Menu Click to open Menus
Home » OPINI » MENGGUGAT HAK ANGKET DPR KEPADA KPK

MENGGUGAT HAK ANGKET DPR KEPADA KPK

(789 Views) May 12, 2017 8:43 am | Published by | 1 Comment

Oleh: GERARDUS KUMA APEUTUNG

Pendidik, Mengabdi di SMPN 3 Wulanggitang – Hewa

 

Dewan Perwakilan Rakyat melalui komisi III mengajukan hak angket bagi KPK. Awalnya fraksi-fraksi di DPR terbelah atas hak angket ini. Ada fraksi dengan tegas menolak. Ada yang mendukung penuh. Dan ada fraksi yang bersikap abu-abu, memberi kebebasan kepada anggotanya untuk menentukan sikap sendiri. Namun demikian hak angket ini akhirnya diloloskan dalam sidang paripurna DPR, Jumad, 28/4/2017.

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUD MD3) menerangkan bahwa hak angket adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 79 ayat3). Prosesnya adalah hak angket ini diusulkan oleh paling sedikit dua puluh lima anggota serta lebih dari satu fraksi, disertai dokumen yang memuat sekuran-kurangnya materi kebijkan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Sidang paripurna yang dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket tersebut.

Hak angket yang diusulkan kali ini adalah untuk membongkar ketidakberesan KPK dalam menangani perkara korupsi pengadaan e-KTP. Dimana DPR ingin supaya materi pemeriksaan terhadap anggota DPR yang kini menjadi tersangka, Miryam S. Haryani dibuka. Menurut Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, hak angket ini berada dalam konteks pengawasan DPR (Kompas.com.26/04/17). Dengan menjalankan fungsi pengawasan, DPR ingin agar KPK bekerja secara jujur dan profesional dalam memberantas korupsi. Benarkah demikian? Begitu muliakah maksud DPR ini?

Menurut Oce Madril, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM, berdasarkan UU MD3 tersebut, teradapat tiga unsur penting untuk menggunakan hak angket. Pertama, hak itu bertujuan untuk penyelidikan. Kedua, terhadap kebijakan pemerintah yang penting, strategis dan berdampak luas. Ketiga, harus ada dugaan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu hak angket kepada KPK ini agak aneh. Sebab hak angket hanya bisa ditujukan pada kebijakan pemerintah, bukan terhadap sebuah lembaga negara (Kompas.com.,27/04/207). Pertanyaannya, mengapa DPR begitu ngotot mengajukan hak angket? Pengajuan hak angket ini perlu digugat agar rencana jahat dibaliknya dapat dibongkar.

Untuk mendalami niat DPR dalam pengajuan hak angket ini, mari kita simak dahulu fakta berikut. Pertama, KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang paling dipercaya masyarakat. Ditengah berkobarnya api korupsi, KPK menjadi harapan masyarakat untuk memadamkan kobaran api korupsi dibandingkan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Survey Litbang Kompas Februari 2016 menunjukkan 74,7% dari 510 responden di 12 kota besar mengganggap KPK punya citra positip (Kompas.com.,26/04/17). KPK bagai “obor” ditengah redupnya upaya pemberantas korupsi di negeri ini. Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan DPR pun KPK sudah menjalankan tugasnya memberantas korupsi dengan baik.

Kedua, ketika KPK mendapat pujian dan menjadi pujaan masyarakat karena komitment dalam memberantas korupsi, DPR justru mendapat perlakuan sebaliknya. Lembaga terhormat ini bagi masyarakat adalah lembaga paling korup. Dimana berdasarkan survei Global Corruption Barometer 2017 yang disusun Transparency International menunjukkan responden di 31 propinsi di Indonesia menempatkan DPR sebagai lembaga yang paling korup (54 persen) (Kompas.com.,26/04/17). Artinya orang (tentu tidak semuanya) yang (mewakili rakyat) duduk (saja) di lembaga tersebut adalah koruptor. Dengan kata lain, lembaga dewan adalah tempat untuk korupsi. Di sana para koruptor bersarang. Lihat saja, banyak anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Beberapa nama bisa dideretkan di sini seperti M. Nasarudin, Angelina Sondakh, dll. Fakta kedua ini sebenarnya mengolok-olok DPR. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang dianggap paling korup bisa mengawasi lembaga KPK yang teruji kredibilitasnya dalam memberantas korupsi?

Dari fakta di atas kita bisa membaca gelagat tidak baik DPR. Bahwa pengajuan hak angket ini dengan maksud, pertama, mengintervensi kinerja KPK dalam memberantas korupsi, terutama mengusut dugaan penyelewengan dana proyek e-KTP. Kecurigaan ini menjadi beralasan karena hak angket ini digulirkan ketika KPK sedang mengusut dugaan korupsi e-KTP. Dimana nama-nama yang ditersangkan juga berasal dari DPR. Dalam kasus ini, selain anggota DPR yang telah ditersangkakan, ketua DPR, Setya Novanto juga dicekal KPK dan beberapa naman anggota DPR disebut-sebut dalam persidangan sebagai penerima uang haram tersebut. Pengajuan hak angket ini bertentangan dengan UU KPK karena undang-undang dengan jelas mengatakan bahwa kinerja KPK dalam memberantas korupsi tidak bisa diintervensi oleh siapa pun dan lembaga manapun.

Kedua, melemahkan KPK. Kecurigaan ini tidak berlebihan ketika upaya melemahkan KPK selama ini gagal. Pelemahan KPK bukan baru kali ini saja. Sudah berulang-ulang upaya mematikan KPK dengan berbagai modus operandi. Seperti revisi Undang-undang KPK dimana subtansi yang direvisi adalah membatasi kewenangan KPK dalam menyadap, menghilangkan kewenangan penuntutan, pengawasan terhadap KPK. Padahal pasal-pasal tersebut menjadi kekuatan KPK dalam memerangi korupsi selama ini.

Selain pelemahan secara institusi, terror secara pribadi kepada komisioner dan pegawai KPK juga sering dilancarkan. Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ketika menjadi pimpinan KPK pernah mengalami kriminalisasi. Ketika pengusutan perkara e-KTP sedang berjalan, Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK yang menangani perkara ini disiram menggunakan air keras. Penyerangan Novel ini adalah terror yang biadab dan tindakan pengecut. Setelah berbagai upaya yang telah dilakukan gagal, angket bisa menjadi pintu masuk menghancurkan KPK.

Membaca gelagat buruk DPR dibalik pengajuan hak angket ini, kita (rakyat) harus bersatu mendukung KPK dalam memberantas kanker korupsi. Karena serangan koruptor terhadap KPK hanya bisa dilawan kalau rakyat tetap berada di belakang KPK. Save KPK. Lawan korupsi; ganyang koruptor.(*)

Topik: ,
News:

1 Comment for MENGGUGAT HAK ANGKET DPR KEPADA KPK

  • Kartika Kirana says:

    Hak angket adalah hak yang melekat pada wakil rakyat. Menurut saya hak angket yang ditujukan kepada KPK kali ini bukan untuk pelemahan pemberantasan korupsi, namun untuk lebih fokus pada aspek hukum supaya tidak melebar pada aspek politik. Selain itu juga sebagai tantangan kepada KPK agar bekerja sesuai koridor hukum, semisal menghindari character assasination terhadap seseorang. Bisa diartikan bahwa pelemahan adalah membatasi kesewenangan KPK dalam mengusut sebuah kasus. Toh revisi UU KPK juga sudah diagendakan oleh wakil rakyat juga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.