Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Kuasa Hukum Tokoh Adat Dolulolong Siap Buktikan Gugatan Soal Reklamasi Pantai Balauring

Kuasa Hukum Tokoh Adat Dolulolong Siap Buktikan Gugatan Soal Reklamasi Pantai Balauring

(738 Views) May 29, 2018 3:23 am | Published by | No comment

Reklamasi pantai Balauring. (Foto: AB)

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Tim kuasa hukum penggugat masyarakat adat Dolulolong dari Kantor Hukum Akhmad Bumi & Rekan menyatakan sangat siap membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam materi gugatannya di Pengadilan Negeri Lembata. Sidang baru mulai akan digelar Rabu (30/5/2018) besok.

“Kami sangat siap untuk membuktikan dalil-dalil yang kami sampaikan pada materi gugatan kami. Ini beracara di pengadilan. Sehingga semua dalil-dalil berdasarkan pertimbangan hukum, bukan yang lainnya,” tandas Juprians Lamablawa, SH, MH, dan diamini anggota tim kuasa hukum lainnya, Emanuel Belida Wahon, SH.

Dalam perbincangan dengan aksiterkini.com, mereka menyambut baik sikap tergugat yang sudah menunjuk penasehat hukum untuk beracara di pengadilan nantinya. “Kita lihat saja di pengadilan. Kami sudah siap membuktikan apa yaag kami dalilkan dalam gugatan klien kami,” tambah Emanuel Belida Wahon.

Salah satu dalil yang menyulut polemik di media sosial adalah menyangkut pemilik pekerjaan reklamasi pantai Balauring dan pembukaan ruas jalan wisata Lohu. Penggugat mendalilkan bahwa proyek tersebut milik pribadi Bupati Eliaser Yentji Sunur karena tidak tercantum dalam APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2018 maupun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan APBD 2018 beserta perubahannya.

Informasi yang dihimpun aksiterkini.com menyebutkan bahwa pengerjaan reklamasi Pantai Balauring dan pembukaan jalan wisata Lohu menelan dana lebih dari Rp 2 miliar. Reklamasi Pantai Balauring sendiri menghabiskan dana sebesar Rp 1,5 miliar lebih. Selebihnya digunakan untuk mengerjakan jalan wisata Lohu.

Jalan wisata Lohu. Ini juga obyek yang digugat. (foto: AB)

“Itu resmi proyek pemerintah yang dilelang melalui LPSE. Anggaran itu disahkan melalui proses mendahului perubahan yang disetuji oleh DPRD Lembata,” jelas sumber aksiterkini.com seraya mengakui kalau alokasi demikian baru akan duduk dalam DPA Perubahan 2018.

Juprians dan Wahon mempersilahkan tergugat untuk membuktikannya di pengadilan. “Biar hakim yang memutuskan, apakah langkah yang dilakukan itu benar atau salah. Toh, nantinya hakim yang memutuskan. Tapi kami sudah siap membuktikan dalil-dalil yang kami ajukan,” tegas Lababelawa dan Wahon.

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, kuasa hukum masyarakat adat Dolulolong mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hokum (PMH) di Pengadilan Negeri Lembata, Senin (21/5/2018) berkaitan dengan pembangunan kawasan wisata di Balauring dan reklamasi pantai Balauring yang didalamnya ada ‘Pojok Cinta’ di kawasan pantai utara Balauring. Pasalnya, kegiatan itu belum mengantongi ijin. Bahkan, disinyalir mengangkangi peraturan perundangan.

“Ya benar kita gugat. Kita gugat Eliaser Yentji Sunur. Dan kami akan proses hukum semua pihak jika di kemudian hari terindikasi terlibat. Gugatan sudah kita daftarkan di Pengadilan Negeri Lembata hari ini. Kita lawan dengan hukum segala bentuk kapitalisasi kekuasaan dan kapitalisasi sumber daya alam Lembata untuk kepentingan pribadi dan dilakukan dengan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang berlaku,” tandasnya.

Bumi menjelaskan bahwa reklamasi pantai dan pulau-pulau kecil bukan asal dikerjakan tapi memiliki prosedur. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pantai dan Pulau-pulau kecil.

“Tidak ada ijin lokasi, tidak ada ijin pelaksanaan reklamasi, tidak ada Amdal, tidak ada rencana detail reklamasi, tidak ada Perda tentang Zonasi Kawasan. EliyaserYentji Sunur perlu mengerti dan membaca semua ini. Bukan asal kerja dan membangun dengan melabrak aturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Pembangunan reklamasi dengan luas sekitar 17.500 meter persegi (panjang 250 meter dan lembar 70 meter), di sekitar pantai reklamasi ada sekitar 30-an rumah nelayan. Perlu analisis dampak bukan hanya ekosistem di seputar kawasan reklamasi, tapi terhadap warga lokal, adat istiadat masyarakat setempat. Itu amanat Peraturan Presiden.

“Eliaser Yentji Sunur perlu membaca dengan baik dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang. Mata hati dan nurani perlu melihat semua itu dengan jernih. Baik reklamasi maupun pembukaan jalan wisata dilakukan diatas ulayat Dolulolong. Tidak ada penghargaan dengan masyarakat adat sekitar. Kita sudah daftar gugatan, telah diregister dengan perkara Nomor: 8/PDT.G/2018/PN.LBT tgl 21 Mei 2018 dan kami sudah bersurat pencegahan kepada Eliaser Yentji Sunur,” jelas Bumi. (fre)

 

No comment for Kuasa Hukum Tokoh Adat Dolulolong Siap Buktikan Gugatan Soal Reklamasi Pantai Balauring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.