Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Ombudsman Minta Bupati Selidiki Dugaan Ijazah Palsu Sekda Flotim

Ombudsman Minta Bupati Selidiki Dugaan Ijazah Palsu Sekda Flotim

(1484 Views) April 27, 2016 2:45 pm | Published by | No comment
Bung Kanis Tokan

Ola Mangu Kanisius, SH, MH

KUPANG, aksiterkini.com — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyurati Bupati Flores Timur, Yosep Lagadoni Herin,S.Sos perihal dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Antonius Tonce Matutina, BA, SH. Mereka meminta Bupati Herin meneliti dugaan ijazah palsu Sekda Matutina.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Wilayah NTT, Darius Beda Daton, SH melalui asisten Ombudsman RI Perwakilan Wilayah NTT, Ola Mangu Kanisius, SH, MH, kepada aksiterkini.com di kantor Ombudsman, Jl. Veteran No. 4A, Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, Selasa (26/5/2016), mengatakan, surat nomor: 003/SRT/0102.2016/Kpg.04/III/2016 dikirim pada hari Rabu (2/3/2016) lalu.

“Kita terima laporan dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK) Flores Timur, yang beralamat di RT 13/RW 005, Kelurahan Sorotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, terkait dugaan penggunaan ijazah palsu Sekda Flotim, Antonius Tonce Matutina, pada tanggal 29 Februari 2016, dan kita juga telah menyurati bupati Flores Timur atas laporan ini,” jelas Ola Mangu.

Magister hukum jebolan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, ini menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mendasari laporan GERTAK ini. Pertama, ijazah Sarjana Hukum (SH) yang  dimiliki  Sekda Flotim, Antonius Tonce Matutina diperoleh melalui Kuliah Kelas Jauh Larantuka yang diselenggarakan oleh Universitas Widyagama Malang. Padahal, Kuliah Kelas Jauh ini dilarang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) melalui surat Nomor 2559/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997, Surat Nomor 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000, Surat Nomor 1506/D/T/2005 dan Surat Nomor 585/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007. Kedua, untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, seorang Aparat Sipil Negara (ASN) harus memiliki ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau yang sederajat sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Mendagri Nomor 05 Tahun 2005. Ketiga, bahwa sejak tahun 1997 Ditjen Dikti telah melarang penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah atau tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan karier/penyetaraan bagi pegawai negeri. Keempat, bahwa ijazah yang digunakan Sekda Flotim, Antonius Tonce Matutina, dengan gelar Sarjana Hukum (SH) patut diduga palsu.

Menindaklanjuti laporan GERTAK tersebut, jelas Ola Mangu, Ombudsman menyurati Bupati Herin. “Ya… kita telah surati Bupati Flotim, Yosep Lagadoni Herin untuk segera menugaskan Inspektorat Kabupaten Flotim dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Flores Timur untuk melakukan penelitian terhadap keaslian dan keabsahan ijazah Antonius Tonce Matutina, sebagaimana arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melalui Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI di Lingkungan Instansi Pemerintahan,” ujarnya.

Tak cuma itu. “Kami (Ombudsman-Red) juga meminta bupati untuk sungguh-sungguh terhadap kasus ini, melakukan monitoring, termasuk memastikan bahwa ijazah PNS yang bersangkutan telah diteliti dan dilakukan investigasi lebih lanjut,” tegas Ola Mangu.

Apabila terbukti tidak sah, sambung Ola Maku, “Maka ditindak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.” (osy)

Topik:
News:

No comment for Ombudsman Minta Bupati Selidiki Dugaan Ijazah Palsu Sekda Flotim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *