Polemik Batas Tanah Hak Ulayat dan Pernyataan yang Kontradiktif ! (Buat Buran Gesi Balawala dan Mustafa Bakir)

Oleh :  Yurgo  Purab, Tinggal di Adonara

Polemik  mengenai  batas  tanah  hak  ulayat  Lewotolok   kompleks (Desa Amakaka, Tanjung  Batu, dan  Waowala) dengan Lewulun semakin memanas dari hari ke hari. Tentunya, peristiwa ini  berimpak pada  ketidaknyamanan  situasi warga yang mau berpergian di wilayah-wilayah terdekat. Jika diselisik lebih jauh, sebab utama dari konflik tersebut  berasal dari pernyataan sepihak Buran Gesi Balawala, yang mengklaim beberapa daerah di wilayah Kecamatan Ile Ape (Atawatung — Ohe) adalah miliknya. Kelanjutan dari konflik tersebut berawal dari program pemerintah; listrik masuk kampung. Sebenarnya program ini sangat baik untuk menunjang kehidupan warga. Tapi, bagaimana sosialisasi dan komunikasi lanjutan dari  pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada warga yang tanahnya dipakai untuk menanam tiang-tiang listrik. Dan untuk hal ini pemerintah sudah menjalankan apa yang menjadi harapan masyarakat.

Masyarakat Lewotolok kompleks yang terdiri dari tiga desa (Amakaka, Tanjung Batu, dan Waowala) bisa saja memberikan tanah untuk memasang tiang-tiang listrik. Tapi, masyarakat hanya butuh klarifikasi atas pernyataan Buran Gesi Balawala, yang dinilai paradoks dan tidak bersinggungan dengan sejarah yang sebenarnya. Selain itu, pemuatan video  “sejarah singkat Ile Ape  dan Lewoulun” oleh Mustafa  Bakir,  yang dipublikasikan pada tanggal 14 Februari 2018 lalu, telah menuai banyak kontravensi. Pasalnya, cerita yang disebarkan di youtube tersebut  hanya membikin  panas dada banyak orang. Cerita tersebut  tidak berpatok  pada “koda” (cerita sesungguhnya), tetapi lebih dipresumsi  kepada “kiring” (versi pribadi),  yang tidak berdasar  pada fakta dan data yang akuntabel.

Karena itu, hemat saya  ucapan Mustafa dan Buran Gesi Balawala  lebih kepada versi pribadi dan hanya mengada-ada rekaan cerita dengan narasi seperlunya. Maka  hampir   dapat  dipastikan  pernyataan  Buran Gesi  dan Mustafa Bakir  tidak  memiliki  legalitas  penuh serta  kesasihan data yang akurat  sehingga  tidak  dapat dipercaya oleh publik terkait dengan sejarah. Karena itu, hemat saya,  pernyataan-pernyataan yang digelontorkan oleh  Buran Gesi  Balawala  dan Mustafa Bakir,  disinyalir hanya berupa narasi  pribadi  tanpa  mendengarkan cerita penelusuran sejarah dari beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat serta guru kunci di beberapa daerah terkait.  Seyogianya, jika tidak ada data yang mendukung secara pasti  pernyataan mereka, maka Buran Gesi Balawala dan Mustafa Bakir dinilai melakukan pembohongan publik (berbicara ngawur, tanpa dasar) serta merekayasa cerita berdasarkan previlese pribadi.

Berbicara tentang sejarah orang perlu hati-hati, karena cerita tentang sejarah melibatkan emosi serta solidaritas yang dibangun berpuluh-puluh tahun. Karena sejarah bersintuhan dengan pengalaman hidup manusia dari waktu ke waktu.

Penelusuran sebuah sejarah perlu melibatkan pengalaman masa lampau, berpatok pada “koda puken” (pusat dari cerita sesungguhnya). Maka dalam menelusuri sebuah sejarah tentu diperlukan penuturan yang baik dan benar serta bersifat konvensional (kesepakatan bersama). Maka, cerita tentang sejarah perlu digali dan mesti disepakati oleh orang-orang kunci dari beberapa wilayah untuk mengetahui secara pasti kebenaran yang sesungguhnya. “Jika ya, hendaklah kamu katakan : ya, jika tidak hendaklah kamu katakan : tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.” (Matius 5:37).

Masyarakat Lewotolok hanya butuh pengakuan batas tanah adat yang diseremonialkan  setiap tahun. Dan batas tersebut merupakan hak ulayat. Batas  pemerintahan berbeda dengan batas ulayat. Karena itu, perlu pendampingan dari pemerintah untuk mengkawal proses penyelesaian polemik  ini secara tegas, sambil memperhatikan kenyamanan serta keselamatan warga masyarakat  dari  kedua bela pihak. Maka dari itu, pernyataan-pernyataan yang kontradiktif  perlu diselisik  kembali. Apakah pernyataan ini hanya sebatas ujaran untuk mengganggu  kenyamanan sosial? Ataukah pernyataan ini berasal dari pengetahuan Buran Gesi  dan Mustafa Bakir terkait sejarah  serta penuturan sejak dahulu? Ataukah pernyataan ini memiliki niat dan  modus tersembunyi demi kepentingan tertentu.

Berbicara tentang batas tanah  hak  ulayat, tentu  orang memiliki versi berbeda-beda dalam penuturannya. Bahkan tiap kampung pasti memiliki cerita dengan versinya sendiri. Tetapi proses penuturan jangan sampai mengesampingkan “koda puken” (cerita sesungguhnya) yang telah diwariskan sejak dahulu. Masyarakat Lewotolok  tentu memiliki suatu gambaran cerita yang cukup lengkap dan komprehensif. Walaupun belum bersifat tertulis, tetapi setidaknya gambaran kisah Hamente sampai muncul nama “Lewotolok  Ile Alen Gole” turut mendukung sejarah tersebut. Saya tidak mau menceritakan banyak hal tentang sejarah, tapi suatu waktu kelak sejarah ini akan saya tulis dengan rapi, diseminarkan kepada semua orang dari berbagai desa dengan masukan seperlunya, sebelum dilegitim serta disebarkan kepada seluruh  generasi, dengan  keberadaan data  serta  metode penelusuran sejarah yang akurat. Saya tidak mau membeberkan cerita tanpa ujung pangkal yang jelas, bahkan menimbulkan polemik yang tak usai.

Filsuf  Ludwig Wittgenstein  mengatakan ; “untuk sesuatu yang tak terkatakan  orang mesti diam”. Masyarakat  Lewotolok  tahu cerita,  tetapi  mereka tidak mau memberikan pernyataan-pernyataan yang terlalu cepat menuding apa yang menjadi haknya. Itu bukan berarti mereka diam. Mereka tahu hak ulayat   serta mereka paham betul sejarah. Namun  bagi mereka hal-hal ini jika diceritakan ulang tentu membangkitkan suatu persepsi baru bagi publik.  Karena itu, masyarakat   Lewotolok hanya  butuh pengakuan hak tanah ulayat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.  Itu saja tidak lebih.

Saya tidak mempersoalkan kesepakatan Sumpah Adat di Kiwan Lewo  pada sabtu 17  Februari 2018 lalu, yang sudah direncanakan bersama, tapi toh  tidak ada kehadiran. Maklum alasan cuaca. Saya juga tidak mempersoalkan pencabutan pilar  yang ditanam masyarakat Lewotolok  pada beberapa waktu lalu. Tetapi,  saya hanya ingin ada kesepakatan bersama “duduk omong”  tentang sejarah,  agar ada pelusuran yang benar dan terstruktur  serta  diterima oleh kebanyakan masyarakat.

Membangun kesepakatan adalah sebuah niat baik, tetapi membangun kesepakatan lalu membatalkan sebuah  kesepakatan  tanpa alasan yang mendetail adalah sebuah penipuan. Saya  tidak mau mengatakan penipuan ini bisa jadi terstuktur dan diatur secara masif. Namun, saya menyayangkan tindakan ini. Tapi entalah, harapan saya semoga ini bukan merupakan skenario penipuan yang dibuat-buat untuk  memperlambat  sebuah proses penyelesaian. Tapi, mari kita sudahi saja yang telah lewat dan membangun komunikasi yang inheren (ke dalam), dengan pihak keamanan, pemerintah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama agar ruang diskusi menjadi timbal balik penyelesaian sebuah persoalan yang baik.  

Berhadapan dengan peristiwa ini, kita perlu melihat sejarah masa lampau dengan benar  serta menuturkannya kepada anak cucu  generasi mendatang agar mereka mendapat warisan sejarah yang tidak  direkayasa oleh pihak  manapun. Tentu  sejarah tersebut perlu  disepakati dan mendapat legitimasi oleh  beberapa penutur sejarah yang dipandang tahu “koda”. Bukan mengambil tindakan sendiri dengan menceritakan sejarah tanpa memperhatikan dampak universal  di tengah solidnya hidup bermasyarakat. Karena itu, setiap penutur sejarah perlu memiliki kebeningan hati, kejujuran budi untuk mengakui secara pasti sejarah yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu tercipta kehidupan di atas dasar “koda muren”  (cerita yang benar) serta menciptakan “Bonum Commune”. Kalau kita bicara benar, Tuhan menjaga setiap kata, jika kita memanipulasi koda, maka koda akan kembali menggigit leher tuannya. (*)