Menu Click to open Menus
Home » GELIAT DESA » Pemeriksaan Setempat Gugatan PT Sinar Lembata; Ditemukan Indikasi Kerugian Negara

Pemeriksaan Setempat Gugatan PT Sinar Lembata; Ditemukan Indikasi Kerugian Negara

(891 Views) July 7, 2017 12:29 pm | Published by | No comment

Direktur PT Sinar Lembata, Paskalis Kolin (pegang map merah) bersama kuasa hukum tergugat serius melihat dokumen di lokasi proyek yang disengketakan.

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Sidang lanjutan gugatan PT Sinar Lembata terhadap Pemerintah Kabupaten Lembata makin menarik. Jumat (7/7/2017), majelis hakim yang mengadili perkara perdata ini melakukan Pemeriksaan Setempat (PS). Ternyata, ditemukan adanya indikasi kerugian negara setelah kemenangan PT Sinar Lembata dibatalkan.

Ya, “Sidang lanjutan dalam perkara antara PT Sinar Lembata melawan Pemkab Lembata berlanjut pada Pemeriksaan Setempat (PS) sesuai agenda yang ditetapkan Majelis Hakim. Kita lakukan pemeriksaan lokasi tadi, Jumad (7/7/2017) bersama Majelis Hakim dan Tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dari Bagian Hukum Setda Lembata,” jelas Akhmad Bumi, SH selaku Kuasa Hukum PT Sinar Lembata kepada aksiterkini.com, seusai pemeriksaan lokasi di ruas jalan Hadakewa – Banitobo – Lamalela, Kecamatan Lebatukan.

Pemeriksaan Setempat (PS) terkait perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor Register 01/Pdt.G/2017/PN.Lbt antara PT Sinar Lembata melawan Pemkab Lembata. “Yang ditemukan di lapangan, ternyata proyek yang dimenangkan PT Sinar Lembata tahun 2014, kemudian dibatalkan oleh Pelaksana Tugas Kadis PU Kabupaten Lembata dan digugat di PTUN oleh PT Sinar Lembata seterusnya dimenangkan PT Sinar Lembata tersebut sudah dilelang ulang pada Agustus 2015,” ungkap Bumi.

Yang menarik, ketika dilakukan lelang ulang, proyek ini sedang dalam proses sengketa karena PT Sinar Lembata melancarkan gugatan ke PTUN Kupang. Hasil gugatan malah dimenangkan oleh PT Sinar Lembata. Selanjutnya, ketika PT Bragas Cipta Construksi dinyatakan sebagai pemenang lelang (ulang) dengan nilai penawaran Rp 9.093.200.000,- (sembilan milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Pemkab Lembata melakukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Surabaya.

Uniknya lagi, Pemkab Lembata melalui Dinas PU Kabupaten Lembata nekad mengingat kontrak kerja dengan PT Bragas Cipta Construksi sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak No. 02.3/SP/PPK-BM-MY/DPU/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015. Ketika itu, perkara antara PT Sinar Lembata dan Pemkab Lembata sedang berjalan di tingkat banding di PT TUN Surabaya. Artinya, jelas Bumi, obyek tersebut masih menjadi obyek sengketa atau masih sedang perkara.

Kondisi fisik ruas jalan Hadakewa – Banitobo – Lamalela hanya dikerjakan 10 % lebih, masih belum dilapen.

Parahnya lagi, Pemkab Lembata mencairkan uang muka proyek sebesar 15% dari nilai kontrak. Yakni, sebesar 15% X Rp 9.093.200.000 = Rp 1.363.980.000. Uang sebanyak itu sudah dicairkan, sesuai SP2D Nomor: 1815/SP2D.LSM/KBUD/2015 tanggal 20 November 2015. Sayangnya, PT Bragas Cipta Construksi hanya mampu melaksanakan pekerjaan fisik sebesar 10,81% sampai batas waktu kontrak. Sehingga PPK melakuka pemutusan hubungan kerja (PHK), sesuai dengan surat PHK Nomor: 20.3/PK/PPK-BM-MY/DPU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.

Atas PHK tersebut seharusnya PPK menarik jaminan pelaksanaan dari kontrak sebesar 5% x Rp 9.093.200.000 = Rp 454.660.000. Juga, menarik kembali selisih uang muka dengan prestasi kerja 4,19% (15% – 10,81%) dari nilai kontrak, yakni sebesar Rp 381.005.080. Artinya, jumlah uang yang seharusnya disetor kembali ke kas daerah sebesar Rp 835.665.080. “Tapi ternyata belum. Ini benar-benar merugikan negara dan daerah,” sesal Akhmad Bumi.

Lebih lanjut, Bumi menerangkan bahwa Pemkab Lembata telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Buktinya, dari Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut diketahui bahwa Pemkab tidak memberikan pekerjaan kepada PT Sinar Lembata karena sudah dilelang ulang kepada perusahaan lain, saat perkara masih dalam proses banding di PT TUN Surabaya.

“Sudah dilelang ulang kepada PT Bragas Cipta Construksi tapi malah merugikan keuangan negara dan perusahaan tersebut di-PHK karena pekerjaan tidak selesai kalender kerja. Fisik hanya mencapai 10,81 prosen,” ungkap Bumi.

Sidang gugatan ini akan dilanjutkan pada hari Senin, 10 Juli 2017. Agendanya, mulai pelakukan pemeriksaan saksi-saksi.(at01)

No comment for Pemeriksaan Setempat Gugatan PT Sinar Lembata; Ditemukan Indikasi Kerugian Negara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.