Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Sidang DKPP, Pengadu Tuntut KPU Lembata Diberhentikan Tidak Hormat

Sidang DKPP, Pengadu Tuntut KPU Lembata Diberhentikan Tidak Hormat

(1008 Views) April 20, 2017 2:17 am | Published by | No comment

Komisioner KPU Kabupaten Lembata

KUPANG, aksiterkini.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Selasa (18/4/2017) menggelar sidang di Kantor Bawaslu Propinsi NTT, Jl. Sam Ratulangi No. 25 A di Kupang, tepat jam 09.30 Wita. Teradu adalah ketua dan anggota KPU Kabupaten Lembata yang harus mengikuti sekaligus dua sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Bertindak selaku Ketua Majelis Hakim adalah anggota DKPP, Saut H. Sirait didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Burhanudin Gessy, Oetlief Wewo, Gassim (KPU NTT) dan Albert J.J. Benu (Bawaslu NTT).

Hadir dalam sidang itu, para teradu yakni Ketua KPU Lembata Petrus Payong Pati dan komisioner lainnya, Barnabas H. Nd Marak, Gabriel Tobisona, Yusuf Maswari Paokuma, dan Carles Primus Kia. Mereka diadukan oleh Paket Titen Herman Wutun – Vian Burin,  yang memberi kuasa kepada Petrus Pattyona SH, MH, sebagai Pengadu I dan Paket Viktori yang dihadiri sendiri oleh Viktor Mado Watun sebagai Pengadu II.

Titen menghadirkan dua orang ahli Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, SH. dan Dr. Yohanes Golot Tuba Helan, SH, MH. Sementara Viktori menghadirkan saksi ahli Dr. John Kotan, SH, MHum. Sementara dua orang saksi yang dihadirkan Titen antara lain, Bernardus Sesa Manuk dan Ferry Koban.

Pengaduan Titen dengan perkara No. 51/DKPP-PKE-VI/2017 antara lain menyebutkan, para teradu tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata Nomor 03/Kajian/Panwaslih-Kab/Lbt/XI/2016 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Lembata membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur sebagai Calon Bupati Lembata. Juga, para teradu tidak menaati surat Menteri Dalam Negeri Nomor 337/9447/OTDA perihal tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Kabupaten Lembata yang isinya antara lain menyatakan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis atas mutasi yang dilakukan oleh Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

Sementara itu Pengadu II dengan perkara No. 58/DKPP-PKE-VI/2017 menuduh para Teradu meloloskan Paslon Petahana Pilkada Kabupaten Lembata Eliaser Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday, padahal Eliaser Yentji Sunur telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berupa mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata pada masa yang menurut ketentuan dilarang untuk dilakukan.

Tidak tanggung-tanggung, para teradu dituntut untuk diberhentikan secara tidak hormat oleh DKPP. Selain itu, pengadu juga meminta DKPP memasukan mereka ke dalam daftar hitam (black list) untuk tidak menduduki jabatan-jabatan publik di masyarakat di masa-masa mendatang.

Sidang ini juga menghadirkan dua orang anggota Panwaslu Kab. Lembata sebagai pihak terkait yang rekomendasinya tidak dilaksanakan oleh KPU Lembata.(floreskita/Foto: FK)

No comment for Sidang DKPP, Pengadu Tuntut KPU Lembata Diberhentikan Tidak Hormat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.