Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Pakar  Hukum Tata Negara: Mutasi Di Lembata Dikenakan Sanksi Sesuai Pasal 71 Ayat (5)

Pakar  Hukum Tata Negara: Mutasi Di Lembata Dikenakan Sanksi Sesuai Pasal 71 Ayat (5)

(1355 Views) October 28, 2016 2:52 am | Published by | No comment
jhon-kotan

Dr. Kotan Yohanes Stefanus, SH, MHum

KUPANG, aksiterkini.com – Pakar hukum tata negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Kotan Yohanes Stefanus, SH, MHum menegaskan bahwa petahana adalah gubernur/wabup, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota atau mereka yang sudah mantan yang ingin melanjutkan kekuasaannya. Sehingga, sanksi yang dikenakan adalah pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016.

“Aturan sudah melarang melakukan mutasi dalam kurun waktu enam bulan sebelum mengakhiri masa jabatan atau enam bulan sebelum penetapan calon dalam Pilkada. Sehingga sanksi yang diberikan atas pelanggaran itu harus sesuai dengan ketentuan dalam aturan itu,” tandas Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum Undana Kupang ini, ketika dihubungi aksiterkini.com di Kupang melalui salular seluler, Jumat (28/10).

Kotan dihubungi berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan mantan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur ketika masih menjabat bupati. Tak kurang dari lima orang melaporkan kasus mutasi yang dilakukan Yentji Sunur pada bulan Juli 2016 ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Lembata.

Menurut doktor hukum tata negara jebolan Universitas Padjajaran Bandung ini, mutasi pada prinsipnya sudah dilarang oleh aturan. Sehingga pelanggaran harus diberi sanksi sesuai perintah undang-undang.

Pasal 71 ayat (2), menegaskan, “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Karena itu, sanksi yang dijatuhkan sesuai perintah pasal 71 ayat (5), yang menyatakan, “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

“Jadi, Yentji Sunur harus dibatalkan dari calon bupati Lembata oleh KPU untuk mengikuti Pilkada bulan Februari 2017. Itu perintah undang-undang,” ucap Kotan, ketus.

Lebih lanjut, putra Lodoblolong, Leragere, Lembata ini menghimbau semua pihak agar menghormati setiap proses politik secara santun dan damai. “Harus dijaga agar Pilkada berlangsung dengan damai dan santun. Ini penegakan aturan, harus dihormati semua pihak,” ujarnya, menghimbau. (at01)

Topik:
News:

No comment for Pakar  Hukum Tata Negara: Mutasi Di Lembata Dikenakan Sanksi Sesuai Pasal 71 Ayat (5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *