Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Panwaslih Mulai Periksa Saksi Pelapor Terkait Pengaduan Soal Mutasi Oleh Cabup Yentji Sunur

Panwaslih Mulai Periksa Saksi Pelapor Terkait Pengaduan Soal Mutasi Oleh Cabup Yentji Sunur

(1844 Views) October 27, 2016 12:12 pm | Published by | 1 Comment
kobus-liwa

Yakobus Liwa

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Panitia Pengawas Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Panwaslih) Kabupaten Lembata mulai melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Saksi yang diperiksa ini berkaitan dengan pengaduan soal mutasi yang dilakukan Calon Bupati, Eliaser Yentji Sunur, ST, ketika masih menjabat sebagai bupati Lembata.

Salah seorang pelapor, Yakobus Liwa, yang juga anggota DPRD Kabupaten Lembata dari PDI Perjuangan, kepada aksiterkini.com, Kamis (27/10), menjelaskan bahwa dirinya sudah memberikan keterangan kepada Panwaslih. Selain dirinya, Panwaslih juga memeriksa empat saksi lainnya, Yohanes Boro, Brino Tolok, Anton Gelat Wuwur dan Fransiskus Limawai. Semuanya mengajukan laporan terkait mutasi pejabat di lingkup Pemkab Lembata yang dilakukan Yentji Sunur.

Kepada Panwaslih, Liwa menjelaskan bahwa Yentji Sunur menandatangani beberapa surat pindah pada bulan Mei hingga Juli 2016. “Padahal, seharusnya sejak tanggal 24 April 2016, selaku petahana, dia tidak boleh lagi melakukan mutasi terhadap pejabat karena itu menyalahi ketentuan pasal 71 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang,” tandasnya.

Dia menyebut adanya Surat Perintah Tugas (SPT) nomor: BUK.870/1158/BKD/2016 tanggal 25 Juli 2016 terhadap Rosalia Erna Florensa Sape Ruing dengan jabatan fungsional umum pada bagian humas Setda Lembata ke kantor Perpusatakaan dan Kearsiapan. Tanggal 26 Juli 2016, juga diterbitkan lima SPT, yakni nomor: BUK.870/1206/BKD/2016 terhadap Elisabeth Bota Weking dengan jabatan nutrisionis penyelia di RSUD Lewoleba ke Puskesmas Lama’au Ile Ape Timur, BUK.870/1207/BKD/2016 untuk Veronika Poli, SST jabatan bidan pratama di RSUD Lewoleba ke Puskesmas Lewoleba, BUK.870/1208/BKD/2016 untuk Maria Theresia Tuto Tokan, S.KM jabatan pelaksana promkes RSUD Lewoleba ke Puskesmas Lewoleba, BUK.870/1209/BKD/2016 untuk Marselinus Kause jabatan fungsional umum RSUD Lewoleba ke Puskesmas Wulandoni, dan BUK.870/1210/BKD/2016 untuk Gradiana Roswita, AMD.Ling jabatan sanitarian penyelia pada RSUD Lewoleba ke Puskesmas Hadakewa.

Menurut Liwa, jabatan sebagaimana dimaksud pasal 13 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Sehingga apa yang dilakukan Yentji Sunur, ketika menjabat sebagai bupati Lembata, menurut dia, merupakan bentu pelanggaran administrasi Pemilu.

“Kepada Panwaslih, saya juga menjelaskan bahwa mutasi yang dilakukan itu sudah melanggaran pasal 71 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016. Sehingga Panwaslih harus merekomendasikan sesuai ketentuan dalam pasal itu. Dan, menurut saya, Yentji Sunur adalah petahana. Sehingga sanksi yang diberikan Panwaslih harus sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (5),” tandas Liwa.

Berikuti petikan Pasal 71 ayat (1) – (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.(at01)

Topik:
News:

1 Comment for Panwaslih Mulai Periksa Saksi Pelapor Terkait Pengaduan Soal Mutasi Oleh Cabup Yentji Sunur

  • Blast D. Lejap says:

    Salah satu unsur dalam pasal yg disangkakan adalah Unsur menguntungkan dan merugikan pasangan calon tertentu. kalau dilihat pejabat yg mutasi dilingkup RSU lebih condong ke pelayanan kesehatan bukan kepentingan politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.