Menu Click to open Menus
Home » GELIAT DESA » PLD Lembata Tolak Kontrak Kerja

PLD Lembata Tolak Kontrak Kerja

(2392 Views) May 11, 2016 1:49 pm | Published by | No comment

DESALEWOLEBA,aksiterkini.com—Puluhan Pendamping Lokal Desa (PLD) dari Kabupaten Lembata menolak menandatangani kontrak kerja dengan BPMD Propinsi NTT. Pasalnya, honorarium yang ditetapkan dinilai terlampau kecil dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Mentri Desa, PDTT No.58.1 Tahun 2015 Tentang Honorarium Pendamping Profesional Desa.

Dalam Surat Keputusan Mendes, PDTT ditetapkan honorarium PLD sebesar Rp 1,250,000 per bulan ditambah biaya operasional Rp 448,000 per bulan serta Asuransi Rp 76,000 per bulan. Jadi total seluruhnya Rp 2,300,000 per bulan.

“Yang diberikan BPMD Propinsi kepada kami untuk ditandatangani adalah honorarium sebesar Rp 1,074,000 per bulan. Angka itu termasuk biaya operasional. Bandingkan dengan tanggungjawab kami sebagai fasilitator satu orang PLD untuk tiga sampai lima desa,” salah seorang tenaga PLD asal Lembata, Kalektus Y. Leba yang menghubungi aksiterkini.com dari Maumere, Rabu (11/5/2016).

Menurut Mudapue,karena aksi penolakan mereka dan tenaga PLD dari kabupaten lainnya, kegiatan pelatihan hari ini tidak dilaksanakan. Panitia juga tidak terlihat berada di tempat kegiatan yang berlangsung di Hotel Permata Maumere tersebut. Padahal kegiatan pelatihan yang dimulai sejak Senin (9/5/2016) itu  dijadwalkan berakhir besok, Kamis (12/5/2016).

“Surat pernyataan yang kami buat dan tandatangani sudah kami serahkan ke panitia untuk diteruskan ke Kepala BPMD Propinsi NTT, Drs M.P. Florianus. Kami minta bertemu tetapi tidak dilayani. Mungkin beliau sudah pulang ke Kupang. Sampai saat ini panitia juga belum datang selesaikan atau melanjutkan kegiatan pelatihan,” ujar Mudapue yang mengaku bersama John Lelaona mengkoordinir seluruh PLD asal Lembata. Mereka berjumlah 27 orang yang mengikuti kegiatan pelatihan dari 40 orang yang dinyatakan lulus.

Dikatakan dengan kondisi wilayah Lembata seperti saat ini, “pemangkasan” honorarium dan biaya operasional yang tidak diperhitungkan cukup menyulitkan PLD. “Tugas dan tanggungjawab PLD dalam memfasilitasi seluruh program dan kegiatan pembangunan di desa cukup berat. Tapi, honor malah dikurangi dan biaya operasional tidak dihitung,” ujar Mudapue.

Bersama teman-temannya, mereka berharap ada penyelesaian. “Teman-teman dari Flotim juga mengeluhkan hal yang sama,” ujarnya. (ona)

No comment for PLD Lembata Tolak Kontrak Kerja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *