Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » KPU Lembata Kutuk Premanisme Melky Koedoeboen

KPU Lembata Kutuk Premanisme Melky Koedoeboen

(799 Views) May 21, 2017 12:21 pm | Published by | No comment

Lima komisioner KPU Lembata, ketika menyampaikan penjelasan kepada wartawan.

LEWOLEBA,aksiterkinì.com – Kasus pemukulan terhadap ketua KPU Lembata, Petrus Payong Pati oleh Melky Koedoebun kuasa hukum paket Titen (Herman Loli Wutun dan Yohanes Vianey Burin), mendapat kutukan keras dari KPU Lembata. Hal ini disampaikan dalam jumpa pers yang dilaksanakan Sabtu (21/5/2017).

Terhadap kasus yang menimpa dirinya, Payong Pati, menjelaskan kronologi kejadian seperti yang dilansir aksterkini.com sebelumnya. Terkait pernyataan klarifikasi dari Melky, yang katanya hendak bersalaman, Payong menampik. “Itu bohong.”

Ya, “Ada klarifikasi, katanya dia (Melky) mau bersalaman, itu bohong besar. Dia dari belakang langsung pukul. Tidak ada kata salam. Saya tidak tahu dia datang dari mana. CCTV jelas. Saya jatuh, dia injak saya di lutut kanan. Setelah itu dia teriak nantang saya, ini Jakarta, ini Jakarta. Saya tidak pernah kalah. Saya tidak ada konflik pribadi juga dengan pengadu,” jelas Payong Pati.

Sudah dilaporkan ke Polsek Menteng, lanjut Payong Pati, sudah divisum.

Bernabas Marak, anggota komisioner KPU Lembata, mengatakan kasus ini adalah kasus lembaga, bukan kasus perorangan.

“Kasus ini adalah kasus kelembagaan KPU, bukan kasus perseorangan. KPU pusat sudah ambil alih kasus ini. Dan olehnya, tidak bisa ditempuh jalur damai. Harus ditempuh dengan jalur hukum. Komitmen dari KPU RI dan KPU NTT akan melaporkan kasus iní pada asosiasi pengacara untuk copot ijin advokatnya,” jelas Marak.

Marak menambahkan, bahwa Melky Pranata Koedoeboen adalah kuasa hukum dari Vian Burin.

“Di laporan awal, kuasa hukum dari pak Vian adalah Melky. Namun di sidang, pak Petrus Bala Pationa yang hadir. Dari awal laporan, setiap administrasi tertulis nama Melky. Petrus Pationa diberi kuasa khusus untuk hadiri persidangan. Nah secara administratif, Melky adalah kuasa hukum,” jelas Marak.

Terkait dengan rehabilitasi nama baik komisioner KPU, Gabriel Tobi Sona, anggota komisioner KPU Lembata menjelaskan bahwa perlu adanya rehabiitasi, karena komisioner dianggap melànggar kode etik.

“Pelapor, dalam tuntutannya meminta agar kami diberhentikan secara tidak hormat, dipecat dan black list sebagai penyelenggara dan menduduki jabatan apa saja di masyarakat. Nah, ini tujuan rehabilitasi. Karena sesuai putusan kami tidak melanggar kode etik. Penyelenggaraan sesuai hukum dan etika. Dan fakta sidang sesuai putusan,” jelas Tobi Sona.

Divisi hukum KPU, Yusuf Penama, mengapresiasi paket calon yang melapor ke DKPP. “Kami bersyukur kepada paket titen dan viktori yang telah melapor di DKPP. KPU anggap ini adalah media untuk melakukan chek and balance terhadap proses penyelenggaraan. Saya prihatin yakni sedikit nodanya demokrasi di Lembata dengan sifat-sifat tidak dewasa dalam menerima putusan DKP,” jelas Panama.

Charles Kia, komisioner KPU Lembata, menghimbau agar masyarakat Lembata jangan terprovokasi dengan isu yang memecahbelahkan. “KPU Lembata menghimbau kepada semua masyarakat Lembata untuk tetap tenang. Proses hukum berjalan. Kita jaga kekeluargaan dan persaudaraan kita,” tegas Kia. (yosi kares)

Topik: , ,
News: ,

No comment for KPU Lembata Kutuk Premanisme Melky Koedoeboen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.