Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Pernyataan Sikap ROTASI: Lembata Bersih dari Kejahatan dan Kepalsuan

Pernyataan Sikap ROTASI: Lembata Bersih dari Kejahatan dan Kepalsuan

(1036 Views) May 25, 2016 4:00 pm | Published by | No comment

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Front Lembata Beraih (ROTASI) merupakan aliansi dari JPIC SVD, Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L), Aliansi Peduli Kebenaran dan Keadilan, Anti Kekerasan (ALDIRAS) dan Forum Peduli Kategoti II Lembata (FPKL). Komponen sivil society ini mengeluarkn pernyataan sikap bertajuk Lembata Bersih dari Kejahatan dan Kepalsuan.

Pernyataan sikap yang dikeluarkan di Lewoleba, Senin (23/5) itu, ditandatangani oleh Divisi Advokasi JPIC SVD, P. Vande Raring, SVD, Ketua FP2L, Alex Murin, Koordinator ALDIRAS, Kor Sakeng, Plt Ketua FPKL, Stanislaus Ramos, dan Divisi Keorganisasian IKA Wanted, Ciprianus Lerek. Berikut isi pernyataan sikap yang disajikan secara utuh:

  1. LANDASAN

Kepemimpinan di era Bupati Eliaser Yentji Sunur dan Viktor Mado Watun tak dipungkiri terjadi begitu banyak masalah. Dimulai dengan perilaku Bupati Sunur yang tidak betah tinggal di Lembata, diikuti dengan dugaan pemerasan kontraktor Paulus Lembata, dugaan percaloan dan pencaplokan uang rakyat melalui persentase fee proyek yang marak, dugaan pencurian pasir besi di Kedang, serta kasus kriminalisasi terhadap Ketua dan anggota DPRD Lembata merupakan sebagian persoalan yang terjadi diawal pemerintahan.

Selanjutnya babak kedua dimulai dengan kasus pembunuhan Alm. Lorens Wadu, Kematian Bocah Alfons Sita di Waiara yang masih menyisahkan banyak pertanyaan bagi masyarakat tentang penuntasannya, masalah pengangkatan PNS kategori II yang tak pernah jelas ulah kebijakan pemerintah kabupaten Lembata sendiri, masalah tender proyek yang selalu diintervensi penguasa (misalnya dalam kasus pembatalan sepihak oleh pemerintah dalam terder multyyears yag berakhir perdata dan akhirnya pihak pemerintah kalah telak di MA).

Begitupun diakhir masa jabatan, terjadi masalah dugaan pencaplokan APBD untuk pembangun fasilitas pribadi (Kuma Resort), masalah LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati yang tidak disampaikan ke DPRD, tidak menghadiri berbagai sidang paripurna DPRD seolah kritik dilarang, lemahnya niat pemimpin untuk melakukan reformasi birokrasi, hingga masalah Ijazah bupati yang tidak diakui negara dan sedang dalam penanganan POLDA NTT, akhirnya membongkar borok ketidakjujuran pemimpin dan lemahnya kontrol masyarakat Lembata.

Kenyataan di atas membuktikan bahwa kepemimpinan yang dinahkodai Bupati Elyazer Yentji Sunur, ST dan Viktor Mado Watun merupakan hasil dari tata kelola manajemen kepemimpinannya berbasis konflik dan dibingkai oleh kejahatan yang sistematis dan massif. Sesungguhnya Bupati Sunur menyuguhkan bukti kepemimpinan yang gagal.

Selain itu, dalam tata kelola manajemen birokrasi, terkait dengan rekruitment dan mutasi kepegawaian di semua level, terkesan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan relasi dan bukan pendekatan profesi berbasis kompetensi. Dengan demikian, pergerakan roda kepemerintahan diarahkan untuk memenuhi kemauan sang pemimpin bukan diarahkan untuk kepentingan rakyat.

Disisi lain, penanganan kasus-kasus hukum oleh aparat penegak hukum di Kabupaten ini, terkesan tebang pilih. Hukum selalu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Laporan Bupati selalu menjadi prioritas utama dibanding laporan masyarakat terhadap kasus Bupati dan kasus-kasus lainnya. Semisal Kasus pembunuan Lorens Wadu, Kematian Boca Alfonsus Sita di Waiara adalah dua kasus yang belum tuntas.

Kondisi seperti ini jadi tontonan menarik bagi masyarakat Lembata dan pelajaran buruk bagi masyarakat Lembata. Dan diduga kuat institusi penegak hukum dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan penguasa. Kasus kriminalisasi dua anggota DPRD lembata berlabel Surat Palsu, menjadi potret keburukan keputusan sidang yang dipertontonkan Jaksa dan Hakim.

Bahwa DPRD sebagai sebuah Lembaga representatif masyarakat yang memiliki kewenangan pengawasan yang termandatkan oleh Undang-Undang, kini terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan personal, sehingga tidak memiliki kekuatan bersama dalam melakukan pengontrolan dan pengawasan sebagaimana kewenangan legislasi. Dan ketika sesama anggota yang mendapat mandat PANSUS atau sejenisnya, justeru dibiarkan mengadvokasi diri sendiri walau menjalankan tugas Lembaga DPRD. Kasus dugaan Ijazah Palsu yang digunakan Bupati Sunur  yang dilaporkan AMAL ke DPRD telah mendapat legitimasi lewat keputusan PANSUS dan pembentukan panitia Angket. Namun sejauh ini belum diketahui hasil kerja team angket. Ini memberi gambaran bahwa DPRD Lembata terkesan mementingkan kepentingan sendiri ketimbang kepentingan rakyat.

Kasus Ijazah Bupati Lembata yang tidak diakui negara menjadi momok dan indikator kecerdasan dalam mendesign manajemen pemerintahan dan pembangunan yang harus tuntas diselesaikan menuju “Lembata Bersih Dari Kejahatan dan Kepalsuan”.

 

  1. PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN

Dari berbagai problematika ini, maka ROTASI sebagai sebuah elemen kolaboratif menyatakan sikap sekaligus menuntut:

  1. Kepada Bupati Eliaser Yentji Sunur ST:
  2. Mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Lembata karena Ijazah yang bersangkutan tidak diakui negara.
  3. Meninggalkan Rumah Jabatan Bupati Lembata pasca pengunduran diri

 

  1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata:

Wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dengan melakukan :

  1. Tidak tunduk pada kebijakan Bupati yang bertentangan dengan aturan.
  2. Mempertanggungjawabkan status pembiayaan dan kepemilikan Kuma Resort
  3. Reposisi aparatur pemerintahan sesuai dengan disiplin ilmu, kepangkatan dan kecakapan bukan atas kedekatan.
  4. Bupati Lembata segera menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) untuk 327 tenaga K2.
  5. Segera memeriksa semua Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemda Lembata terkait Dokumen Kepegawaian seperti Ijazah.
  6. Melantik Kepala Desa Lewoeleng Kecamatan Lebatukan.

  • Kepada DPRD Lembata:

DPRD Lembata segera mengusulkan pemberhentian Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur,ST ke Mendagri melalui Angket.

  1. Mendesak Presiden RI untuk menghentikan proses hukum terhadap dua Anggota DPRD Lembata msing-masing Bediona Philipus dan Fransiskus Limawai.
  2. Menghimbau seluruh partai politik untuk tidak mengakomodir Eliaser Yentji Sunur, ST sebagai calon bupati Lembata.

 

  1. Kepada POLRES Lembata :
  2. Mendesak POLDA NTT untuk memeriksa dan menetapkan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST sebagai tersangka dalam kasus penggunaan ijazah yang tidak diakui negara.
  3. Tuntaskan Kasus Laurens Wadu.
  4. Mempertanggungjawabkan keputusan SP3 atas kasus kematian Bocah Alfons Sita yang telah menetapkan saudara Longginus Lega, Kadis Pariwisata Kabupaten Lembata.
  5. Segera tuntaskan kasus dugaan pemerasan kontraktor saudara Paulus Lembata, Rp. 135.000.000.

 

  1. Kepada Kejaksaan Negeri :
  2. Mempertanggungjawabkan keputusan SP3 atas kasus kematian Bocah Alfons Sita yang telah menetapkan saudara Longginus Lega, Kadis Pariwisata Kabupaten Lembata.
  3. Segera tuntaskan kasus dugaan pemerasan kontraktor saudara Paulus Lembata, Rp. 135.000.000.

Demikian pernyataan dan tuntutan ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti semua pihak berdasarkan wewenang masing-masing. (ama)

Topik:
News:

No comment for Pernyataan Sikap ROTASI: Lembata Bersih dari Kejahatan dan Kepalsuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *