Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Ombudsman NTT Minta Penegasan BKN, Terkait “Nasib” Ahmad Yani Husen Dkk

Ombudsman NTT Minta Penegasan BKN, Terkait “Nasib” Ahmad Yani Husen Dkk

(963 Views) March 14, 2017 7:19 pm | Published by | No comment

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Ombudsman RI Perwakilan NTT akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dalam rangka meminta penegasan terkait implementasi Pasal 87 ayat 4 UU No.05/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya klausul pemberhentian PNS karena kejahatan jabatan dan/atau berhubungan dengan jabatan.

Hal demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah NTT Darius Beda Daton,SH melalui Asisten Bidang Penyelesaian Laporan, Ola Mangu Kanisius,SH, MHum,  sebagai rangkaian tindak lanjut terhadap keluhan Ahmad Yani Husen dkk yang melaporkan dugaan maladministrasi Bupati Lembata berupa tidak memberikan pelayanan kepegawaian kepada para pelapor.

“Kami telah mendengarkan keterangan dari para pihak, pelapor Ahmad Yani Husen dkk dan terlapor yang diwakili Sekda Kab. Lembata. Masing-masing pihak berpedoman pada produk BKN, para pelapor mengacu pada Surat Edaran Nomor 04/SE/1980 yang mengatur tipikor tidak tergolong sebagai kejahatan jabatan. Sedangkan pihak terlapor mendasarkan pada Surat BKN  Nomor: F.IV 26-30/V 121-9/62 dan Nomor: K.26-30/V.72-9/99 yang secara implisit menegaskan tipikor sebagai kejahatan jabatan. Pentingnya penegasan dari BKN, untuk menghindari misinterpretasi dalam tataran implementasi penegakan hukuman disiplin PNS,” ujar Ola Mangu.

Dia menjelaskan bahwa sebelumnya para pelapor mengeluhkan Bupati Lembata tidak merespon permohonan pengaktifkan kembali para pelapor sebagai PNS yang telah selesai menjalani hukuman pidana karena tindak pidana korupsi. Para pelapor juga mengeluhkan selama diberhentikan sementara dari PNS, hanya menerima gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang diterima. Padahal, menurut para pelapor, mereka seharusnya menerima gaji sebesar 75% dari gaji pokok.

“Tim Asisten Ombudsman NTT telah melakukan pertemuan dengan Sekda Kabupaten Lembata pada tanggal 10 Maret 2017 lalu. Kesimpulan dalam pertemuan tersebut yakni keluhan terkait pengaktifan para pelapor sebagai PNS akan diputuskan setelah Pemda Lembata berkonsultasi dengan BKN,” ujar Ola Mangu.

Dia menambahkan bahwa Pemda Lembata sedang meneliti keluhan mengenai besaran gaji selama masa pemeberhentian sementara. “Apabila terdapat kekeliruan maka Keputusan Pemberhentian Sementara akan direvisi serta ditindaklanjuti usulan anggaran ke DPRD untuk pembayaran kurang bayar tersebut,” papar Ola Mangu. (yosi kares)

Topik:
News:

No comment for Ombudsman NTT Minta Penegasan BKN, Terkait “Nasib” Ahmad Yani Husen Dkk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.