa yang juga Alumni GMNI cabang Yogyakarta ini.

Kesempatan kedua majelis hakim memberikan kepada pihak tergugat, melalui salah satu kuasa hukum pemerintah daerah Lembata, Frederik Zainul Patti Lagawurin,SH menjelaskan bahwa benar pihaknya sedang melalukan pendekatan dengan pihak penggugat agar perkara ini diselesaikan secara damai. Hanya saja soal poin-poinnya yang belum bisa diterima masing-masing pihak. “Kalau bisa, kami minta majelis hakim bisa memediasi sekali lagi agar secepatnya bisa didamaikan,” pintanya.

Majelis hakim lalu meminta kedua belah pihak menunjukan draf perdamaian dari masing masing pihak. Setelah mempelajari draf perdamaian masing-masing pihak, ketua majelis hakim menyarankan kepada para pihak, jika para pihak bersepakat diselesaikan secara damai berarti ada dua kemungkinan. Pertama, penggugat menarik gugatannya. Artinya, perdamaian antara para pihak dilakukan di bawah tangan, tidak perlu dengan penetapan/putusan pengadilan. Kedua, dengan penetapan/putusan pengadilan. Kalau dengan penetapan/putusan pengadilan mesti menggunakan akta van dading.

Syarat dari sebuah akta van dading itu adalah (1). Poin-poin yang disepakati mesti jelas isinya.  (2). Mesti punya kekuatan eksekutorial. Artinya, kesepakatan yang dibangun itu mesti punya daya eksekusi di kemudian hari kalau ada pihak yang ingkar janji, tidak bisa kesepakatan yang dibangun tidak bisa dieksekusi, kalau tdk bisa dieksekusi di kemudian hari itu bukan putusan namanya.

“Pada prinsipnya, pengadilan siap memediasi para pihak,” jelas ketua Majelis Hakim Yogi Dulhadi,SH.,MH seraya menambahkan, “Pengadilan siap memediasi asalkan kesepakatan antara para pihak sudah final, kita siap memediasi untuk didamaikan sesuai mekanisme yang telah disampaikan tadi.”

Majelis juga menyarankan agar para pihak lebih intens melakukan musyawarah untuk mufakat. “Biar secepatnya dapat berdamai, agar tidak perlu lagi sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara,” tegasnya.
Sidang ditunda 2 Agustus 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi. Namun tetap dibuka ruang untuk kemungkinan dilakukan perdamaian.(ona/at01)

No comment for Sidang Lanjutan Gugatan PT Sinar Lembata, Pemkab Ajak Damai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *