Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Pakar Hukum Undana : Panwaslu Lembata Salah Terapkan Aturan Terhadap Kasus Mutasi

Pakar Hukum Undana : Panwaslu Lembata Salah Terapkan Aturan Terhadap Kasus Mutasi

(1797 Views) October 23, 2016 1:06 pm | Published by | 1 Comment

Dr. Jhon Tuba Helan, SH, MH

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan, SH, MH menilai panitia pengawas (Panwas) pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah salah atau keliru memahami istilah petahana dalam Undang-undang 10 Tahun 2016. Akibatnya, Panwaslu dinilai salah menerapkan ketentuan pasal 71 undang-undang tersebut.

“Di Lembata, Pak Yentji Sunur itu adalah petahana. Petahana itu sama dengan incumbent. Jadi rekomendasi Panwas kepada KPU sesuai pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait mutasi maka sanksinya adalah sesuai pasal 71 ayat (5),” tandas Tuba Helan, menjawab aksiterkini.com ketika dihubungi melalui sambungan seluler, Minggu (23/10) malam.

Menurut dosen Fakultas Hukum Undana ini, Panwaslu baru bisa mengeluarkan rekomendasi setelah adanya keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. “Itu kan menyangkut pembatalan calon, bukan soal keterpenuhan syarat pencalonan dan syarat calon. Dan, pembatalan itu baru bisa dilakukan setelah adala keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Kan baru besok (Senin, 24 Oktober 2016-Red) baru KPU menetapkan pasangan calon. Sehingga rekomendasi baru bisa diberikan setelah ada pasangan calon tetap,” jelas Tuba Helan.

Lebih lanjut, pakar hukum tata negara ini menguraikan bahwa setiap gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota yang kembali maju dalam Pilkada disebut sebagai petahana. “Sekalipun mereka tidak lagi menjabat, mereka tetap disebut petahana. Dan, pasal 71 ayat (5) itu sanksi bagi petahana. Sedangkan mereka yang tidak maju dalam Pilkada tapi melakukan mutasi sanksinya diatur pada ayat (6), karena bisa saja mereka tidak maju, tapi melakukan mutasi yang menguntungkan calon tertentu dalam Pilkada,” tegas Tuba Helan, sembari mengingatkan Panwaslu Lembata agar tidak salah dalam menerapkan aturan.

Panwaslu Lembata sendiri sudah dua kali mengeluarkan surat dengan perihal yang sama: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat pertama nomor: 74/TM/Panwasli-Kab/LBT/X/2016  tertanggal 22 Oktober 2016, dan surat kedua nomor: 75/Panwasli-Kab/LBT/X/2016  tertanggal 23 Oktober 2016. Surat yang pertama langsung dijawab KPU dengan kembali menyurati Panwaslu Lembata agar memperjelas surat mereka. Sehingga Panwaslu mengeluarkan lagi surat yang kedua.

Yang menarik, Panwaslu berkesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pilkada terkait mutasi pejabat yang dilakukan pada tanggal 15, 25, 26 dan 29 Juli 2016. Panwaslu menilai bakal calon bupati Eliaser Yentji Sunur telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Undang-Undang 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (2) yang berbunyi: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sayangnya, dalam menindak pelanggaran itu, Panwaslu merekomendasikan agar KPU menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur pasal 71 ayat (6), yang berbunyi: Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tuba Helan menilai Panwaslu Lembata telah salah menerapkan aturan. “Yentji Sunur itu petahana. Sehingga Panwasli harus menggunakan pasal 71 ayat (5) untuk memberikan sanksi kepadanya. Dia harus dibatalkan dari calon. Dan, itu baru bisa dilakukan Panwas setelah KPU menetapkan pasangan calon Pilkada,” tegas mantan ketua panitia seleksi Panwas ini.

Pasal 71 ayat (5) berbunyi: Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Asal tahu saja, Panwaslu Lembata sudah memintai keterangan dari Sekda Lembata, Drs. Petrus Toda Atawolo, MSi, Kepala BKD Lembata, Markus Lela Udak, SIp dan mantan bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST. Diperoleh informasi bahwa mutasi yang dilakukan pada bulan Juli 2016 sama sekali tak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Ketua Bawaslu NTT, Nelcy Ringu yang dihubungi aksiterkini.com melalui sambung seluler mengaku belum mendapat laporan terkait isi surat Panwaslu Lembata. “Saya memang sudah diberitahu bahwa mereka sudah mengeluarkan rekomendasi. Tapi apa isinya, saya belum dapat,” ujarnya.

Dikatakan, Bawaslu NTT menugaskan staf sekretariat untuk mendampingi Panwaslu Lembata. “Kami kirim Pak Yopy Benu ke Lembata. Bisa langsung hubungi beliau saja,” ujarnya.

Yopi Benu sendiri belum berhasil dihubungi. Beberapa kali ditelpon ke handponenya, tapi dalam keadaan tidak aktif. (at01)

Topik:
News:

1 Comment for Pakar Hukum Undana : Panwaslu Lembata Salah Terapkan Aturan Terhadap Kasus Mutasi

Leave a Reply to Blast D. Lejap Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.