Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Reklamasi Pantai Balauring Ada Potensi Kerugian Negara; Ladopurab: Telusuri Motif Rombak Anggaran

Reklamasi Pantai Balauring Ada Potensi Kerugian Negara; Ladopurab: Telusuri Motif Rombak Anggaran

(671 Views) July 1, 2018 11:33 am | Published by | No comment

Mathias Ladopurab

JAKARTA, asiterkini.com – Kritik atas pembangunan reklamasi pantai Balauring yang diproyekkan tapi tidak tercatat dalam APBD terus mengalir. Kali ini datang dari praktisi hukum yang juga advokat di Jakarta kelahiran Lembata, Mathias Ladopurab, SH. Dia menilai ada potensi kerugian negara dalam proyek tersebut. Juga, ada indikasi korupsi.

“Indikasinya, tidak ditemukan dalam APBD tapi di lelang oleh Dinas PU. Dilelang itu menggunakan uang negara. Uang diambil darimana dan reklamasi itu milik siapa? Jika reklamasi itu aset daerah, wajib tercatat dalam APBD dong,” jelasnya, dalm rilis yang diterima aksiterkini.com, Minggu (1/7/2018).

Reklamasi pantai Balauring, papar dia, tidak tercatat dalam Perda No 10 tahun 2017 tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perbup Nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 52 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD 2018.

“Tidak ada dalam APBD tapi dilelang oleh Dinas PU. Anggaran darimana untuk membayar pihak ketiga atau konktraktor sebagai pemenang lelang atas reklamasi yang diproyekkan tersebut? Jika tidak tercatat dalam APBD, maka sekali lagi reklamasi itu tidak tercatat sebagai aset daerah. Untung saja masyarakat adat Dolulolong menggugat, akhirnya semua ketahuan dan muncul di permukaan. Tidak tercatat sebagai aset daerah tapi dibangun dengan menggunakan uang APBD senilai Rp 1,6 milyar. Pembayaran uang muka 30% kepada pihak ketiga, uang diambil darimana?” ucap Mathias Ladopurab, mempertanyakan.

Dia menjelaskan, APBD tahun berkenaan telah dibahas oleh DPRD dan ditetapkan Kepala Daerah melalui Peraturan Daerah dan telah diundangkan dalam lembaran daerah. Jika telah ditetapkan dan diundangkan, lanjut dia, artinya mengikat semua pihak dan semua pihak dianggap mengetahuinya.

“Peraturan Daerah (Perda) itu aturan. DPRD itu representasi rakyat dalam bentuk perwakilan. Apa yang dibutuhkan rakyat dalam satu tahun anggaran sudah dibahas DPRD dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pemerintah hanya menjalankan apa yang ditetapkan DPRD dalam APBD.  Bukan merubah obyek belanja dan menambah serta mengurangi anggaran. Dalam APBD itu DPRD sudah membahas sedetail mungkin. Mulai program, kegiatan, obyek dengan seluruh rincian anggarannya.” Tandasnya.

Lokasi proyek reklamasi pantai Balauring.

Sedangkan, sambu dia, “Peraturan Bupati itu hanya menjabarkan APBD yang sudah ditetapkan. Bukan merubah, menggeser, menambah, mengurangi. Dasarnya apa? Dasar merubah dan menambah anggaran atau menggeser obyek belanja hanya dapat dilakukan melalui perubahan APBD, bukan perubahan Peraturan Bupati”.

“Baca baik-baik pasal 160 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Tata Kelola Keuangan Daerah. Baca juga Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018 poin 21 huruf b. Intinya merubah, menggeser, menambah dan mengurangi anggran melalui APBD Perubahan. Artinya Perda tentang APBD itu dirubah dulu,” tandasnya, mengingatkan.

Dia meminta agar ditelusuri motivasi merombak anggaran dalam APBD 2018. “Ini melampaui batas kewenangan dan mengarah pada penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara. Kita minta penegak hukum KPK, Polri, Jaksa dan semua pihak untuk pro aktif atas masalah ini. Karena anggaran daerah itu terkait hajat hidup orang banyak, milik publik. Perlu diawasi dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, sumber aksiterkini.com di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Lembata menjelaskan bahwa proyek reklamasi Pantai Balauring terdapat dalam DPPA Dinas PU. Namun pihaknya tidak tahu kalau nomenklatur reklamasi tersebut tidak ada dalam Perda maupun Perbup tentang penjabaran APBD 2018.

“Dinas melakukan lelang karena ada dalam DPPA dinas. Itu saja dasar melelang proyek. Kalau tidak ada dalam Perda dan Perbup, sudah bukan kewenangan dinas,” jelas sumber yang minta namanya tidak dikorankan itu. (*/fre)

No comment for Reklamasi Pantai Balauring Ada Potensi Kerugian Negara; Ladopurab: Telusuri Motif Rombak Anggaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.