Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Mendagri Tjahyo Kumolo: Yentji Sunur Petahana !

Mendagri Tjahyo Kumolo: Yentji Sunur Petahana !

(1699 Views) December 12, 2016 11:02 am | Published by | No comment

Mendagri Tjahyo Kumolo menerima penjelasan dari Gubernur NTT, Frans Lebu Raya tentang persiapan Harnus di stand Expo Nusantara.

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahyo Kumolo menegaskan bahwa surat Direktur Jenderal Otomomi Daerah, Sumarsono, MDM harus menjadi pegangan pelaksanaan Pilkada 2017. “Kalau Dirjen Otda bilang dia (Eliaser Yentji Sunur-Red) petahana, ya dia petahana. Gitu aja,” tandasnya, di Lewoleba, Senin (12/12/2016).

Mendagri datang ke Lewoleba selaku ketua panitia perayaan Hari Nusantara yang dipusatkan di Lembata. Mendagri melakukan inspeksi ke stand-stand Expo Nusantara di kawasan Dermaga Lewoleba didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, penjabat Bupati Lembata Sinun Petrus Manuk, Kapolres Lembata AKBP Arsdo Simatupang dan sejumlah pejabat teras propinsi NTT.

Dicegat wartawan di stand terakhir yang dikunjunginya sebelum keluar meninggalkan arena Expo Nusantara, Mendagri memandang Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih mengerti aturan pelaksaan Pilkada serentak 2017. “Tapi, kalau Dirjen Otda sudah bilang begitu, ya begitu sudah,” tandasnya, didampingi Gubernur Frans Lebu Raya dan Penjabat Bupati Lembata, Sinun Petrus Manuk..

Lebu Raya sendiri hanya tertawa ketika hendak dikonfirmasi soal ini. “Orang mau urus Harnus, engko tanya soal petahana lagi. Hahaha….,” ujar Lebu Raya sambil tertawa, dan berlalu mendampingi Mendagri.

Asal tahu saja, status Cabup Eliaser Yentji Sunur yang direkomendasikan Panwaslih Lembata untuk dibatalkan pencalonannya karena melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, ditolak KPU Lembata dan KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, KPU berdalih bahwa Yentji Sunur bukan petahana sesuai ketentuan edaran KPU nomor 302/SE/2015. KPU Lembata sendiri sesungguhnya sudah menyurati Kemendagri per tanggal 30 Oktober 2016. Namun surat itu baru dijawab Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri pada tanggal 25 November 2016.

Dalam suratnya, Dirjen Otda menguraikan empat point. Pertama, menyatakan bahwa Sdr Eliaser Yentji Sunur, ST ditetapkan sebagai Bupati Lembata melalui Keputusan Mendagri Nomor: 131.53-608 Tahun 2011, tertanggal 12 Agustus 2011 yang masa jabatannya berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.

Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang dilakukan oleh Sdr. Eliaser Yentji Sunur, ST, ditegaskan bahwa Mendagri tidak pernah menerbitkan persetujuan tertulis terhadap mutasi yang diusulkan oleh Bupati Lembata melalui surat Nomor: BUK.005/1166/BKD/2016 tanggal 26 Juli 2016, perihal: Mohon Persetujuan, hal ini dengan pertimbangan waktu penyampaian usulan yang sangat singkat dengan akhir masa jabatan Bupati Lembata, yaitu 30 hari serta dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Lembata.

Ketiga, Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Keempat, Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan penerapan sanksi sebagai calon Bupati Lembata sesuai kewenangannya, kami serahkan sepenuhnya dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTT atau KPU Kabupaten Lembata.

Sampai saat ini, KPU Lembata dan KPU Propinsi Nusa Tenggara Timur masih belum mengambil tindakan apapun. Sejumlah elemen masyarakat di Lembata sudah mengajukan permohonan melakukan aksi massa ke Polres Lembata, tapi belum memperoleh ijin berkaitan dengan pelaksanaan Harnus di Lembata.

Pemerintah Provinsi NTT selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah sudah meminta KPU Lembata dan KPU Nusa Tenggara Timur untuk menindaklanjuti Surat Kemendagri untuk membatalkan Yentji Sunur sebagai calon bupati Lembata periode 2017-2022. “Mengenai tindaklanjut surat Kemendagri tersebut, itu tugas KPU. Kami serahkan ke KPU karena KPU adalah penyelenggara Pemillu. KPU silahkan laksanakan! Kalau pemerintah pusat sudah bilang begitu, wajib dilaksanakan,” tandas Kepala Biro Tata Pemerintahan (Karo Tatapem) Sekretariat Daerah (Setda) NTT, Silvester Banfatin yang dikonfirmasi wartawan terkait Surat Kemendagri yang meminta KPU Lembata dan KPU NTT membatalkan pencalonan Yentji Sunur.

Banfatin meminta KPU Lembata dan KPU NTT untuk mencermati, mempertimbangkan dan melaksanakan Surat Kemendagri tersebut secara tepat . “Mereka mau ambil resiko yang kecil atau resiko yang besar. Kami tidak boleh intervensi. Tugas kami sebagai pemerintah adalah menjamin Pemilu terselenggara secara aman, jujur dan adil,” tegasnya.

Menurut Banfatin, tidak perlu lagi dipersoalkan apakah Yentji Sunur adalah seorang petahana atau bukan. “Surat Kemendagri itu maknanya lugas sekali. Surat itu menegaskan bahwa Yentji Sunur adalah petahana. Jadi tidak perlu interpretasi lagi. Kalau pemerintah pusat sudah bilang begitu, ya begitu adanya. Kami tidak mau membangun interpretasi lain-lain,” paparnya.

KPU Nusa Tenggara Timur bersikukuh bahwa Yentji Sunur bukan petahana. Namun mereka berjanji untuk kembali melakukan konsultasi ke KPU Pusat soal status Yentji Sunur, petahana atau bukan.(at01)

 

Topik:
News:

No comment for Mendagri Tjahyo Kumolo: Yentji Sunur Petahana !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *