Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Setelah Dipertanyakan Ketua DPRD, Bupati Sunur Nekad Lantik Penjabat Sekda Tanpa Restu Gubernur

Setelah Dipertanyakan Ketua DPRD, Bupati Sunur Nekad Lantik Penjabat Sekda Tanpa Restu Gubernur

(618 Views) June 7, 2018 4:51 pm | Published by | 1 Comment

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Gebrakan ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda yang mempertanyakan status Atanasius Aur Amuntoda akhirnya terjawab. Kamis (7/6/2018), Bupati Eliaser Yentji Sunur nekad melantiknya menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Lembata sekalipun tanpa mengantongi restu Gubernur Frans Lebu Raya.

Bupati Sunur sendiri sudah melayangkan surat usulan kepada Gubernur Lebu Raya sejak 22 Mei 2018 lalu. Namun sampai dilantikannya Amuntoda, Gubernur belum juga memberikan jawaban, apakah menerima atau menolak.

Sesuai pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dianggap memberikan persetujuan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan.

Pengangkatan penjabat sekretaris daerah dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah. Dan, Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, menyatakan, Penjabat sekretaris daerah diangkat untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas; dan/atau b. terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Posisi sekretaris daerah sebelumnya dijabat oleh Petrus Toda Atawolo. Tapi, sejak 2 Januari 2018, dia dinonaktifkan oleh Bupati Sunur, dan mengangkat Atanasius Aur Amuntoda sebagai pelaksana harian Sekda.

Namun pada tanggal 14 Maret 2018, SK pelaksana harian untuk Amuntoda dicabut. Atawolo diaktifkan kembali menjadi sekda atas saran Gubernur Lebu Raya. Sayangnya, jabatannya cuma diemban selama sembilan (9) jam. Karena Atawolo kemudian dimutasi menjadi staf ahli, dan Amuntoda kembali dilantik menjadi Pelaksana Harian (PLH) Sekda.

Uniknya, Amuntoda menjabat PLH Sekda selama berbulan-bulan. Padahal, ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, menyatakan, Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila: a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan penjabat sekretaris daerah.

Bupati Eliaser Yentji Sunur bersama Petrus Toda Atawolo.

Informasi yang berhasil dihimpun aksiterkini.com menyebutkan bahwa Petrus Toda Atawolo sudah melayangkan surat permohonan pensiun. Boleh jadi, atas dasar itu maka diajukan nama Amuntoda beserta berkas kelengkapan administrasi untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Lebu Raya.

Pihak Pemprop sendiri belum berhasil dikonfirmasi terhadap pelantikan Amuntoda sebagai sekda Lembata, apakah dibenarkan atau tidak. Sekda NTT, Benediktus Polo Maing masih belum berhasil yang dihubungi melalui saluran seluler maupun whatsapp.

Bupati Sunur sebagaimana diberitakan Pos Kupang.Com mengaku sudah memanggil Petrus Toda Atawolo  sebelum dirinya melantik Amuntoda sebagai Penjabat Sekda Lembata.

“Tadi pagi sebelum pelantikan dilakukan, saya terlebih dahulu memanggil Atawolo dan Amuntoda. Kepada keduanya saya sudah memberi banyak pesan. Apa yang saya lakukan saat ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat.”

Dikatakan, pelantikan penjabat Sekda untuk memperlancar kelangsungan roda pemerintahan di daerah itu. “Saya sangat membutuhkan peran Penjabat Sekda untuk kelangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Karena itu, pelantikan itu harus segera dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar di daerah ini. Pelantikan ini juga untuk menjawabi pelbagai isu negatif yang berkembang di daerah ini,” tandasnya.

Wabup Thomas Ola bersama sejumlah anggota DPRD Lembata menghadiri acara pelantikan Penjabat Sekda Lembata.

Acara pelantikan penjabat Sekda dilangsungkan di aula kantor bupati Lembata, dan dihadiri Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, Wakil Ketua DPRD Lembata, Yohanes de Rosari dan Paulus Makarius Dolu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lembata, Petrus Bala Wukak dan beberapa anggota DPRD lainnya serta para camat se-Kabupaten Lembata.

Acara tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti pembacaan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Penjabat Sekretaris daerah Kabupaten Lembata.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE “diserang” anggota Dewan gara-gara mempertanyakan status Sekretaris Daerah, Drs. Atanasius Aur Amuntoda, MSi dalam siding paripurna Dewan, Selasa (5/6/2018) malam. Buntutnya, ketua Dewan melancarkan aksi walk out dan menyerahkan palu sidang kepada wakil ketua Dewan, Yohanes Derosari.

“Saya ingin agar ada kejelasan soal status Sekda Lembata. Apakah pak Sius Amuntoda (Atanasius Aur Amuntoda-Red) duduk sebagai PLH (pelaksana harian), PLT (pelaksana tugas) atau apa? Apakah dia pegang SK (surat keputusan-Red) dan menjabat secara prosedural atau tidak? Tapi pertanyaan saya malah dipersoalkan kawan-kawan. Semua serang saya. Lah, kita ini Dewan yang berhak tahu agar semua berjalan secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Ferdinandus Koda, kepada aksiterkini.com setelah meninggalkan ruang sidang.

Lebih jauh, Ferdinandus Koda menjelaskan bahwa Sekda Lembata sebelumnya dijabat Drs. Petrus Toda Atawolo, MSi yang dinonaktifkan mulai tanggal 2 Januari 2018. “Pak Pit Atawolo dibebastugaskan tanpa alasan yang jelas. Pak Sius Amuntoda diangkat sebagai pelaksana harian Sekda. Tapi, pada tanggal 14 Maret 2018, SK untuk Pak Sius itu dicabut atas saran gubernur, dan mengaktifkan kembali Pak Pit Atawolo,” jelas dia.

Sayangnya, jabatan Sekda Petrus Toda Atawolo hanya melekat dalam tempo sembilan (9) jam. “Karena Pak Pit Atawolo kemudian dimutasi menjadi staf ahli. Dan, PLH kembali lagi ke Pak Sius Amuntoda,” papar Ferdinandus Koda.

Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan apakah pemberhentian dan pengangkatan Sekda ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah? “Karena pengangkatan Sekda itu harus mendapat persetujuan gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Dan, setahu saya, sampai saat ini belum ada surat persetujuan dari gubernur,” tandasnya.

Ferdinandus Koda menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin memimpin rapat tentang anggaran yang dihadiri Sekda yang “bermasalah”. “Saya tidak ingin kalau membahas APBD dengan Plh Sekda. Dewan harus rapat dengan ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sah secara hukum. Kalau PLT itu kan sama saja dengan ASN yang pegang SPT (surat perintah tugas) yang pindah dari satu instansi ke instansi lain,” ujarnya, kesal.

Ferdinandus Koda juga mempertanyakan apakah dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Plh Sekda tetap sah atau cacat hukum. “Ini juga termasuk perubahan penjabaran APBD yang harus diviat oleh Sekda. Apakah yang diviat Pak Sius Amuntoda selaku plh sekda itu tidak cacat hukum. Saya ingin mengklarifikasikann hal ini,” jelas dia.

Ditanya soal rapat Dewan di Bandung, Ferdinandus Koda menyatakan tidak ikut ke Bandung. “Saya tidak ikut. Prinsip dasar saya, kita sebagai DPRD harus bisa mengoreksi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik soal pelaksanaan pembangunan maupun soal penganggaran,” tandasnya.(fre/sius)

1 Comment for Setelah Dipertanyakan Ketua DPRD, Bupati Sunur Nekad Lantik Penjabat Sekda Tanpa Restu Gubernur

  • Ladopurap says:

    Akhirnya apa yg dipertanyakan oleh bapak ketua dprd, akhirnya terjawab, karena yg hadir itu adalah sekda ikegak karena baru dilantik, mau Dibawah kemana hai Lembata, dan hai wakil rakyat yang terhormat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.