Menu Click to open Menus
Home » BUDAYA » Pelanggaran Ringan Dominasi Penyelenggaraan UN SMA/SMK di NTT

Pelanggaran Ringan Dominasi Penyelenggaraan UN SMA/SMK di NTT

(377 Views) April 13, 2017 4:38 am | Published by | No comment

Leila Noury

KUPANG, aksiterkini.com – Ombudsman RI Perwakilan NTT merilis hasil pemantauan penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SMA dan SMK di NTT tanggal 3 – 6 April  2017, didominasi oleh pelanggaran ringan. Demikian disampaikan Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTT, Leila Noury ketika dihubungi di Kupang, Rabu (12/04/2017).

“Pemantauan dilakukan pada 8 SMA dan 8 SMK yang tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Ngada didominasi jenis pelanggaran ringan oleh pengawas ruang ujian berupa: membawa dan menggunakan alat komunikasi/handphone ke dalam ruang ujian serta membiarkan pejabat memantau UN hingga ke dalam ruang ujian,” Papar Leila.

Pemantauan Penyelenggaraan UN meliputi tahapan pra persiapan, persiapan dan pelaksanaan UN. Temuan pada tahapan pra persiapan yakni minimnya dukungan fasilitas sarana dan prasarana bagi sekolah yang mlaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan beberapa sekolah meminta peserta UN menyiapakan laptop/komputer pribadi untuk digunakan saat UN.

“Penyelenggaraan UN Berbasis Komputer (UNBK) belum mendapat dukungan memadai dari Pemerintah Daerah setempat berupa fasilitas sarana dan prasarana,  sebagaimana yang telah digariskan dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 01 Tahun 2017 mengharapkan Pemda dapat membantu pemenuhan atau pengadaan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki computer,” ujar Leila.

Temuan pada tahapan persiapan UN yakni sebagian besar proktor belum mengikuti pelatihan, sehingga para proktor melaksanakan pelatihan secara otodidak serta kendala listrik dan jaringan internet di daerah tertentu masih menghambat pelaksanaan UN.

“Saran untuk penyelenggaraan UN ke depan yakni perlu dukungan anggaran dari pemda setempat untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana UNBK terhadap sekolah-sekolah yang masih minim komputer, perlu adanya MOU antara Pemerintah Provinsi, PLN dan Telkom untuk dukungan penyelenggaraan UN serta sosialisai standar pelaksanaan UN sesuai POS Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bagi setiap pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga pelanggaran tidak terjadi lagi pada penyelenggaraan UN ke depan,” harap Leila.

Hasil pemantauan Ombudsman RI Perwakilan NTT terhadap penyelenggaraan UN SMA/SMK telah dikirim ke Ombudsman RI selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan UN tahun berikutnya. (yosi kares)

No comment for Pelanggaran Ringan Dominasi Penyelenggaraan UN SMA/SMK di NTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *