Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Rofin Kopong Luruskan Soal Honor Panwascam Pilkada Flotim, Juga Apresiasi Langkah Kejari

Rofin Kopong Luruskan Soal Honor Panwascam Pilkada Flotim, Juga Apresiasi Langkah Kejari

(1387 Views) September 20, 2017 5:28 pm | Published by | 1 Comment

LARANTUKA, aksiterkini.com – Kembali tampilnya Rofin Kopong Teron,SH menahkodai Panwaslu Pemilihan Gubernur-Wagub NTT 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 rupanya bikin keder sejumlah kalangan. Buktinya, ada yang nekad menyebar rumor kalau honor panwas kecamatan bulan April 2017 lalu “disunat”. Kontan saja, Rofin Kopong angkat bicara untuk meluruskan.

Kepada aksiterkini.com melalui saluran seluler, Rofin mengaku kecewa dengan komentar akun facebook Loiz Laden Laden yang seolah-olah menuduhnya menggelapkan honor panwascam bulan April 2017, serta dana operasionalnya. Dia menduga kuat kalau akun tersebut milik mantan anggota Panwascam Pilkada Flotim 2017 di wilayah Pulau Adonara, yang menyamarkan namanya. Sebab, kata dia, memang ada anggota Panwascam yang baru mengambil honor bulan Januari sampai Maret secara gelondongan pada bulan Maret. “Padahal, honor dibayar setiap bulan. Kalau tidak aktif, ya tidak bisa dibayar pada bulan bersangkutan,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa dana operasionalnya tidak dibayarkan karena tidak ada bukti berupa SPPD untuk dibayarkan.

Rofin menjelaskan bahwa masa kerja Panwascam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Thn 2017 sampai bulan Maret 2017. “Oleh karena itu tidak ada honor Panwascam untuk bulan April 2017. Kalau ada Panwascam yang menuntut honornya dalam bulan April 2017 dan menganggap haknya diembat, itu anggota Panwascam yang boleh jadi sedang kurang waras dan atau karena memang tidak mengikuti perkembangan kebijakan Lembaga Pengawasan Pemilu karena memang yang bersangkutan selama di Panwascam hanya numpang makan, tidak pernah melakukan kewajibannya dan tidak pernah mengikuti rapat-rapat di tingkat kabupaten. Sehingga yang bersangkutan seperti sebuah drum kosong yang hanya nyaring bunyinya,” tandasnya, mengecam.

Dia menjelaskan bahwa semula SK Pengangkatan Panwascam pada diktum yang mengatur masa kerja, menyatakan masa kerja Panwascam sampai bulan April 2017. “Tapi kemudian pada tanggal 14 Maret 2017, Bawaslu Propinsi NTT menyurati Panwas Kabupaten perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc yang menegaskan salah satu point yakni bahwa Panwas Kecamatan berakhir masa tugasnya pada Bulan Maret 2017. Surat penegasan ini berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI nomor 0240/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2017 tentang Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017,” tandas Rofin Kopong.

Terkait dana operasional bulan Januari hingga April yang disinyalir digarong, Rofin Kopong menandaskan bahwa itu tudingan yang konyol. Dia menduga tudingan itu dilontarkan oleh anggota Panwascam yang mangkir dari tugasnya. “Kalau tidak pernah melaksanakan tugas, atas dasar apa menuntut hak operasional? Harus dipahami bahwa dana operasional itu diperuntukkan bagi biaya operasional kegiatan pengawasan. Salah satu bukti bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas lapangan untuk menjadi dasar bendahara membayar adalah SPPD yang ditandatangani oleh pejabat di tempat yang bersangkutan bertugas. Kalau tidak ada SPPD yang diajukan ke bendahara, bagaimana menuntut uang operasionalnya?” tegasnya.

Prinsipnya, sambung Rofin Kopong, “siapa yang melakukan kegiatan pengawasan, dialah yang berhak mendapatkan biaya operasional itu.”

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa dana operasional yang tidak dibayarkan kepada anggota Panwascam tetap ada di kas Panwas Kabupaten. Ya, “Karena tidak dibayar, maka uang itu tidak keluar dari kas Panwaskab. Tidak ada orang yang bisa melakukan penggarongan terhadap uang itu,” tegasnya.

Apresiasi Kejari

Rofin Kopong juga mengungkapkan bahwa dirinya mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka yang memintai keterangan dirina selaku mantan Ketua Panwaslu Pilkada Flotim. Ya, “Panggilan kejaksaan itu saya pandang sebagai hal yang positif untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, saya sangat kooperatif dalam merespons panggilan kejaksaan. Saya menjawab apa adanya semua pertanyaan yang diajukan sebagaimana yang saya tahu dan saya lakukan sebagai ketua Panwas Kabupaten,” jelasnya.

Diuraikan bahwa diriya dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Flotim. “Itu karena kapasitas saya sebagi mantan ketua Panwaskab yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,” ujarnya.

Soal pengelolaan dana hibah, sepenuhnya kewenangan sekretariat. “Mulai dari pembukaan rekening, Pencairan Uang dan seluruh pengelolaannya itu menjadi wewenangnya kepala sekretariat dan bendahara. Saya dan kawan-kawan komisioner Panwas tahu saja difasilitasi. Kami urus kerja pengawasan pemilu bukan urus uang,” tandasnya.

Rofin mengaku tidak tahu menahu soal siapa yang mengadu ke Kejari Larantuka. Ya, “Panggilan itu atas dasar laporan siapa siapa, bagi saya tidak soal. Saya tahu bahwa saya tidak pernah urus uang dan apalagi mengintervensi. Saya sendiri tidak paham bagaimana ngurus uang kok bagaimana melakukan intervensi? Dengan cara apa? Dan, apalagi hal pengelolaan anggaran tidak masuk dalam kewenangan ketua/anggota Panwaskab,” tegasnya.

Dia sendiri tidak keberatan jika dianggap lalai dalam melakukan tindakan pengendalian anggaran atas kerja sekretariat. “Karena kerja pengawasan yang menjadi tugas kami sangat padat. Tapi saya sangat mengapresiasi respon dan perhatian Kejaksaan Negeri Flotim atas hal ini,” pungkas Rofin Kopong.(fre)

1 Comment for Rofin Kopong Luruskan Soal Honor Panwascam Pilkada Flotim, Juga Apresiasi Langkah Kejari

  • Yoahanes Bura says:

    soal lurus meluruskan boleh-boleh saja…tapi Kajari tetap berpegang pada praduga tak bersalah to. kalau Kejaksaan mau serius untuk mengungkapkan kebenaran dilapangan maka carilah kebenaran itu kepada mereka yang mengalami di tingkat Panwascam maupun PPL ….kami harap pa Kajari mengusut keuangan panwaskab yang dihibahkan olen Pemerintah Flotim dalam Pilbub yang bernilai fantatis 8,8 miliar itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *