Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Ombudsman NTT Surati Bupati Lembata Terkait Status ASN Yani Husen Dkk

Ombudsman NTT Surati Bupati Lembata Terkait Status ASN Yani Husen Dkk

(1350 Views) March 10, 2017 8:24 am | Published by | 3 Comments

Yance Manuk sedang memberikan klarifikasi kepada wartawan. (foto: ist)

LEWOLEBA, aksiterkini.com Ombudsman RI Perwakilan NTT menyurati Bupati Lembata terkait permohonan pengaktifan kembali 4 (empat) Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lembata yang sempat dinonaktifkan karena menjalani hukuman penjara. Sejak bebas dari penjara, mereka belum juga diaktifkan menjadi ASN di Lembata.

Mereka yang mengajukan permohonan pengaktifan kembali itu adalah Drs. Akhmad Yani Husen (mantan Kadis Perhubungan dan Kominfo Lembata), Yohanes Manuk, SE (Kabid Penyebarangan), Yoseph Lebi Layar, S.Kom (staf Dishubkominfo) dan Mikhael Alexander Raring, A.Md (staf Dishubkominfo).

Mereka diberhentikan sementara melalui keputusan Bupati Lembata nomor: 483/Tahun 2014 tanggal 29 September 2014, sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Setelah  menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 70/Pid.sus.TPK/2014/PN.KPG dengan hukuman pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, mereka kini sudah bebas. Namun mereka masih terkatung-katung hingga kini.

Karenanya, Ombudsman NTT melalui surat nomor 0021/SRT.0054.2017/Kpg-04/I/2017, yang ditandatangi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, SH, dijelaskan bahwa para pelapor telah mejalani hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tipkor Nomor : 70/Pid.sus.TPK/2014/PN.KPG dan selanjutnya telah melaporkan diri baik secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah Kabupaten Lembata.

Secara resmi melalui surat Bernomor : Istimewah, tertanggal 1 Oktober 2015, dengan perihal permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai PNS Daerah Kabupaten Lembata. Sayangnya, sampai sekarang belum ada jawaban atau tanggapan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata.

Dalam surat yang bertanggal 23 Januari 2017 tersebut Ombudsman meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, mengaktifkan kembali PNS atas nama Drs. Akhmad Yani Husen, Yohanes Manuk, SE, Yoseph Lebi Layar, S.Kom dan Mikhael Alexander Raring, A.Md, yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat (2) UU No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dan, berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menggariskan batas waktu kewajiban unutk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menggariskan bahwa jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Dalam surat tersebut Ombudsman meminta Bupati Lembata menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagai bentuk respon terhadap permohonan para pelapor untuk diaktifkan kembali sebagai ASN Daerah Kabupaten Lembata yang telah diajukan sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Yoseph Lebi Layar, ketikda ditemui aksiterkini.com, membenarkan bahwa dirinya dan rekan-rekanya telah melaporkan diri baik lisan maupun tertulis ke Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, tanggal 1 Oktober 2015.

“Ya.. kami sudah lapor diri baik lisan maupun dengan surat resmi ke Pemeritahan Daerah Kabupaten Lembata tanggal 1 Oktober 2015. Namun sampai dengan saat ini belum ada tanggapan. Sudah 15 (lima belas) bulan ini,” ucap Layar.

Penjabat Bupati Lembata dalam jumpa pers Rabu (8/3/2017) ketika ditanyai terkait pengaktifan kembali ASN yang diberhentikan sementara, menegaskan bahwa masih dalam proses pengaktifan.

“Ya ini masalah satu yang belum terselesaikan juga. Sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, namun menurut Pak Sekda (Drs. Petrus Toda Atawolo) bahwa hal ini sudah diajukan ulang-ulang ke bupati waktu itu Pak Yentji namun tidak ada tanggapan. Saya sudah berikan memo ke Sekda untuk seriuskan masalah  ini,” tegas Manuk.(yosi kares)

Topik:
News: ,

3 Comments for Ombudsman NTT Surati Bupati Lembata Terkait Status ASN Yani Husen Dkk

  • Oceph L. says:

    Bila Pemda mendalami proses ini, harusx Pemda dg terbuka menyatakn bhw kami ini sesungguhx adalah korban. Terbukti dalam persidangan bhw kmi berempat (ASN) Tdak mendapat satu rupiapun dari dana pengadaan ini. Kami hanya menjalankan tugas kedinasan kami. Pemda jga sudah dijelaskn bhw kmi dan keluarga telah berupaya secra swadaya u bayr pengacra, bnt kntraktor u kemblikn uang negara, sementara kmi yg anggta korpri ini tdak sedikitpun disentuh oleh Pemda.. Dimanakah pemerintah ketika anakx setelah menjalnkn tugas dan mendapat musibah, dibiarkan, ditelantarkan bgt sadis? Miris!

  • Harap supaya hukum tetap ditegaskan sesuai peraturan yang berlaku tampa ada intervensi dari pihak manapun

  • Fahmi ismail. says:

    Semoga tidak ada dusta diantara kita,,,terkesan kekuasaan hukum yang berlebihan,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.