Menu Click to open Menus
Home » EKBIS » Penjabat Bupati Lembata Ungkap Dua Kendala Kerjasama Antar Daerah

Penjabat Bupati Lembata Ungkap Dua Kendala Kerjasama Antar Daerah

(606 Views) April 7, 2017 3:23 am | Published by | No comment

Sinun Petrus Manuk, Penjabat Bupati Lembata

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Penjabat Bupati Lembata, Drs. Sinun Petrus Manuk mengungapkan kendala pelaksanaan kerjasama antardaerah yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Lembata, terutama pada tahun anggaran 2016 silam. Ada dua kendala serius yang dihadapi Lembata. Yakni, belum terbentuknya Tim Koordinasi Kerjasama AntarDaerah dan belum adanya kajian akademik terkait sumber dan potensi kerjasama.

“Diharapkan kedepan, Tim ini bisa terbentuk guna melakukan kajian terkait inventarisasi dan pemetaan potensi daerah, prioritas obyek kerjasama, mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagai dasar untuk selanjutnya diproses dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Antardaerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kersajama Daerah,” tandas Manuk ketika menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016, dalam sidang paripurna DPRD Lembata, Rabu (5/4/2017).

Dijelaskan, ada tiga kerjasama antardaerah yang sudah dijalankan Pemerintah Kabupaten Lembata. Pertama, kerjasama “Poros Tenggara-Tenggara” sesuai Nota Kesepahaman tanggal 24 Oktober 2011, dengan kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara. Kerjasama ini meliputi bidang pariwisata, perhubungan darat, dan perhubungan udara. Berita Acara kesepakatan kerjasama dilakukan pada tanggal 2 November 2013.

Kedua, kerjasama dengan Pemerintah Kota Tarakan. Kerjasama ini di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Kerjasama Nomor: 197/06-KS/VI/2015 dan Nomor: HK.180/12/2015 tertanggal 1 Juni 2015.

Ketiga, kerjasama dengan Pemkab Alor dan Pemkab Flores Timur. Kerjasama ini lebih fokus pada pengembangan sektor perikanan dan pariwisata dengan konsep “Kawasan Ekonomi Khusus Alor – Lembata – Adonara – Larantuka” disingkat KEK ALTAKA. Kesepakatan kerjasama tertuang dalam Nota Kesepakatan Nomor: 08/HK/2016 dan Nomor: HK.180/13/2016 tertanggal 31 Maret 2016.

Selain kerjasama antardaerah, Pemkab Lembata juga mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga. Yakni, pertama, kerjasama dengan BPJS berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Maumere dengan RSUD Lewoleba nomor: 350/KTR/XI-05/1214 dan Nomor: RSUD-L.445/895/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional. Bidang kerjasama meliputi bidang jaminan kesehatan, jangka waktu kerjasama satu (1) tahun, 1 Januari – 31 Desember 2016.

Kedua, kerjasama dengan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI). Jangka waktu kerjasama dari tahun 2015 hingga tahun 2018, meliputi bidang kesehatan dan gizi.

Ketiga, Plan Internasional Area Lembata yang meliputi bidang pengembangan sosial ekonomi masyarakat, kesehatan, perlindungan anak dan pemberdayaan pemuda. Jangka waktu kerjasama tahun 2013-2016.

Keempat, PT Cahaya Sinar Kasih meliputi bidang pertanian dan perkebunan, khususna pengembangan jati super di kawasan Waijarang. Kerjasama ini dilakukan selama 20 tahun.

Kelima, PT Eisindo (Ikan Emas Samudera Indonesia). Kerjasama di bidang perikanan, terkait pengolahan dan pemanfaatan pabrik es di Hukung, Desa Pada. Jangka waktu kerjasama selama 10 tahun.(fredy wahon)

Topik: ,
News: ,

No comment for Penjabat Bupati Lembata Ungkap Dua Kendala Kerjasama Antar Daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.