Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Nasib Komisioner KPUD Lembata Di Ujung Tanduk Gara-Gara Istilah Petahana

Nasib Komisioner KPUD Lembata Di Ujung Tanduk Gara-Gara Istilah Petahana

(1872 Views) November 9, 2016 6:46 am | Published by | No comment

Petrus Bala Pationa

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Nasib lima (5) orang komisioner KPUD Kabupaten Lembata sedang berada di ujung tanduk. Dua dari lima komisioner sudah secara tegas menyatakan Eliaser Yentji Sunur, ST, mantan bupati Lembata, bukan petahana. Padahal, Panitia Pengawas Pemilihan (Penwaslih) sudah agar Yentji Sunur dikenakan sanksi pelanggaran pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai petahana.

Pengacara kondang asal Lembata, Petrus Bala Pationa dan pakar hukum Undana, Dr. Jhon Tuba Helan, SH, MH yang dihubungi aksiterkini.com, Rabu (9/11/2016), secara terpisah dari Lewoleba, menegaskan bahwa Yentji Sunur adalah petahana. “Petahana adalah seorang mantan bupati atau walikota yang maju kembali dalam pilkada,” tegas Bala Pationa.

Pationa menegaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 maupun perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah secara tegas menjelaskan tentang petahana. “Dalam risalah pembahasan kedua undang-undang tersebut, dengan tegas pembentuk undang-undang menyatakan bahwa petahana adalah bupati, walikota dan gubernur yang maju kembali dalam Pilkada,” tandanya.

Disinggung soal pernyataan Ketua KPU Propinsi NTT, yang menegaskan bahwa Yentji Sunur bukan petahana, Bala Pationa balik bertanya, “Atas dasar apa pernyataan ketua KPU Propinsi? Rujukannya petahana sudah jelas.”

“KPUD Lembata dapat mengeksekusi langsung tanpa koordinasi dengan propinsi karena apapun putusan KPUD Lembata merupakan tanggungjawab komisioner, bukan tanggungjawab berjenjang,” tegas Bala Pationa.

Hal senada disampaikan Tuba Helan. “Pernyataan ketua KPU Propinsi itu tidak benar. Yang dimaksud sedang menjabat itu pada waktu melakukan mutasi, dan yang bersangkutan maju lagi maka sanksinya dibatalkan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Lembata. Tidak semua orang membaca hukum secara benar,” ujarnya.

Pernyataan Ketua KPU NTT, Maryanti Adoe yang dilansir sebuah media cetak terbitan Kota Kupang bertajuk “Yentji Sunur Bukan Petahana”, cukup ramai diperbincangkan berbagai kalangan di Lembata. Di tubuh KPUD Lembata sendiri tampaknya belum ada kata sepakat soal definisi petahana. Sehingga, mereka terus melakukan konsultasi ke berbagai pihak, baik di propinsi maupun di Jakarta.

Mereka yang sepakat dengan pemahaman Yentji Sunur bukan petahana, menyatakan keprihatinannya terhadap nasib tiga komisioner Panwaslih. Sedangkan, yang tidak setuju atau sependapat bahwa Yentji Sunur petahana mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap nasib lima komisioner KPUD Lembata.

Sumber-sumber aksiterkini.com menyebutkan bahwa ada juga anggota KPUD Lembata yang bersikap tegas menyatakan Yentji Sunur adalah petahana. Sehingga kemungkinan akan terjadi voting dalam mengambil keputusan terhadap rekomendasi Panwaslih, yang membatalkan pencalonan Yentji Sunur.

Sementara itu, Ketua FP2L, Alex Murin menegaskan bahwa pihaknya akan mengadukan kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Artinya, jika KPUD Lembata mengambil keputusan yang berbeda dengan Panwaslih, maka nasib kedua lembaga penyelenggara Pilkada ini akan ditentukan oleh DKPP.(at01)

Topik:
News:

No comment for Nasib Komisioner KPUD Lembata Di Ujung Tanduk Gara-Gara Istilah Petahana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *