Menu Click to open Menus
Home » GELIAT DESA » Pemerintah Desa Lamatokan Data Kembali TKI Desa

Pemerintah Desa Lamatokan Data Kembali TKI Desa

(886 Views) May 30, 2016 8:02 pm | Published by | No comment
IMG-20160530-WA009

Petronela, Sekdes

LEWOLEBA, aksiterkini.com — Data buruh migran atau lebih dikenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di desa sangat penting. Betapa tidak, selama ini banyak warga desa Lamatokan yang menjadi TKI di Malaysia ataupun negara lain, tapi tidak didata secara baik di desa.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Desa Lamatokan, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, Petronela Narek Pureklolon, ketika membuka kegiatan pemetaan masalah buruh migran (BMI) dan verifikasi data BMI yang digelar Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) di aula kantor Desa Lamatokan, Senin (30/5).

Di hadapan 25 peserta yang adalah staf pemerintah desa, Kepala Dusun dan ketua RT ini, Petronela mengungkapkan keprihatinannya bahwa selama ini warga masyarakat yang pergi merantau ke luar negeri ataupun ke daerah lain di wilayah Indonesia, kurang adanya kesadaran untuk menyampaikan ke pemerintah desa guna mendapatkan sejenis surat keterangan dari desa. Jika demikian maka dengan sendirinya namanya akan terdata dalam buku register umum di desa. Tetapi karena tidak mengikuti mekanisme proses seperti ini maka masalah ikutannya adalah kurang terkelolanya data base BMI di desa. “Nanti ketika ada persoalan memproses paspor di Nunukan barulah mereka kontak pemdes melalui keluarga,” sesal Sekdes Petronela.

Apa yang dirintis YKS dalam program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) ini, demikian Petronela, merupakan sebuah program positif yang mesti kita dukung karena akan menjawabi persoalan tenaga kerja kita yang ke Malaysia. “Salah satunya adalah persoalan pendataan di tingkat desa. Karena itu, saya sangat mengharapkan keterlibatan dan partisipasi semua aparat hingga para ketua RT untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga selesai,” harap mantan Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Lamatokan periode 2002-2007 ini.

Sementara Koordinator Program YKS, Kor Sakeng, dalam paparannya mengatakan bahwa pendataan buruh migran di tingkat desa merupakan amanat dari Perda Perlindungan TKI Lembata yang termuat dalam bab khusus No. 20/2015 yang mengatur tentang Desa TKI atau Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Hal ini akan menjawabi problem data base buruh migran di desa dan juga di tingkat Kabupaten.

Dalam skema perlindungan buruh migran yang dimulai dari desa dan tertuang dalam dokumen Desbumi yang digagas Migrant Care dan mitranya, demikian Sakeng, meliputi 14 aspek penting yakni; pendataan, pelayanan dokumen, pelayanan informasi, pengaduan, akses komunikasi, akses keadilan, pengorganisasian/jaringan, pendidikan manajemen remitansi, pendidikan paralegal, rehabilitasi korban, sistim rujukan, standar pelayanan minimum, kesepakatan bersama dan Perdes perlindungan TKI. Papar Sakeng.  (Mariosca)

Topik:
News:

No comment for Pemerintah Desa Lamatokan Data Kembali TKI Desa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.