Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Pernyataan Sikap SIMPEL: Dugaan Ijazah Palsu Yentji Sunur, Ujian Independensi Polda NTT

Pernyataan Sikap SIMPEL: Dugaan Ijazah Palsu Yentji Sunur, Ujian Independensi Polda NTT

(1126 Views) June 6, 2016 9:33 am | Published by | No comment
SIMPE aksi

Aksi massa SIMPEL di Mapolda NTT, 6 Juni 2016.

KUPANG, aksiterkini.com – Solidaritas Masyarakat Peduli Lembata (SIMPEL) melancarkan aksi unjukrasa di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) NTT. Mereka meminta penyidik Polda NTT serius menangani kasus du gaan ijazah palsu Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. Kasus ini dinilai sebagai ujian independensi (netralitas) Polda NTT.

“Kasus ijazah S1 milik Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur yang jelas-jelas telah dinyatakan TIDAK DIAKUI NEGARA oleh lembaga negara sendiri, kini memasuki tahapan gelar perkara. Menjadi pertanyaan, apakah nantinya Bupati Sunur dapat ditetapkan menjadi tersangka? Atau, malah di-SP3? Ini menjadi keraguan SIMPEL sekaligus pembuktian independensi penegak hukum, terutama Kepolisian di POLDA NTT,” tegas SIMPEL dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Koordinator Umum SIMPEL, Igo Halimaking dan Koordinator Lapangan aksi, Vinsensius F. Prasong.

Berikut petikan lengkap pernyataan sikap SIMPEL tanggal 6 Juni 2016, yang dilaporkan wartawan aksiterkini.com, Yossy Kares dari Kupang, tadi :

A.LANDASAN

Kepemimpinan era Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur tak dipungkiri terjadi begitu banyak masalah. Mulai dari tahun pertama hingga akhir masa jabatan yang tersisa dua bulan ke depan. Bupati Sunur dari awal memang tidak betah tinggal di Lembata dan lebih sering di Jakarta. Kepemimpinanya pun dipenuhi dugaan pemerasan, dugaan percaloan dan pencaplokan uang rakyat melalui persentase fee proyek dan pembangun fasilitas pribadi, tender proyek pun terkesan selalu diintervensi, kriminalisasi terhadap Ketua dan anggota DPRD Lembata hingga Bupati Lembata tak lagi menghadiri paripurna di DPRD bahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2015 dan akhir masa jabatan bupati yang tidak disampaikan ke DPRD.

Berikutnya, kasus pembunuhan Alm. Lorens Wadu, kematian bocah Alfons Sita, nasib CPNS kategori II yang tak pernah jelas, lemahnya niat melakukan reformasi birokrasi dan banyak kasus lainnya yang pernah tuntas. Semua masalah itu mempertegas bahwa Bupati Eliaser Yentji Sunur telah menjalankan sebuah pemerintahan berbasis konflik dan cerminan dari lemahnya penegakan hukum.

Terutama penegakan hukum, Kasus-kasus yang ditangani aparat penegak hukum di Kabupaten Lembata, terkesan tebang pilih. Laporan Bupati ke aparat penegak hukum selalu direspon cepat dibanding laporan masyarakat terhadap kasus yang diduga melibatkan Bupati Lembata. Situasi ini menjadi tontonan dan pelajaran buruk bagi masyarakat Lembata terkait potret penegakan hukum di sana. Institusi penegak hukum seolah menjadi pelindung penguasa hingga pada suatu kesimpulan, hukum selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Dan, pada akhirnya kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L) dan PANSUS DPRD Lembata melalui Pansus Ijazah menemukan bukti bahwa ijazah strata satu (S1) milik Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur TIDAK DIAKUI NEGARA. Kasus Ijazah Bupati Eliaser Yentji Sunur yang dilaporkan FP2L ke Mabes Polri dan kemudian dilimpahkan ke Polda NTT, kini sedang ditangani penyidik di Direkrimum Polda NTT. Ini menjadi ujian terberat untuk menilai independensi dan transparansi penegak hukum terutama Kepolisian Republik Indonesia. Sebab salah satu contoh nyata diantara sekian masalah yang dapat dijadikan pembanding adalah kasus ijazah seorang kepala desa terpilih di Lembata yang begitu cepat ditangani. Oknum kepala desa tersebut begitu cepat dijadikan tersangka dan ditahan walau masalahnya sepeleh, “Tahun penerbitan Ijazah yang tidak sesuai dengan tahun tamat dan kekeliruan tersebut dilakukan pihak sekolah”.

