Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Panwaslu Rekomendasi Batalkan Pencalonan Yentji Sunur di Pilkada Lembata

Panwaslu Rekomendasi Batalkan Pencalonan Yentji Sunur di Pilkada Lembata

(2415 Views) November 7, 2016 4:48 pm | Published by | No comment

Komisioner Panwaslih dipimpin Ketuanya, Rafael Boli Lewa ketika berdialog dengan massa aksi dari FP2L, Senin (7/11) di Sekretariat Panwaslih Lembata.

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Panitia Pengawas Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Panwaslu) Kabupaten Lembata secara resmi merekomendasikan pembatalan pencalonan Eliaser Yentji Sunur, ST sebagai calon bupati. Pasalnya, Yentji Sunur dinilai sebagai petahana yang telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu terkait mutasi pejabat pada bulan Juli 2016 lalu.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Pleno Ketua dan Anggota Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Lembata, maka kasus yang ditemukan oleh panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata dengan Nomor Temuan: 03/TM/Panwaslih-Kab/LW/X/2016 tentang dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 71 ayat (2) dan sanksinya pada Pasal 7l ayat (4), dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (2) dan sanksinya pada Pasal 71 ayat (5) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Lembata untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Drs. Rafael Boli Lewa, ketua Panwaslu Lembata, dalam suratnya Model A10, kepada KPUD Lembata nomor: 96 / TM / Panwaslih-Kab/ LBT / XI / 2016 tertanggal 5 November 2016.

Dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/Kajian/Panwaslih-Kab/LBT/XI/2016 yang ditandatangani tiga komisioner Panwaslu, Drs. Rafael Boli Lewa, Lambertus Bala Kolin, S.Sos, MM dan Ignasius Silikaba Ladopurab, ST, menyatakan, “Setelah melakukan Pembahasan dan Kajian berdasarkan hasil Klarifikasi, bukti-bukti, mendengar keterangan pihak terkait dan mencermati peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka Komisioner Panwaslih Kabupaten Lembata Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Untuk membatalkan Eliaser Yentji Sunur yang telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Lembata Periode 2017-2022 dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 25/Kpts.KPU-KAB.018.434047/X|2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata Tahun 2017.”

Komisioner Panwaslih Lembata, Lambertus Bala Kolin, yang melakukan konsultasi ke Bawaslu Pusat dan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 25 Oktober 2016 lalu, menjelaskan bahwa Yentji Sunur adalah petahana. “Petahana adalah mereka yang pada saat itu (maksudnya: melakukan mutasi-Red) menjabat, dan maju kembali,” ungkap dia, ketika menjawab massa unjukrasa dari Forum Peduli Penyelamat Lembata (FP2L), Senin (7/11).

Di tempat terpisah, pakar hukum Undana Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan, SH, MH juga menjelaskan bahwa Yentji Sunur adalah petahana. “Sudah benar bahwa Yentji Sunur itu adalah petahana. Karena melakukan mutasi pada saat sedang menjabat bupati, dan sekarang maju lagi sebagai calon bupati yang sudah ditetapkan KPU. Sehingga sanksi yang diberikan harus sebagai petahana,” tandasnya, ketika dihubungi aksiterkini.com melalui saluran seluler.

Namun demikian komisioner KPU Lembata, Petrus Payong Pati, S.Fil (ketua) dan Bernabas Marak, S.Fil (anggota) masih berbeda pendapat. Pasalnya, baik Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 maupun Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 hanya mendefinisikan petahana sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang sedang menjabat. Sehingga keduanya memandang Yentji Sunur bukan petahana.

Komisioner KPU Propinsi NTT, Yosep Koli Taum, SPd yang dihubungi aksiterkini.com melalui ponselnya, mengakui adanya kekosongan hukum berkaitan dengan istilah petahana. “Dalam ketentuan yang ada, hanya menjelaskan bahwa petahana adalah mereka yang sedang menjabat. Kita butuh penjelasan tertulis seperti edaran tentang pengertian itu. Tidak sebatas penjelasan lisan,” tandasnya.

Toh begitu, mantan ketua KPUD Ngada ini menjelaskan bahwa KPU PropinsiNTT akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini, sekaligus melakukan konsultasi ke tingkat atas.

Ketua KPU Lembata, Petrus Payong Pati juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPU Propinsi dan Pusat untuk menyikapi rekomendasi Panwaslu Lembata. Dia menyayangkan adanya surat rekomendasi Panwaslu Lembata yang kedua. Pasalnya, sebelum penetapan pasangan calon, Panwaslu Lembata juga sudah mengeluarkan rekomendasi atas temuan yang sama. Bahkan, rekomendasi yang pertama, Yentji Sunur diberi sanksi tidak sebagai petahana.

Yentji Sunur sendiri, ketika ditemui aksiterkini.com di kediamannya, beberapa waktu lalu, menolak menanggapi masalah ini. Dia menyerahkan kepada lembaga-lembaga yang berkompeten menanganinya. (at01)

Topik:
News:

No comment for Panwaslu Rekomendasi Batalkan Pencalonan Yentji Sunur di Pilkada Lembata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *