Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Ombudsman Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Sekda Flotim

Ombudsman Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Sekda Flotim

(1121 Views) June 21, 2016 5:05 pm | Published by | No comment
Bung Kanis Tokan

Ola Mangu Kanisius, SH, MH

KUPANG, aksiterkini.com – Ombudsman RI Perwakilan NTT memutuskan untuk mengambilalih penanganan kasus dugaan ijazah palsu Sekda Flores Timur, Anton Tonce Matutina, BA, SH. Keputusan untuk mengambilalih penanganan kasus dugaan ijazah palsu Sekda Flotim, setelah mendengar tanggapan langsung dari Bupati Flotim Yosep Lagadoni Herin terhadap Surat Ombudsman NTT yang meminta Bupati Flotim untuk menugaskan Inspektorat dan BKD Flotim untuk meneliti dugaan ijazah palsu Sekda Flotim, di kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT- Kupang pada Selasa (21/6).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman NTT Darius Beda Daton, SH melalui Asisten Ombudsman, Ola Mangu Kanisius, SH, MH, Selasa (21/6/2016).

“Kesan yang ditangkap dari penjelasan Bupati Flotim sepertinya Inspektur  Kabupaten Flotim ngeyel dalam menjalankan perintah Bupati untuk meneliti dugaan ijasah palsu Sekda Flotim Anton Tonce Matutina, sehingga Ombudsman RI Perwakilan NTT akan melakukan investigasi terhadap persoalan tersebut. Besok (Rabu, 22/06/2016) kami akan gelar rapat untuk melakukan persiapan investigasi ke sejumlah instansi seperti Universitas Widya Gama Malang, Kantor BKN Regional Wilayah X Denpasar. Mengenai kepastian waktu investigasi akan diinformasikan setelah rapat besok,” jelas Ola Mangu.

Bupati Herin menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Flores Timur enggan melakukan penyelidikan dugaan ijazah palsu Sekda Flotim dengan alasan bahwa kasus tersebut sedang dalam penanganan pihak kepolisian. Sikap demikian mengandaikan bahwa Pemda Flotim tidak bekerja apa-apa, padahal sebagaimana arahan Menpan RB melalui surat edarannya Nomor 03 Tahun 2015 yang memerintahkan para Kepala Daerah untuk menugaskan inspektorat dan BKD melakukan identifikasi dan investigasi semua ijazah PNS.

Selain itu, dalam laporan Inspektorat kepada Bupati memuat informasi yang tidak benar mengenai masa studi Anton Tonce Matutina pada Universitas Widya Gama Malang tahun 2004-2006. Padahal penyelanggaraan kelas jauh Universitas Widya Gama Malang di Larantuka baru dimulai sekitar bulan Juli tahun 2007.

“Investigasi yang dilakukan Ombudsman dalam ranah administrasi yakni meneliti ada atau tidaknya dugaan maladministrasi, sedangkan ranah pidananya  ditangani oleh Polda NTT. Proses penanganan oleh Polda NTT tetap kami pantau, pantauan kami prosesnya masih dalam tenggat waktu yang patut,” imbuh Ola Mangu.

Sebelumnya diberitakan kasus dugaan Ijazah palsu Sekda Flotim dilaporkan oleh Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Flotim pada 29 Januari 2016, ditindaklanjuti oleh Ombudsman NTT meminta Bupati Flotim menugaskan inspektorat untuk meneliti keabsahan ijazah tersebut dan meminta pihak Polres Flotim untuk menyelidiki dugaan tindak pidananya. Untuk diketahui penanganan dugaan pidananya sudah dilimpahkan Polres Flotim ke Polda NTT.(osy)

Topik:
News:

No comment for Ombudsman Ambil Alih Penanganan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Sekda Flotim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *