Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Pidana Pemilu Harusnya Dituntaskan Sebelum Pemilihan, Bumi: Jika Curang, Gugat Ke MK !

Pidana Pemilu Harusnya Dituntaskan Sebelum Pemilihan, Bumi: Jika Curang, Gugat Ke MK !

(1282 Views) February 22, 2017 9:04 am | Published by | No comment

Akhmad Bumi, SH

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Langkah Eliaser Yentji Sunur dan Thomas Ola Langoday untuk memimpin Lembata periode 2017-2022, masih tersandung masalah. Kendati sudah memenangi pemilihan, 15 Februari 2017 silam, namun dua pesaingnya masih melancarkan protes.

Ya, “Pilkada Lembata telah selesai, dan Yentji Sunur terpilih kembali menjadi Bupati Lembata periode 2017-2022 dengan perolehan suara 24.211 atau sekitar 38,31%. Walau telah selesai tapi masih menyisahkan banyak masalah,” ungkap advokat muda kelahiran Lembata, Akhmad Bumi,SH dalam siaran persnya, yang diterima aksiterkini.com, Rabu (22/2/2017).

Dia mengakui bahwa paket Titen yang memperoleh suara 16.540 atau sekitar 26,18% dan Paket Viktori yang memperoleh suara 14.753 atau sekitar 23,35% menggugat hasil Pilkada dan mendesak KPUD untuk tidak menetapkan hasil Pilkada tersebut dengan menggelar unjuk rasa di kantor KPUD Lembata.

“Agar tidak gaduh, sebaiknya ditempuh melalui proses hukum. Digugat ke MK bagi para paket calon yang merasa hasil Pilkada dilakukan dengan cara curang, dan lain-lain,” ucap dia.

Hal itu, jelas anggota DPRD Lembata periode 2004-2009 ini, sudah diwadahi Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU. Begitu juga, dengan UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU.

“Dasar penolakan karena diduga ada kecurangan, salah satunya seperti adanya surat Mendagri No. 337/9447/Otda yang tidak diindahkan KPUD,” jelas dia.

Sementara menyangkut pidana pemilu atau masalah etik dan administrasi, kata dia, harusnya sudah dituntaskan. Ya, “Jika ada Pidana Pemilu, ada perkara etik atau administrasi seharusnya sebelum Pilkada sudah diperkarakan. Kalau belum diperkarakan, lalu hal tersebut dibawa ke MK, pasti MK menolak untuk disidangkan,” jelas dia.

Perkara di MK selain UU yang disebutkan, jelas Bumi, mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada juga diatur dalam Peraturan MK Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Dalam pasal 7 dan pasal 8 dijelaskan syarat prosentase untuk dapat mengajukan gugatan di MK yang didasarkan pada pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. : 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” papar dia.

Prosentase dihitung berdasar perolehan suara terbanyak dari pasangan calon, terus hasilnya dibandingkan dengan selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Di Pilkada Lembata, Paket Sunday memperoleh 24.211 suara dan paket Titen mendapat 16.540 suara. Maka 2% dikali 24.211 (perolehan suara paket Sunday) adalah 484. Angka ini disebut sebagai nilai koefisien 1.

Kemudian, dihitung selisih perolehan suara paket Sunday (24.211) dengan paket Titen (16.540), yakni sebesar 7.671. Angka ini disebut sebagai nilai koefisien 2.

Untuk mengajukan perkara ke MK sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 158 UU Pilkada, maka selisih angka dari nilai koefisien 2 tidak boleh lebih besar dari nilai koefisien 1.

“Artinya dalam Pilkada Lembata, paket Titen dan paket Sunday ini, dengan nilai koefisien 2 lebih besar dari nilai koefisien 1, maka menurut UU, paket Titen tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ke MK,” ujarnya.

Dengan perhitungan prosentase demikian, maka dalam Pilkada serentak 2017, tampak sepi gugatan ke MK karena sudah berguguran pada tingkat persyaratan. Pasal ini juga kemudian menjadi polemik banyak pihak, tapi MK tetap pada pendirian karena Pilkada serentak dikaitkan dengan limit waktu penyelesaian hanya 45 hari. “Jika tidak ketat pada persyaratan maka sudah pasti kebanjiran sengketa Pilkada di MK tahun 2017 ini,” ujarnya.(at01/fincebataona)

Topik:
News:

No comment for Pidana Pemilu Harusnya Dituntaskan Sebelum Pemilihan, Bumi: Jika Curang, Gugat Ke MK !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *