Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » MS-EMI : MEMBANGUN NUSA TENGGARA TIMUR MULAI DARI DESA

MS-EMI : MEMBANGUN NUSA TENGGARA TIMUR MULAI DARI DESA

(448 Views) January 27, 2018 4:10 pm | Published by | No comment

POKOK-POKOK PIKIRAN

MARIANUS SAE, S.AP& Ir. EMELIA J. NOMLENI

Calon Gubernur & Wakil Gubernur NTT Periode 2018 – 2023

“MEMBANGUN NUSA TENGGARA TIMUR MULAI DARI DESA”

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaran Pesta Demokrasi, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) 2018 secara serentak di Nusa Tenggara Timur merupakan momentum penting bagi rakyat untuk menyeleksi dan memilih pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tepat untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah 5 tahun kedepan. Pilihan tersebut memiliki nilai “keramat” karena melalui momentum tersebut rakyat menaruh harapan besar bahwa pemimpin yang dipilihnya akan melahirkan perubahan dan peningkatan bagi derajat kesejahteraan dan kemakmurannya di masa mendatang.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung sebagai salah satu buah dari reformasi adalah wahana strategis penguatan demokrasi lokal yang mengedapankan partisipasi aktif akar rumput dalam memilih pemimpinnya. Rakyat secara langsung memilih pemimpinnya dan tidak lagi melalui lembaga perwakilan. Pemilihan langsung memiliki konsekuensi moral dan politis bahwa rakyat bisa menuntut secara langsung pertanggungjawaban kinerja pemimpinnya. Para pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat harus memiliki derajat akuntabilitas kinerja yang lebih optimal melalui kerja-kerja konkrit yang mampu membuat rakyat keluar dari lingkaran kemiskinan dan penderitaan. Pada esensinya pemilihan pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat tidak sekedar memenuhi tuntutan prosedural demokrasi, melainkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai substansi demokrasi.

Adalah sesuatu yang patut dengan jujur diakui bahwa meskipun Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan sumberdaya manusia maupun alam, namun masih banyak masyarakat yang belum terentaskan dari kemiskinan dan keterbelakangan. Hal demikian tercermin melalui kondisi infrastruktur (jalan, air dan listrik) yang kurang memadai dan belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Demikian halnya dengan derajad kehidupan ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang belum terlalu menggembirakan.

Marianus Sae sukses menggerakan roda ekonomi pertanian dengan program PERAK di Ngada. (foto: Adrianus Jehamat/fb)

Dengan bermodal pengalaman memimpin Kabupaten Ngada sejak tahun 2010 hingga saat ini (dua periode), calon Gubernur telah bekerja dan mengerahkan seluruh kemampuan yang ada untuk meminimalisir berbagai kondisi ketertinggalan dan kemiskinan. Menjadi Kepala Daerah atau Gubernur bukanlah sebuah jabatan mentereng yang harus berjarak dengan rakyat, melainkan sebuah jabatan pengabdian dan pelayanan dari hati demi kesejahteraan masyarakat.

Tanpa rakyat pemimpin tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu pengalaman selama tujuh tahun memimpin Kabupaten Ngada, telah mampu memecahkan sekat-sekat pergaulan dan komunikasi dengan rakyat, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah yang masih terisolir. Pemimpin harus “turun” dari kursi kekuasaan dan menyapa mereka dari desa ke desa dan dari dusun ke dusun.

Dengan demikian pemimpin bisa memahami perasaan, harapan, kerinduan, penderitaan, kebutuhan dan aspirasi mereka yang kemudian diagregasi dan diartikulasi dalam bentuk keputusan dan kebijakan politik yang merujuk dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, calon Gubernur berusaha untuk merancang dan mengalokasikan anggaran pada program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyrakat. Hal ini terdorong oleh komitmen luhur pemimpin membangun postur pemerintahan baru dimana rakyat tidak lagi memandang Kepala Daerah sebagai pejabat yang ditakuti melainkan sebagai pelayan, sahabat dan saudara bagi mereka, sehingga sesungguhnya akan nampak harapan, kerinduan, kesusahan dan kesulitan masyarakat.

Akan halnya kehadiran sosok seorang perempuan tangguh sebagai calon Wakil Gubernur merupakan bagian penting dari sejarah kepemimpinan Pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini semakin memperkokoh simpul-simpul strategis kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang menyatu sebagai “duet kepemimpinan gender mindsterming” di Nusa Tenggara Timur. Calon Wakil Gubernur dalam kesehariannya senantiasa tampil sebagai figur perempuan cerdas, humanis, merakyat dan konsisten memperjuangkan berbagai kepentingan, terutama hak-hak perempuan Nusa Tenggara Timur. Perjuangan itulah yang telah menghantar calon Wakil Gubernur sebagai legislator di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2004-2014.

Sebagai pemimpin Provinsi Nusa Tenggara Timur duet ini memiliki political will & political commitment agar semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi selama lima tahun yang akan datang. Kami sungguh menyadari bahwa proses pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berlangsung sesuai konteks dan prioritasnya hingga saat ini. Dari pemimpin ke pemimpin menawarkan berbagai program dan strategi membangun NTT. Kami sungguh mengapresiasi seluruh upaya yang telah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu. Namun ada satu hal yang masih mengganggu nurani kita sekalian, bahwa hingga saat ini Provinsi NTT masih menyandang status sebagai salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Data BPS Tahun 2016, penduduk miskin di Provinsi NTT berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp. 307.224) adalah sejumlah 1.160.530.000 jiwa atau sebesar 22,58 % dari jumlah penduduk Provinsi NTT.

Ini merupakan prosentase penduduk miskin tertinggi sejak Tahun 2010. Kami sungguh terpanggil, untuk secara akseleratif membawa NTT keluar dari status Provinsi termiskin. Bermodalkan pengalaman membawa Kabupaten Ngada keluar dari Status Tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang turun cukup signifikan, kami yakin bisa membawa NTT meraih kesejahteraan.

Kenyataan menunjukan bahwa sudah banyak terjadi kemajuan di berbagai lini kehidupan masyarakat, namun secara umum laju percepatan masih mengalami hambatan karena kondisi geografis kepulauan dan infrastruktur. Peran Infrastruktur terutama infrastruktur jalan yang menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya menjadi hal yang sangat strategis dalam menunjang arus barang dan jasa. Hal ini akan menggerakkan roda perekonomian suatu daerah. Terhambatnya arus distribusi barang dan jasa, akan mengakibatkan Ekonomi Biaya Tinggi (high cost economy), yang pada akhirnya akan berdampak pada daya beli masyarakat itu sendiri. Karena itu perhatian pemerintah di sektor ketersediaan infrastruktur jalan menjadi fokus perhatian kami. Kondisi jalan provinsi saat ini, masih sangat memprihatinkan. Kondisi Perumahan di Nusa Tenggara Timur pun masih jauh dari harapan, tercatat sampai dengan tahun 2015, masih terdapat 9,73 % rumah penduduk yang beratap Ijuk. Sungguh sangat memprihatinkan, karena kondisi perumahan merupakan salah satu indikator kemiskinan. Oleh karena itu tekad kami kedepan adalah menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Di bidang Pendidikan, masih rendahnya Angka Partisipasi Murni masyarakat pada jenjang Pendidikan Menengah Atas, dimana baru sekitar 52,52 % penduduk usia sekolah SLTA yang bersekolah pada jenjang SLTA. Untuk Prosentase Partisipasi Sekolah pada jenjang usia SLTA (16-18 tahun), terdapat 23,68 % anak usia sekolah SLTA yang sudah tidak bersekolah lagi, dan 70,97 % anak usia sekolah di Perguruan Tinggi juga sudah tidak bersekolah lagi. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan memberikan gambaran tentang aksesibilitas masyarakat di sektor pendidikan.

Di sektor Kesehatan, masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah Sakit Umm W.Z. Johanes perlu ditingkatkan sehingga menjadi rumah sakit rujukan yang layak bagi seluruh masyarakat NTT. Hal ini untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat NTT yang harus dirujuk keluar Provinsi NTT. Tentu hal ini akan semakin memberatkan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ketersediaan Sumber Daya Manusia, ketersediaan Peralatan yang memadai, Ketersediaan Obat, pemantapan sistem kesehatan serta alokasi anggaran yang cukup, menjadi hal yang sangat krusial. Distribusi tenaga dokter baik dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi perlu dilakukan secara merata di seluruh Kabupaten/Kota di NTT. Pemerintah perlu menyusun kebijakan untuk penyediaan tenaga kesehatan terutama dokter yang memadai di seluruh wilayah Kabupaten/Kota melalui beasiswa kedokteran bagi putra/putri yang berasal dari NTT sendiri. Disamping itu, dibutuhkan sekali kelanjutan Program REVOLUSI KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), mengingat tingkat kematian ibu dan anak/bayi masih sangat tinggi di NTT.

Di ,bidang ekonomi diperlukan penguatan basis/sokoguru perekonomian masyarakat yang berada di desa, baik dalam bentuk Koperasi ataupun Kelompok Usaha Bersama Ekonomi. Hal ini terutama berkaitan dengan program ketahanan pangan, pengembangan hortikultura dan komoditi perkebunan rakyat, pengembangan ternak besar, kecil dan unggas, upaya pembudidayaan rumput laut, pertambakan garam dan armada penangkapan ikan, pengembangan hutan kemasyarakatan, pengembangan sektor kepariwisataan dan home industry berbasis potensi lokal.

Semua aktivitas ekonomi selalu bermuara ke DESA sebagai lokus pembangunan, sedangkan masyarakat desa/kelurahan sebagai fokus atau subyek pembangunan. Ada sebuah keyakinan rasional bahwa jikalau desa sebagai komunitas masyarakat terkecil dalam strata pemerintahan dan pembangunan negara ini sudah mengalami kemajuan dan kesejahteraan, maka kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara akan mengalami hal yang sama.

NTT sebagai wilayah yang berada di beranda depan Negara Timor Leste dan Australia, praktis membutuhkan perhatian khusus dan serius terhadap fenomena faktual seperti masih maraknya perdagangan manusia/human trafficking, arus masuk peredaran narkoba dan HIV/Aids, selain korupsi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. NTT juga merupakan wilayah semi arid dengan musim kemarau yang panjang, penting sekali untuk terus mengembangkan “politik hijau” dalam wujud program Reboisasi & Penghijauan serta pembangunan embung-embung, waduk dan bendungan.

Terdorong oleh realitas belum tuntasnya penanganan berbagai persoalan strategis yang dialami oleh masyarakat Provinsi NTT, maka kami memutuskan untuk maju dan ikut bersaing menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023. Dan, sekiranya kami mendapatkan berkat TUHAN melalui kepercayaan dan suara masyarakat NTT, maka kami bertekad untuk MEMBERIKAN PRIORITAS DENGAN MENITIKBERATKAN PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, AIR BERSIH DAN LISTRIK serta RUMAH LAYAK HUNI, dengan tetap melaksanakan program-program di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara simultan.

Kami berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur dasar jalan, air, listrik dan rumah layak huni harus menjadi titik aksentuasi aksi karena hal tersebut akan menjadi fondasi bagi proses percepatan pertumbuhan ekonomi dan ekonomi biaya murah, serta memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Momentum Pemilukada adalah momentum demokratis yang melaluinya masyarakat NTT sebagai pemegang kedaulatan secara bebas dan mandiri menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon kontestan yang tepat dan pantas sesuai suara hatinya untuk menjadi pemimpin yang akan membawanya menuju kesejahteraan. Dengan menjunjung tinggi persaingan bermartabat dan terhormat, kami tetap mengajak segenap masyarakat Provinsi NTT untuk bersaing secara sehat dan cerdas tanpa merusak rasa persaudaran, kekeluargaan dan keakraban di antara kita. Rakyat secara cerdas diberikan kesempatan oleh konstitusi untuk membuat pertimbangan dan menjatuhkan pilihan yang tepat.

Dalam kerangka kompetisi demokratis ini kami dengan penuh keseriusan hendak meyakinkan segenap rakyat Nusa Tenggara Timur sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan untuk menjatuhkan pilihan kepada kami, karena kami sungguh memiliki komitmen yang kuat untuk membangun provinsi NTT yang tercinta ini.

Sesuai dengan keyakinan atas dasar pengalaman sebagai Bupati memimpin Kabupaten Ngada selama kurang lebih 7 tahun, bahwa DESA adalah fondasi dan barometer utama bagi maju tidaknya pembangunan di suatu negara dan daerah. Hal yang sama pula sebagai calon Wakil Gubernur yang ternyata begitu serius menaruh perhatian bagi pengentasan kemiskinan masyarakat DESA yang selama ini tertinggal. Dengan demikian, kami bersepakat dan bertekad akan mengusung tema utama pembangunan di Provinsi NTT 5 tahun ke depan adalah “Membangun NTT mulai dari DESA“.

II. MEMBANGUN NTT MULAI DARI DESA

Tema atau motto pembangunan yang kami kumandangkan di atas bukanlah hasil mimpi semalam. Motto ini adalah kristalisasi dari rasa hati dan olah pikir setelah melakukan kunjungan dan perjalanan panjang keseluruh pelosok daerah ini, berikut pengalaman mendalami kompleksitas permasalahan masyarakat desa. Hampir sembilan puluh persen masyarakat kita tinggal di desa dan menggantungkan hidupnya pada dunia pertanian. Umumnya mereka hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Akses mereka terhadap kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang layak terbatas.

Sementara itu dari aspek regulasi, desa merupakan komunitas masyarakat terkecil dan otonom yang berada pada strata paling dasar dan menjadi basis bagi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan bangsa dan negara. Kristalisasi kesadaran itu menjelma menjadi pendirian dalam seluruh garis kebijakan kepemimpinan dan pengabdian politik agar Provinsi NTT bisa maju dan sejahtera, dimana seluruh program dan kegiatan pembangunan harus berbasis dan bermuara ke DESA. Dan, masyarakat serta pemerintah desa menjadi subyek dan fokus perhatiannya. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa akan menjadi wajah dan fondasi dari maju tidaknya pembangunan di sebuah daerah atau negara. Pembangunan yang tidak berbasis desa akan menimbulkan kekeroposan pada seluruh tubuh pembangunan dan pemerintahan suatu daerah. Desa dengan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki harus dikembangkan seoptimal dan semaksimal mungkin agar menjadi tumpuan bagi suksesnya pembangunan sebuah kabupaten dan provinsi.

Atas dasar itu, jika direstui untuk kepemimpinan politik di Nusa Tenggara Timur 5 tahun ke depan kami berkomitmen teguh untuk terus memposisikan diri benar-benar menjadi representasi kebutuhan rakyat yang umumnya hidup di desa/kelurahan, sebagai lambang cita-cita bersama. Karena itu, kami bertanggungjawab menuntun seluruh rakyat NTT secara sadar dan partisipatif membangun dirinya, agar terus bergerak maju menggapai taraf hidup yang lebih layak, berkualitas, adil dan sejahtera. Pilihan untuk mengetengahkan gagasan membangun NTT mulai dari Desa adalah dalam kerangka menempatkan desa bukan hanya menjadi komoditas politik semata yang akan ditinggalkan begitu pesta pemilukada usai.

Kami sudah membuktikannya selama memimpin Kabupaten Ngada, dimana kami berusaha sekuat kemampuan untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan di desa / kelurahan secara simultan. Selama 5 tahun tekad luhur ini telah kami buktikan dengan memperbesar anggaran untuk belanja pembangunan di desa/kelurahan. Hal ini memang kemudian berdampak pada pengurangan porsi belanja aparatur. Semuanya semata-mata didasarkan pada pemikiran besar untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat didesa/kelurahan.Masyarakat desa benar-benar berperan dan berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap seluruh proses pembangunan di desa. Mereka menjadi subyek pembangunan di desa sedangkan pemerintah atau birokrasi hanya mengambil peran sebagai fasilitator. Merekalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang bermanfaat bagi mereka. Pengalaman membuktikan bahwa dengan dana yang terbatas disertai dengan polapemberdayaan partisipatif, masyarakat desa bisa mengerjakan infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan dengan volume yang lebih besar dan lebih berkualitas. Suatu yang nampak nyata.

Dari prespektif ekonomi, masing-masing desa sebenarnya memiliki potensi ekonomi sangat besar mengingat sumber daya (bahan baku dan sumberdaya manusia) dan kegiatan ekonomi daerah (industri kerajinan, jasa dan pasar) banyak berlokasi di desa. Bilamana potensi-potensi ekonomi tersebut dapat diberdayakan secara baik maka desa akan dapat menciptakan pendapatan desa sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa, dan bukan lagi menjadi sumber terjadinya arus urbanisasi ke kota yang seringkali menciptakan masalah baru di kota, baik dari aspek pemukiman, lapangan kerja, keamanan ataupun penambahan kemiskinan kota. Bila ekonomi desa maju, maka pemerataan kegiatan ekonomi akan menjadi lebih baik dan tidak tersentralisasi di kota saja.

Kebijakan pembangunan berorientasi desa sebagai pusat pembangunan pada dasarnya diletakkan di atas orientasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup yang berkembang dan dihormati. Nilai-nilai tertentu itu selanjutnya ditumbuhkembangkan melalui seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan urusan kemasyarakatan. Dengan begitu pembangunan bermakna sebagai cara dan sarana bagi terjadinya transformasi nilai-nilai dalam kerangka pembentukan kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia, dimana spirit dan budaya pembangunan gotong royong menjadi keutamaan. Dan bukanlah tujuan yang bisa menghalalkan segala cara. Berdasarkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai itulah, kita dapat memiliki sikap mental dan sikap hidup serta ketangguhan dan kepercayaan diri yang kuat, sehingga mampu mendorong proses percepatan pembaruan di semua bidang kehidupan. Dengan demikian, atas dasar keunggulan-keunggulan yang kita miliki, kita mampu menghadapi persaingan yang kian hari semakin ketat.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus menjadi landasan dan orientasi baru di dalam kebijakan pembangunan, mencakup : orientasi nilai-nilai pemerataan dan keadilan, pro poor, pro job dan pro growth (ekonomi); nilai-nilai demokrasi (politik); nilai-nilai substantif institusional yang berbasis solidaritas guna melindungi mereka yang memiliki kapasitas terbatas terutama kaum perempuan dan anak (sosial); keseimbangan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan hak asasi manusia (hukum); nilai-nilai humanitarianisme, demokrasi dan partisipasi; keseimbangan nilai-nilai keunggulan dan keadilan (pendidikan); nilai-nilai keserasian hubungan antara manusia dan lingkungan (lingkungan); nilai-nilai teisme yang dinyatakan melalui cinta kasih, toleransi dan saling menghormati di antara sesama (keagamaan); nilai-nilai kejujuran, budi pekerti, etos kerja (budaya); serta nilai-nilai kesetaraan dan keadilan jender (pengarus-utamaan gender).

III.V I S I :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERBUDAYA, UNGGUL DAN SEJAHTERA MELALUI ETOS KERJA YANG TINGGI”

Visi sebagai sebagai sebuah gambaran ideal tentangbagaimana kondisi masyarakat NTT di masa mendatang diajukan dengan referensi dan dasar tertentu.

a) Taraf hidup yang berkualitas: masyarakat NTT harus keluar dari situasi hidup yang kurang manusiawi karena kemiskinan dan penderitaan, sehingga dapat menikmati derajad hidup yang lebih berkualitas dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis pada layanan infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih, rumah layak huni dan listrik yang berkecukupan, memadai dan berkualitas. Kami bertekad untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah ini benar-benar dengan kualitas tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan oleh rakyat untuk mengatur dan mengurus kesejahteraannya.

b) Mandiri: Kami memiliki keyakinan bahwa Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam berkelimpahan dalam berbagai bidang, sementara masyarakat sendiri memiliki potensi, kapasitas dan kemampuan untuk meraih sukses di dalam hidupnya. Pemerintah hanya berperan untuk memfasilitasi dan menstimulasi masyarakat mengembangkan semua sumber daya yang dimiliki secara produktif dan kreatif demi kesejahteraan dirinya dengan tidak perlu terlalu menggantungkan diri pada bantuan pihak lain.

c) Berbudaya: Masyarakat Nusa Tenggara TImur adalah masyarakat berbudaya oleh karena memiliki akal, rasa dan karsa serta warisan kulturalnya sebagai basis mental dan spiritual dalam pembentukan jatidirinya di tengah percaturan kehidupan global. Sendi-sendi kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat intrinsik dalam diri manusia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang membuatnya khas dibandingkan dengan masyarakat lain. Tetapi serentak dengan itu ia membuka diri dan bisa berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai budaya Nusa Tenggara Timur yang terintegrasi di dalam pembangunan menjadikan pembangunan kita berkarakter.

d) Unggul: Dalam konteks kehidupan global manusia, masyarakat Nusa Tenggara Timur harus menjadi manusia dan masyarakat yang memiliki daya saing karena kompetensi dan keunggulan yang dimiliki. Kita harus menjadi mahluk berkebudayaan tetapi memiliki daya saing, oleh karena memiliki pendidikan, ketrampilan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita mampu bersaing dengan masyarakat dari daerah lain. Bahkan Nusa Tenggara Timur harus memiliki pusat-pusat keunggulan (centre of excellence) tertentu sebagai branding tempat semua orang bisa belajar daripadanya.

e) Sejahtera: Kami berkomitmen kuat agar dari hari ke hari dan di masa mendatang masyarakat Nusa Tenggara Timur mencapai kondisi hidup yang sejahtera secara lahiriah dan batiniah, karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, rasa aman yang berkeadilan yang layak, ditopang infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih, rumah layak huni dan listrik yang berkecukupan.

f) Ethos kerja yang tinggi: Semua cita-cita tentang kesejahteraan dan kemakmuran akan menjadi mimpi di siang bolong bila tidak dibuktikan dengan ethos, daya jiwa dan komitmen hati, serta spirit kesungguhan untuk bekerja. Tanpa ethos atau dorongan hati untuk bekerja maka kita cenderung bekerja setengah-setengah, minimalis atau sekedar untuk memenuhi format aturan. Dengan ethos kerja yang tinggi maka kerja-kerja manusia akan mencapai hasil yang maksimal dan optimal.

IV. M I S I :

Berdasarkan tugas pokok kepemimpinan dan tekad untuk melaksanakan fungsionalisasi kepemimpinan politik secara optimal dan efektif dalam 5 tahun ke depan sesuai Visi tersebut di atas, maka Misi yang kami canangkan mencakup 6 hal sebagai berikut:

  1. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, dan memacu pertumbuhan ekonomi.
  2. Meningkatkan daya saing daerah dengan menggerakan sektor-sektor unggulan daerah menuju akselerasi kemandirian masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berwawasan lingkungan.
  3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.
  4. Mendorong peningkatan investasi daerah, melalui kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak swasta baik pada tataran regional maupun internasional dalam bingkai NKRI.
  5. Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat.
  6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, transparan, demokratis dan humanis dengan berorientasi/mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Disamping terus membangun kordinasi dan relasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

V . STRATEGI

Berdasarkan gambaran ideal yang hendak dicapai dalam jangka panjang kedepan sebagaimana terumuskan pada visi, dan berdasarkan misi yang ditetapkan, maka strategi utama yang kami terapkan dalam lima tahun kedepan adalah :

  1. Strategi melaksanakan misi: Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas, mengurangi disparitas wilayah, dan memacu pertumbuhan ekonomi, melalui :
    1. Meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah di bidang Jalan, Penyediaan Air Bersih, Listrik dan Rumah Layak Huni bagi masyarakat.
    2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
    3. Mendorong kolaborasi lintas pemerintah, lintas sektor dan lintas sumber dana untuk penyediaan infrastruktur jalan, listrik, air dan rumah layak huni bagi masyarakat.
    4. Membuka keterisolasian fisik pada daerah atau wilayah-wilayah tertinggal sehingga seluruh wilayah di NTT memiliki akses transportasi dan komunikasi yang memadai.
    5. Menyediakan sarana transportasi dan komunikasi yang memadai menuju kantong-kantong ekonomi/produksi dan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh NTT.
    6. Pembangunan waduk dan embung pada daerah-daerah mata air yang mengalami penurunan debit untuk pemenuhan kebutuhan air minum dan pertanian.
    7. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan BUMN untuk optimalisasi sumber-sumber energi demi tersedianya kebutuhan listrik bagi seluruh masyarakat di NTT.
    8. Pemberian subsidi pemasangan sambungan listrik bagi rumah-rumah warga kurang mampu di wilayah NTT.
  2. Meningkatkan daya saing daerah dengan menggerakan sektor-sektor unggulan daerah menuju akselerasi kemandirian masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, melalui :
    1. Peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah dengan mendorong sektor industri olahan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi
    2. Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana-sarana produksi yang memadai.
    3. Peningkatan ketahanan pangan daerah melalui keanekaragaman pangan, dan peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering melalui rekayasa teknologi tepat guna pedesaan/pertanian.
    4. Pengembangan destinasi wisata, pemasaran pariwisata berbasis masyarakat melalui pola-pola kemitraan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualistis).
    5. Mengembangkan usaha-usaha agribisnis, agroindustri dan agrowisata.
    6. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, UMKM perdesaan dan pengembangan IKM sebagai wujud kehadiran soko guru perekonomian masyarakat desa.
    7. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta menyediakan kesempatan kerja melalui pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, berikut optimasi fungsi BLK bagi penyediaan tenaga kerja terlatih/terdidik.
    8. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan sentra-sentra home industry melalui kemitraan dengan dunia usaha.
    9. Pemberdayaan kelompok-kelompok usaha masyarakat, termasuk pengembangan usaha ekonomi kreatif.
  3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, inovatif, produktif serta memiliki budi pekerti dan etos kerja yang tinggi.
    1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan.
    2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal (menengah dan tinggi) dan pendidikan nonformal.
    3. Pengembangan pendidikan keterampilan dan teknologi tepat guna.
    4. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan dan sarana prasarana pendidikan serta ilmu pengetahuan bagi dan oleh semua masyarakat.
    5. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan
    6. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat serta tenaga-tenaga penunjang kesehatan.
    7. Pemerataan dan perluasan akses masyarakat menuju sarana pelayanan kesehatan.
    8. Standardisasi pelayanan kesehatan.
    9. Revitalisasi program KB dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR.
    10. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (Revolusi KIA), perbaikan dan peningkatan suplementasi gizi masyarakat dan pengembangan lingkungan sehat, disamping upaya pencegahan HIV Aids dan Narkoba.
  4. Mendorong peningkatan investasi daerah, melalui kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak swasta baik pada tataran regional maupun internasional dalam bingkai NKRI, melalui :
    1. Menata sistem perijinan yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif
    2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yang mampu mendorong minat investasi di daerah.
    3. Pengembangan dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah yang berorientasi pada pengembangan jaringan kemitraan dengan dunia usaha.
    4. Kerjasama kemitraan antara Pemerintah dan Donor Agency dalam berbagai bidang pembangunan.
    5. Pengembangan Kawasan Ekonomi/Industri berbasis potensi lokal.
  5. Menanggulangi bencana alam, nonalam, dan atau bencana sosial serta memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, olah raga di masyarakat, melalui :
    1. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana melalui mitigasi, emergency/tanggap darurat, rekonstruksi dan rehablitasi pascabencana.
    2. Pengembangan resolusi konflik berbasis masyarakat dan budaya.
    3. Pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan dan anak melalui Usaha Ekonomi Keluarga untuk mencegah terjadinya kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.
    4. Pemberdayaan dan pengembangan peran serta pemuda berbasis potensi dan kompetensi.
    5. Pengembangan kekayaan dan keragaman warisan budaya daerah.
    6. Pengembangan nilai-nilai budaya lokal sebagai tata nilai dalam hidup bersama.
    7. Revitalisasi dan penguatan kelembagaan hukum adat dan pengembangan kemitraan serta pemeliharaan tramtibmas.
  6. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang efisien, efektif, bersih, transparan dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat, melalui :
    1. Pengembangan kinerja pemerintah daerah dan pengembangan sistem pelayanan prima kepada masyarakat.
    2. Membangun kerja sama komunikasi dan informasi dengan media massa.
    3. Penciptaan birokrasi yang berkompeten, bersih dan tidak KKN melalui: pengembangan data, informasi dan statistik daerah dan pengembangan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
    4. Pengembangan sistem pelayanan dan penataan administrasi kepegawaian secara terpadu.
    5. Penguatan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.
    6. Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat.
    7. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
    8. Penerapan Sistem Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Daerah berbasis Web.

VI. PEMBIAYAAN

Visi, Misi dan Strategi yang kami rumuskan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang termanifestasi melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan hanya bisa menjadi nyata kalau kita memiliki sumber pembiayaan untuk mendanainya.

Sebagai daerah dengan kemampuan fiskal terbatas, kita memang sangat mengandalkan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana APBN dan APBD Propinsi (Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) dan skema pendanaan lainnya, selain yang bersumber dari kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak termasuk dari luar negeri sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam rangka kemandirian daerah kami akan tetap memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tetap dalam kerangka regulasi yang benar dengan tidak sampai mematikan gerak dan dinamika ekonomi masyarakat. Namun harus diakui bahwa kontribusi PAD oleh masyarakat akan meningkat bila pendapatannya sudah meningkat sehingga daya belinya juga bertambah.

Sesungguhnya, meskipun kita memiliki sumber dana yang terbatas namun kalau kita memiliki komitmen dan konsistensi bahwa anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka kita bisa mengalokasikannya secara cerdas dengan porsi terbesar yang langsung menyentuh pada pemenuhan kebutuhan rakyat. Belanja aparatur dialokasikan secara proporsional, efisien dan efektif. Pengelolaan anggaran daerah tetap harus mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dalam kerangka good and clean governanceyakni: efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan the rule of law. Kami telah membuktikannya selama 7 tahun memimpin Kabupaten Ngada.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN

Mandat yang diberikan oleh rakyat pada hari H Pemilihan adalah sebuah tugas yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab (responsibility), dan rakyat berhak menuntut pertanggungjawabannya (accountability).Gerakkinerja pemimpin dalam mengurus daerah demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat dari hari ke hari dinilai bobotnya oleh rakyat sebagai pemberi mandat.

Melalui berbagai media dan cara publik akan mengontrol kinerja pemerintah. Oleh karena seluruh kerja pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terjadi di dalam sebuah ruang publik demokratis yangmengharuskanpartisipasiaktifrakyat dalam semua proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Tata kelola sebuah daerah akan menjadi semakin bersih dan baik bila peran masyarakat sipilnya (civil society) diperkuat dan ditingkatkan. Pemerintah juga tidak boleh terlalu berperan dominan dengan mengintervensi semua sendi kehidupan bersama. Ruang untuk peran pihak swasta atau pasar (private) harus dibuka selebar-lebarnya agar gerak pertumbuhan ekonomi menjadi semakin sehat dan dinamis.

Dan dalam kerangka sebuah negara hukum, secara konstitusional pemerintah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggunggung Jawaban pada setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatannya. Bahkan pemerintah wajib mempublikasikannya melalui media massa seluruh informasi penyelenggaran pemerintahan daerah untuk dinilai dan dicermati publik. Pada akhirnya seluruh kontribusi ini dihitung, dihargai dan dinilai sebagai kontribusi bersama antara masyarakat dan pemerintah didalam Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada publik mengenai tingkat perkembangan dan pencapaian kemajuan Daerah dalam berbagai bidang pembangunan.

VIII. PENUTUP

Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, inilah visi, misi, strategi dan cara-cara membangun Provinsi NTT menuju kesejahteraan. Kami tidak mulai dari sesuatu yang kosong, melainkan mendasarkan diri pada hal-hal yang sudah kami kerjakan dan wujudkan selama menjadi Bupati Ngada, serta sebagai Anggota DPRD Provinsi NTT dan pegiat sosial. Kami akan tetap konsisten membangun NTT melalui 4 bidang utama yakni infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Karena memang sudah terbukti, bukan sekedar janji.

Apabila rakyat memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengabdikan diri secara total demi Provinsi NTT selama lima tahun mendatang, maka kami akan menjadikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan, Penyediaan Air Bersih, Rumah Layak Huni dan listrik sebagai titik berat/prioritas kebijakan dan penganggaran.

Jangan pernah ragu untuk menjatuhkan pilihan kepada KAMI ! KAMI siap mengemban amanat rakyat NTT demi FLOBAMORA CERAH dihari esok. TUHAN memberkati.

Kupang, Januari 2018

Hormat Kami,

 

MARIANUS SAE, S.AP (Calon Gubernur)

Ir. EMELIA JULIAN NOMLENI (Calon Wakil Gubernur)

No comment for MS-EMI : MEMBANGUN NUSA TENGGARA TIMUR MULAI DARI DESA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *