Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Lanjutan Sidang Reklamasi Pantai Balauring, Kadis PU Tidak Tanda Tangan DPPA

Lanjutan Sidang Reklamasi Pantai Balauring, Kadis PU Tidak Tanda Tangan DPPA

(1283 Views) July 28, 2018 1:58 pm | Published by | 2 Comments

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Sidang lanjutan perkara antara masyarakat adat Dolulolong melawan Eliyaser Yentji Sunur di Pengadilan Negeri Lembata pada Kamis (27/7/2018) makin menarik. Terungkap fakta bahwa Kepala Dinas PU Lembata, Paskalis Ola Tapobali selaku pengguna anggaran tidak membubuhkan tantangannya pada Dokumen Pelaksnaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas PU Tahun Anggaran 2018.

Hal itu terungkap saat Akhmad Bumi, SH selaku kuasa hukum Para Penggugat meminta saksi Petrus Bote, Sekretaris Dinas PU Kabupaten Lembata, menunjukkan DPPA Dinas PU di depan Majelis Hakim untuk dilihat. Saat diperiksa, DPPA tersebut tidak ada tandatangan Kepala Dinas PU.

Majelis Hakim memerintahkan saksi untuk melihat item pekerjaan reklamasi pantai Balauring dalam DPPA. Setelah saksi memeriksa dan membuka lembar per lembar pada DPPA Dinas PU, tidak ditemukan item pekerjaan reklamasi pantai Balauring dalam DPPA Dinas PU yang dibawa saksi sendiri.

Hal itu berbeda saat periksa saksi Cristian Rimbaraya dari Bagian Keuangan, Akhmad Bumi meminta menunjukan item pekerjaan reklamasi pantai Balauring dalam DPPA Dinas PU, memang ditemukan. Sayangnya, tidak ada kode rekening dalam paket pekerjaan reklamasi pantai Balauring.

Bumi bertanya pada saksi Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU, Israfil Teba, “Kalau DPPA tidak ditandatangani Kepala SKPD lalu siapa yang mengajukan usulan pencairan dana?”

Israfil Teba menjawab, tidak tahu. Saksi menyatakan hanya mau menjawab yang menjadi kewenangan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Saksi menjelaskan usulan pencairan dana dilakukan kalau sudah ada persetujuan dari Kepala Dinas PU selaku pengguna anggaran. Bumi masih bertanya, “Lalu siapa yang menandatangani dokumen pencairan dana untuk pekerjaan reklamasi pantai Balauring?” Saksi Israfil Teba tidak menjawab. Tampak muka saksi layu dan kebingungan.

Bumi menyuruh saksi Cristian Rimbaraya dari bagian keuangan memeriksa kolom DPPA Dinas PU di kolom paling kiri untuk pastikan apa ada tidak kode rekening paket pekerjaan reklamasi pantai Balauring? Setelah saksi melihat DPPA di kolom paling kiri tidak ada kode rekening untuk pekerjaan reklamasi pantai Balauring. Saksi Cristian menjawab dengan geleng-geleng kepala.

Bumi masih melancarkan pertanyaan, “Kalau tidak ada kode rekening artinya tidak ada anggaran atau tidak dianggarkan dalam APBD. Lalu saksi membayar pihak ketiga untuk paket pekerjaan reklamasi pantai Balauring dengan mencopot uang dari mana? Karena pekerjaan reklamasi pantai Balauring tidak dianggarkan dalam APBD tapi kalian telah lelang. Kalian copot uang darimana untuk membayar pihak ketiga?” Saksi Cristian Rimbaraya memilih diam dan tidak menjawab.

Bumi masih mengejar saksi dengan sejumlah pertanyaan beruntun dan menyuruh saksi buka Perbup Nomor 41 tahun 2018 di kolom paling kanan tentang penjelasan, apa ada tidak lokasi Balauring untuk pekerjaan reklamasi Balauring. Setelah saksi melihat tidak ada lokasi Balauring. Tapi tertulis adalah lokasi di 9 (Sembilan) kecamatan untuk paket pekerjaan pengadaan talud/turap/bronjong.

Menariknya dalam sidang yang ditonton ratusan pengunjung sidang tersebut terdapat dua DPPA dengan isi berbeda. DPPA Dinas PU yang ditunjuk Pit Bote selaku sekretaris Dinas PU, tidak ditemukan item pekerjaan reklamasi pantai Balauring, sedangkan DPPA yang dibawa bagian keuangan ada tertulis reklamsi pantai Balauring tapi paket pekerjaan tersebut tidak ada kode rekening.

Bumi menyuruh saksi membuka Permendagri No 13 tahun 2006 pasal 160 ayat (5) dan menyuruh saksi untuk membaca. Saksi membaca dengan suara keras yang pada intinya pasal tersebut berbunyi menggeser, merubah, menambah dan mengurangi anggaran hanya bisa dilakukan melalui perubahan Perda APBD melalui Perubahan APBD. “Perubahan APBD sudah atau belum dilakukan?” tanya Bumi. Dan, saksi menjawab, “Belum dilakukan perubahan APBD”.

Pada sidang sebelumnya pada Rabu (26/7/2018) saat pemeriksaan saksi Ketua DPRD Lembata dan Bernadus Sesa Manuk yang dihadirkan Para Penggugat. Ketua DPRD Kabupaten Lembata Ferdinandus Koda, SE menjelaskan dalam sidang, paket pekerjaan reklamasi pantai Balauring tidak pernah dibahas DPRD. Dan tidak ada anggaran untuk reklamasi pantai Balauring. Yang ada itu talud di desa Umaleu dan desa Mampir dengan jumlah dana Rp 357 juta, tapi di Perbub Nomor 41 dana bertambah menjadi Rp 1,7 miliar. Malah di DPPA Dinas PU talud di dua desa Umaleu dan desa Mampir yang dianggarkan oleh DPRD dan tertuang dalam Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang APBD dihilangkan. Penambahan anggaran dan pergeseran anggaran tersebut diluar  tanggungjawab DPRD. “Reklamasi pantai Balauring tidak masuk sebagai aset daerah karena tidak ada dalam APBD. Ingat, Perda APBD itu segalanya,” jelasnya.

Bernadus Sesa Manuk dalam kesaksiannya pada Rabu (26/7/2018) menjelaskan, jika paket pakerjaan reklamasi itu tidak ada dalam APBD tahun 2018, itu berarti reklamasi pantai Balauring bukan aset daerah, itu proyek siluman, dan itu masuk kuakifikasi kejahatan anggaran. Reklamasi pantai Balauring tidak dianggarkan dalam APBD. “Saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar selamatkan Lembata ini, saya mohon bapak-bapak Majelis Hakim tolong selamatkan Lembata ini”, pintanya.(*/fre)

2 Comments for Lanjutan Sidang Reklamasi Pantai Balauring, Kadis PU Tidak Tanda Tangan DPPA

  • Bram.belutowe.Aliansi masyarakat peduli Lembata.(SIMPEL) says:

    Menolak reklamasi pantai balauring kernah tidak dituangkan dalam Perda dan terdaftar dalam APBD.dan mendesak KPK.memanggil dan memeriksa bupati Lembata Eliyaser yenci sunur.dan pejabat teras lain yang menggampangkan Reklamasi pantai balauring kernah dianggap kejahatan anggaran.juga proyek air bersih Wei lain di kecamatan omesuri dan Buyasuri sistem multiyears.mulai dari tahun 2012-2013-2014-2015.tapi keuangannya dibayar pada tahun 2017.proyek ini dgn pagu dana Rp.19,211.700,000 airnya tidak berjalan kran dan meter tdk dipasang sesuai kontrak.artinya proyek ini gagal tapi uang puluhan milyar rupiah itu sudah habis dipakai.dan reklamasi pantai adalah milik pribadi YS.kerna tdk terdaftar dalam APBD.artinya proyek pribadi tapi dananya dari APBD.

  • Bram.belutowe.Aliansi masyarakat peduli Lembata.(SIMPEL) says:

    Seorang PLH sekretaris daerah tidak dibenarkan menandatangani lembaran daerah untuk PERDA dan berita daerah untuk PERBUB,no:41 tahun 2018.kernah itu bertentangan dengan undang-undang no:12.thn2011 tentang pembentukan perundang-undangan,dalam undang undang tersebut mengatur sekretaris daerah Definitif yang menandatangani Lembaran daerah dan berita daerah.
    Dokumen yang ditandatangani oleh PLH SEKDA itu menurut saya adalah melanggar hukum apalagi sampai mengeluarkan anggaran berdasar Dokumen yang ditandatangani PLH.SEKDA itu bermasalah dan mengarah pada tindak kejahatan anggaran yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.