Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Pidana Pemilu Bisa Batalkan Hasil Pilkada, Tuba Helan: Kasus Mutasi Sudah Lewat

Pidana Pemilu Bisa Batalkan Hasil Pilkada, Tuba Helan: Kasus Mutasi Sudah Lewat

(1220 Views) February 21, 2017 2:16 pm | Published by | No comment

Jhon Tuba Helan

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Kasus mutasi yang berujung pada rekomendasi Panwaslih Lembata untuk membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur, ternyata tidak bisa digunakan untuk membatalkan hasil Pilkada Lembata 2017. Kemenangan paket SUNDAY (Yentji Sunur – Thomas Ola Langoday) hanya bisa dibatalkan jika ditemukan adanya kasus pidana Pemilu.

“Pemilihan sudah selesai, tidak bisa batalkan hasil (pemilihan) dengan alasan mutasi. Sanksi atas mutasi adalah pembatalan calon, dan itu harus dilakukan sebelum pemilihan. Waktu itu, Panwaslih bilang Yentji Sunur sebagai petahana, tapi KPU bilang tidak, dan semua calon diam maka selesailah,” tandas pakar hukum tata negara dari Undana Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan, SH, MH menjawab aksiterkini.com, Selasa (21/2/2017).

Hal senada juga disampaikan praktisi hukum, Juprians Lamablawa, SH, MHum. Kedunya sependapat bahwa kemenangan Yentji Sunur – Thomas Ola tidak bisa dibatalkan karena adanya surat Mendagri nomor: 337/9447/OTDA.

“Menurut saya, mestinya dibawa ke DKPP terkait etik penyelenggara, dlm hal ini tentu KPUD. Ya dibawa ke DKPP biar DKPP yang mengadili, apakah Komisioner KPUD Lembata melanggar etik atau tidak. Kalau melanggar ya tentu DKPP akan memberikan sanksi. Tentu sanksinya serius kalau benar komisionernya melanggar. Sanksinya bisa diberhentikan tidak dengan hormat kalau DKPP menganggap ini pelanggaran serius,” ucap Lamablawa.

Tuba Helan bahkan lebih tegas, menyatakan, “Ajukan KPU Lembata ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena melanggar kode etik tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih.”

Tuba Helan dan Lamablawa senada mengatakan bahwa hasil Pilkada Lembata bisa dibatalkan jika ditemukan adanya pelanggaran pidana Pemilu. “Ya, ini bisa dibatalkan jika ada pelanggaran pidana pemilu, misalnya politik uang dan asal ada buktinya,” tegas Tuba Helan.

Juprians Lamablawa

Juprians Lamablawa menguraikan bahwa bisa saja ditemukan adanya indikasi kecurangan di tingkat TPS, bisa saja terjadi misalkan saksi pasangan calon dibajak oleh tim Sukses paket lain. “Resiko tingkat kecurangan paling besar jika data C1 yang dikumpulkan dari TPS, perilaku kecurangan yang sangat mungkin adalah dari para saksi TPS yg dibajak tadi. Data C1 itu sangat penting, dan sudah diamankan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon. Jika kecurangan diindikasikan pada data C1, artinya pelaku dari saksi pasangan calon yang diduga bekerjasama dengan tim sukses salah satu paslon lainnya. Bahkan dengan kemampuan teknologi sekarang, server KPUD boleh diretas hingga down, tapi tentunya tidak merubah data C1,” papar Lamablawa.

Dikatakan, jika server untuk input data KPUD berhasil dibobol dan berhasil merubah data, juga tidak berpengaruh dengan hasil pilkada. “Karena hasil resmi pilkada dihitung berdasarkan hitung manual dengan bukti fisik C1 dan disaksikan oleh saksi paslon dari tingkat TPS , PPK sampai pada tingkat KPUD sendiri,” tegasnya.

Yang berbahaya, sambung Lamablawa, “Kalau saksi TPS dan PPK masuk angin, atau dibajak oleh tim paslon tertentu dengan imbalan rupiah. Misalnya, yàng bersangkutan (saksi) dapat honor Rp 500.000 untuk jaga C1 paslon A, terus paslon B bayar dia (saksi paslon A tadi) dengan Rp 10 juta, dan C1 diubah sesuai keinginan yang punya duit Rp 10 juta atau paslon B misalkan. Itu yang bahaya karena hasilnya bisa dibatalkan oleh MK dan Pilkada bisa ulang atas perintah MK.”

“Kalau paket TITEN dan paket VIKTORI punya bukti soal pelanggaran di tingkat TPS yang terindikasi perbuatan pidana, silahkan diadukan ke pihak POLRI biar ditindaklanjuti,” ucap Lamablawa. (at01/fincebataona)

Topik:
News:

No comment for Pidana Pemilu Bisa Batalkan Hasil Pilkada, Tuba Helan: Kasus Mutasi Sudah Lewat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.