Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Pertegas Soal Pengertian Petahana, KPU Lembata Surati KPU Pusat

Pertegas Soal Pengertian Petahana, KPU Lembata Surati KPU Pusat

(1232 Views) October 24, 2016 4:08 am | Published by | No comment
piter-payong

Petrus Payong Pati, S.Fil

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Istilah petahana ternyata masih menyulut polemik, baik perguncingan di kalangan masyarakat maupun perdebatan di media sosial. Bahkan, di tingkat KPUD maupun Panitia Pengawas Pemilihan (Panwasli) pun masih punya pandangan beragam. Buntutnya, KPUD Lembata menyurati KPUD Propinsi NTT dan KPU Pusat untuk meminta penegasan soal definisi petahana.

Menjawab aksiterkini.com, Senin (24/10), berkaitan dengan beragam pandangan soal definisi petahana, Ketua KPUD Lembata, Petrus Payong Pati, S.Fil menegaskan bahwa pihaknya juga akan menyurati KPU NTT dan KPU Pusat untuk meminta penegasan soal definisi petahana. “Kami harapkan KPU Pusat atau propinsi bisa membuat penegasan kembali terkait pengertian petahana,” ujarnya.

KPU Pusat dalam surat edaran nomor: 302/VI/2015 tertanggal 12 Juni 2015 sudah mendefinisikan petahana sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota yang (1) masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran (calon di KPUD), atau (2) mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran, atau (3) berhalangan tetap masa jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran.

Jika menggunakan ketentuan ini, maka mantan Bupati Eliaser Yentji Sunur tidak masuk kategori petahana. Sebab, jabatannya sebagai bupati Lembata sudah berakhir pada tanggal 24 Agustus 2016, sedangkan pendaftaran pasangan bakal calon baru dimulai pada tanggal 21 September 2016. “Kami butuh penegasan tertulis dari pusat soal ini,” tandasnya.

Dia mengaku sudah memperoleh surat edaran KPU nomor: 573/KPU/X/2016 tertanggal 23 Oktober 2016 tentang Penjelasan Ketentuan Larangan Penggantian Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang oleh bakal calon berstatus Petahana. Sayangnya, surat edaran ini hanya menjelaskan mengenai tindakan terhadap pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, dan tidak mendefinisikan soal petahana.

Edaran yang ditandatangani Ketua KPU, Juri Ardiantoro itu memuat lima (5) point. Pertama, ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 201,6 mengatur bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Kedua, ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan caion sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ketiga, ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Memperhatikan ketentuan tersebut bukan merupakan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sanksi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut dikenakan kepada petahana yang telah ditetapkan sebagai Calon.

Keempat, dalam hal terdapat petahana diduga melanggar ketentuan sebagaimana diuraikan angka 1 dan/atau angka 2, sepanjang berdasarkan hasil penelitian syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan memenuhi syarat, yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan.

Kelima, penegakan hukum dugaan peianggaran terhadap ketentuan angka 1 dan/atau angka 2, diproses melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai pelanggaran administrasi, dan selanjutnya KPU Provinsi/KlP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kola setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan.

Edaran ini sama sekali tak menyentuh soal definisi soal petahana, apakah pengertiannya termasuk mantan bupati yang melakukan mutasi enam (6) sebelum penetapan pasangan calon atau tidak. Sehingga KPUD Lembata meminta penegasan kembali ke KPU NTT dan KPU Pusat di Jakarta.

Informasi lain yang diperoleh aksiterkini.com, Panwasli Lembata juga melakukan konsultasi ke Bawaslu NTT dan Bawaslu Pusat terkait pelaksanaan pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. “Mudah-mudahan sudah ada kejelasan sebelum tujuh hari kedepan,” ucap sumber tersebut.(at01)

Topik:
News:

No comment for Pertegas Soal Pengertian Petahana, KPU Lembata Surati KPU Pusat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.