Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Pemda Lembata Ubah APBD 2016 Tanpa Persetujuan Dewan

Pemda Lembata Ubah APBD 2016 Tanpa Persetujuan Dewan

(1873 Views) May 25, 2016 3:49 pm | Published by | No comment
PB Wukak-2

Piter Bala Wukak, SH

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Ini benar-benar gila! Pemerintah kabupaten Lembata disinyalir telah merubah APBD Tahun Anggaran 2016 tanpa persetujuan DPRD. Padahal, seluruh peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah mewajibkan untuk mendapatkan persetujuan Dewan.

Rabu (25/5) siang tadi, DPRD Lembata menggelar rapat Paripurna XX dengan agenda pembahasan rancangan keputusan DPRD Lembata tentang sikap DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2016. Rapat dipimpin ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda, SE  didampingi Wakil Ketua Yohanes de Rosari, dihadiri Assisten 1 Setda Lembata, Niko Padji Liarian.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Piter Bala Wukak, SH, kepada aksiterkini.com, menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan APBD ini tanpa sepengetahuan DPRD. “Kita pertanyakan mekanisme dari pemerintah melakukan perubahan APBD 2016 tersebut. Seenaknya saja mereka merubah anggaran dan lokusnya. Sebenarnya perubahan itu harus melalui mekanisme dari DPRD. Ini persolan besar. Dan, kami akan menindaklanjuti ini secara hukum, karena ini tindak pidana korupsi. Kita tidak mau bermasalah seperti proyek-proyek multiyears sebelumnya yang bermasalah,” tegas Bala Wukak.

Secara terpisah, anggota Badan Anggaran, Bediona Philipus mengakui kalau telah terjadi perubahan APBD 2016 tanpa sepengetahuan Dewan. “Ya benar itu. Jadi tadi kita baru pada tingkat pembahasan, karena pertama, kita harus merampungkan data tentang perubahan APBD 2016 yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Yang kedua kita ingin memastikan dokumen perubahan anggaran (DPA) PU yang ditandatangani oleh Sekda dan Kadis PPKD. Pertanyaannya, kalau sampai ditandatangani oleh kadis PPKD, maka memang pernah ada perijinan DPRD yang memberikan persetujuan terhadap perubahan APBD 2016 tersebut,” jelas Bediona.

Dirinya menjelaskan bahwa, ketika ditanyakan apakah benar ada pimpnan DPRD yang telah memberikan perijinan untuk ditetapkannya APBD 2016 ini, ketua DPRD Lembata Ferdinandus Koda didampingi Wakil Ketua Yohanes de Rosari, mengaku tidak pernah menandatangani dokumen APBD 2016 tersebut. Wakil ketua DPRD lainnya, Paulus Makarius Dolu, ketika dihubungi via handphone menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen APBD 2016 tersebut.

Dengan demikian, lanjut Bediona, pemerintah secara sepihak telah menandatangani dokumen APBD tersebut. “Jadi sidang tadi kita belum ambil keputusan, namun menugaskan tim untuk menyelesaikan dan merangkumkan dokumen itu, karena ada bebrapa kepincangan, antara lain, APBD 2016 itu ditetapkan bupati sebelum pimpinan DPRD memberikan persetujuan setelah pembahasan hasil evaluasi APBD 2016 di tingkat provinsi. Setelah pembahasan hasil evaluasi yang dilakukan oleh dinas PPKD dan Banggar DPRD Kabupaten Lembata. Jadi maksudnya ketika pulang dari provinsi kan ada evaluasi yang diperbaiki kembali, lalu berdasarkan hasil pembahasan pihak PPKD dan Banggar, pimpinan DPRD kemudian melakukan persetujuan kepada bupati, ini diatur dalam Permendagri 13 pasal 151. Kalau ada persetujuan dari pimpinan DPRD, baru bupati menetapkan APBD. Namun, APBD 2016 kita punya ini ditetapkan sebelum pimpinan DPRD memberikan persetujuan. Harus diketahui bahwa persetujuan ini sebagai dasar penetapan APBD oleh bupati. Ini yang pertama terungkap,” tegas Bediona.

Kejanggalan lain yang diungkapkan Bediona, adalah dua kali perubahan APBD 2016 yang dilakukan oleh pemerintah, yakni perubahan hasil pembahasan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan komisi II DPRD Kabupaten Lembata, yang tercermin dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD 2016, pertama ada perubahaan-perubahan rincian kegiatan, misalnya lokasi, dan besaran anggaran, kedua, panambahan dana sakitar 40-an miliard. Lalu belum juga dilaksanakan, ternyata DPA APBD 2016, mengalami perubahan.

Memang angka akhirnya tetap, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pada belanja langsung, Rp 952 juta menjadi  1,657 miliar, barang dan jasa 16,620 miliar menjadi 22,996 miliar. Dan ada penurunan pada balanja modal yakni, 182,970 milar menjadi 175,859 miliar. Semua data yang terkumpul ini merupakan data-data awal. Kalau sudah rampung smuanya akan dilaksankan rapat lagi. (osy)

Topik:
News:

No comment for Pemda Lembata Ubah APBD 2016 Tanpa Persetujuan Dewan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.