Sementara kasus Ijazah S1 milik bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur yang jelas-jelas telah dinyatakan TIDAK DIAKUI NEGARA oleh lembaga negara sendiri, kini memasuki tahapan gelar perkara. Menjadi pertanyaan, apakah nantinya Bupati Sunur dapat ditetapkan menjadi tersangka? Atau, malah di-SP3? Ini menjadi keraguan SIMPEL sekaligus pembuktian independensi penegak hukum, terutama Kepolisian di POLDA NTT.

Maka dari itu, SIMPEL ingin mempertegas beberapa kejanggalan perolehan dan penggunaan Ijazah S1 Bupati Eliaser Yentji Sunur hasil temuan FP2L dan Pansus DPRD Lembata yang juga diserahkan kepada pihak Kapolda NTT agar pihak penyidik Ditreskrimum POLDA NTT jeli, transparan dan independen dalam mengambil keputusan dalam gelar perkara. Kejanggalan-kejanggalan tersebut antara lain:

  1. Bahwa nama Eliaser Yentji Sunur tidak ditemukan di pangkalan data Forlap DIKTI, yang artinya tidak sah atau tidak diakui negara
  2. Bahwa data atas nama Eliaser Yentji Sunur juga tidak ditemukan di Kopertis Wilayah III
  3. Bahwa rektor Universitas Krisdwipayana sendiri merasa heran mengapa tanggal terbit Ijazah S1 Eliaser Yentji Sunur mendahului SK yudisium.
  4. Bahwa pengakuan rektor universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang, Eliaser Yentji Sunur benar pernah menjadi mahasiswa di UNWIRA Kupang tetapi mengundurkan diri sehingga tidak berhak menggunakan 155 SKS yang telah diperoleh di UNWIRA dan tidak disertai surat pindah. Sementara Pengakuan Pihak Fakultas Teknik Universitas Krisdwipayana Jakarta, Eliaser Yentji Sunur adalah mahasiswa pindahan dari UNWIRA Kupang.
  5. Bahwa Eliaser Yentji Sunur tidak berhak mendapatkan gelar akademik jenjang strata satu (S1) yakni Sarjana Teknik (ST) karena 11 alasan mendasar yang tertera dalam laporan PANSUS DPRD Lembata.
  6. Lampiran foto copy ijazah memnunjukan bahwa Ijazah Eliazar Yentji Sunur dikeleuarkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Jakarta, diketahui tanda tangan Rektor tidak dibubuhi dengan cap.
  7. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Universitas Krisnadwipayana Jakarta dengan jelas menunjukan bahwa Eliazer Yentji Sunur tidak tuntas dalam menyelesaikan proses perkuliahan.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut merupakan kesimpulan atas perolehan ijazah Bupati Sunur yang kami yakini diduga kuat merupakan ijazah yang diperoleh secara instant. Hal ini penting untuk dipersoalkan karena melekat dalam diri Eliaser Yentji Sunur adalah jabatan sebagai Bupati Lembata. Artinya, secara luas dapat berdampak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang strategis terutama dalam urusan administrasi daerah.

B.PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN

Dari berbagai problematika ini, maka SIMPEL sebagai sebuah elemen mahasiswa dan kelompok masyarakat menyatakan sikap sekaligus menuntut Kepada KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) NTT:

  1. Mendesak POLDA NTT untuk menetapkan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST sebagai tersangka dalam kasus penggunaan ijazah yang tidak diakui negara.
  2. Bahwa tidak ada alasan untuk melakukan SP3 atas kasus ini karena DPRD Lembata melalui Panitia Khusus (PANSUS) Ijazah telah menemukan bukti-bukti akurat dan menyimpulkan bahwa Ijazah Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur tidak sah alias tidak diakui negara.
  3. Bahwa kasus Ijazah Bupati Eliaser Yentji Sunur adalah kasus hukum bukan politis sehingga Polda NTT wajib membuktikan independensinya.
  4. Terkait kasus Ijazah Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur Tidak boleh ada upaya pengalihan dalam bentuk apapun terhadap kasus ini.
  5. Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti maka kami akan kembali ke Polda NTT dalam waktu 4×24 jam dengan masa aksi yang lebih besar.

Demikian pernyataan dan tuntutan ini kami sampaikan, berikut menyerahkan bukti tambahan berupa Video hasil Investigasi PANSUS DPRD Lembata terkait masalah ini untuk segera ditindaklanjuti Direskrimum Polda NTT.(*)

Topik:
News:

No comment for Pernyataan Sikap SIMPEL: Dugaan Ijazah Palsu Yentji Sunur, Ujian Independensi Polda NTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.