Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Polisi Pulbaket Dugaan Mark Up Pengadaan Sound System di DPRD Lembata

Polisi Pulbaket Dugaan Mark Up Pengadaan Sound System di DPRD Lembata

(1410 Views) March 24, 2017 5:59 am | Published by | No comment

AKBP Arsdo Ever P. Simatupang

LEWOEBA, aksiterkini.com – Kepolisian Resort Lembata melalui unit Tipikor secara marathon memanggil sejumlah pihak yang terkait proyek pengadaan sound system Dan CCTV di ruang sidang DPRD Lembata. Proyek pengadaan bernilai total Rp.1 Miliar lebih itu, menurut LHP BPK mengalami kenaikan signifikan dari harga sebenarnya. Meski, sound system Dan CCTV itu sudah terpasang, lengkap dan dalam kondisi baik.

Kastreskrim Polres Lembata, Iptu Sujud Alif Yulamlam, kepada Media Indonesia, mengatakan, pihaknya terus mendalami kasus dugaan mark up itu dengan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Petrus Bote Leni, Panitia Pengadaan, Rahman, kotraktor Dari CV. Galilea History, Yohanes Penana. Polisi sudah menjadwalkan pemanggilan Sekretaris DPRD, Burhanudin Kia, selaku pengguna anggaran.

“Kita terus memanggil saksi untuk diperiksa. Berdasarkan sprindik, sprin-lidik / 8/ II / 2017 Reskrim, tanggal 27 Februari 2017. Kita belum berani menjelaskan kepada publik tentang duduk perkara ini sebab kita belum mengetahui total kerugian negara akibat kasus INI, tetapi kasus ini menjadi prioritas,” ujar Kastreskrim Yulamlam.

Sementara Kapolres Lembata, AKBP Arsdo Ever P. Simatupang, menjelaskan kasus pengadaan sound system dan CCTV di kantor DPRD Lembata masih dalam proses.

LHP BPK menemukan adanya dugaan mark up harga dalam pembelian sound system dan CCtv. Dalam LHP BPK itu, ditemukan dugaan mark up senilai Rp.200 juta lebih  dalam proyek pengadaan itu. Kasus dugaan mark up ini disebut-sebut bernilai Rp. 400 juta lebih karena masih banyak item pengadaan yang belum dijelaskan dalam LHP BPK.

BPK juga menemukan sejumlah kejanggalan harga. Misalnya, satu buah mike, Dari harga Rp.7 juta, dinaikan menjadi Rp.15 juta, ada pula harga 1 kamera CCTV senilai Rp. 90 an juta.

Jufri Lamabelawa, pengacara muda asal Lembata mendukung langkah polisi mengusut tuntas kasus ini. Menurutnya, UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengisyaratkan pihak berwenang menghukum niat dan tindakan korupsi meski pelaku berusaha mengembalikan kerugian negara.

“Pengembalian uang kerugian negara tidak menghapus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan seorang tersangka atau bersama-sama dengan tersangka lainnya. Mengenai hal ini silakan dibaca dalam pasal 4 UU tindak pidana korupsi,” ujar Lamabelawa. (San Taum)

Topik: ,
News: ,

No comment for Polisi Pulbaket Dugaan Mark Up Pengadaan Sound System di DPRD Lembata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.