Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Perkara Masyarakat Adat Dolulolong VS Elyaser Yentji Sunur, Hakim Putuskan Draw

Perkara Masyarakat Adat Dolulolong VS Elyaser Yentji Sunur, Hakim Putuskan Draw

(1756 Views) August 6, 2018 5:36 am | Published by | 1 Comment

Pengunjung sidang memadati ruang sidang PN Lembata.

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Perkara reklamasi pantai Balauring dan Jalan Wisata Lintas Lohu antara Masyarakat Adat Dolulolong melawan EliyaserYentji Sunur alias Yance Sunur di Pengadikan Negeri Lembata dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2018/PN-Lbt tanggal 21 Mei 2018, dinyatakan draw. Majelis hakim menyatakan gugatan konvesi dari masyarakat adat Dolulolong kepada Eliyaser Yentji Sunur dan gugatan rekonvensi dari tergugat Eliyaser Yentji Sunur kepada masyarakat adat Dolulolong sama-sama dinyatakan tidak diterima (NO).

Sidang pembacaan putusan pada Senin (6/8/2018) di Pengadilan Negeri Lembata dibacakan oleh majelis hakim secara bergantian. Pertama dibacakan Yogi Dulhadi,  SH, MH sebagai hakim ketua, kedua oleh Afwan Rijal Albone, SH sebagai hakim anggota.

Sidang pembacaan putusan dipadati pengunjung sidang. Hakim membacakan eksepsi tergugat. Eksepsi pertama tentang legal standing. Apakah Balauring termasuk dalam ulayat Dolulolong? Terhadap eksepsi Elyaser Yentji Sunur ini majelis hakim menolak seluruh dalil sanggahan dan bukti surat tentang legal standing dari tergugat Eliyaser Yentji Sunur. Balauring berada dalam kawasan ulayat Dolulolong.

Majelis hakim mengabulkan Eksepsi tergugat poin kedua tentang gugatan eror in persona. Karena yang digugat Eliyaser Yentji Sunur, seharusnya menggugat Bupati dan pihak ketiga. Majelis Hakim menyebutkan berdasar bukti surat T.1 tentang kontrak antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak ketiga CV Lembata Mandiri.

Hakim juga pertimbangkan keterangan saksi tergugat dari Bappeda, Bagian Keuangan, Dinas PU, ULP dan PPK. Hakim mengabulkan eksepsi kedua tentang eror in persona dari tergugat. Sedangkan Eksepsi tergugat Eliyaser Yentji Sunur tentang legal standing ditolak majelis hakim seluruhnya.

Setelah pembacaan putusan, kuasa hukum para penggugat Juprians Lamablawa, SH, MH menyatakan banding, sedangkan kuasa tergugat menyatakan pikir-pikir.

Akhmad Bumi, SH ditemui setelah sidang menyatakan majelis hakim tidak pertimbangkan fakta secara lengkap. Majelis hakim tidak pertimbangkan fakta berupa bukti surat P.1 tentang APBD, bukti surat P.2 tentang Perbub penjabaran APBD. Dan majelis hakim tidak pertimbangkan keterangan saksi Ketua DPRD Ferdinandus Koda, SE yang menjelaskan bahwa reklamasi pantai Balauring tidak ada dalam APBD. Kontrak oleh PPK dan Pihak ketiga kalau ada dalam DPPA. DPPA merujuk pada Perbub Penjabaran APBD, Perbub penjabaran APBD merujuk pada APBD. Ini tidak ada dalam APBD dan Perbub tapi ada Kontrak.

Menurut Bumi, ini melawan hukum. Sesuai fakta, DPPA yang ditunjukan saksi Pit Bote selaku sekretaris Dinas PU didepan majelis hakim tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas PU. Lalu DPPA yang ditunjuk saksi Pit Bite tidak ada reklamasi pantai Balauring, sedangkan saksi Sani Rimbaraya dari keuangan tertulis reklamasi pantai Balauring tapi tidak ada kode rekening. Artinya reklamasi itu tidak ada anggaran. Fakta ini tidak dipertimbangkan majelis hakim.

Lanjut Bumi, ini memiliki konsekwensi hukum, artinya kedepan, program dan kegiatan walau tidak ada dalam APBD tapi ada dalam kontrak yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak ketiga itu bisa dibenarkan.

Hal ini kita akan uji di tingkat Banding. Tergugat juga tidak memasukan bukti surat DPPA, tidak mengajukan bukti surat berupa SK pengangkatan sebagai PPK. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat Eliyaser Yentji Sunur terkait ulayat Dolulolong di Balauring. Artinya, Balauring berada dalam kawasan ulayat Dolulolong. Perkara ini belum ada putusan tetap, karena para penggugat menyatakan banding.

Informasi yang diperoleh dari kalangan pemerintah kabupaten Lembata menyebutkan bahwa reklamasi Pantai Balauring merupakan uraian kegiatan. Sehingga kode rekeningnya melekat pada program pembangunan talud pengaman pantai. Begitu pula dengan persetujuan mendahului perubahan yang ditandatangani Ketua DPRD Lembata.(*/fre)

1 Comment for Perkara Masyarakat Adat Dolulolong VS Elyaser Yentji Sunur, Hakim Putuskan Draw

  • Bram.belutowe.Aliansi masyarakat peduli Lembata.(SIMPEL) says:

    Draw: berarti bahwa proyek pembangunan Reklamasi pantai Balauring dan jalan lingkar Lohu dihentikan sementara? sambil menunggu banding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.