Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Ketua DPRD Lembata Dipaksa Naik Mobil Dalmas Polres Lembata; Koda: Hargai Jabatan Saya!

Ketua DPRD Lembata Dipaksa Naik Mobil Dalmas Polres Lembata; Koda: Hargai Jabatan Saya!

(2059 Views) July 6, 2018 5:09 pm | Published by | 5 Comments

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda,SE dipaksa naik mobil dalmas milik Polres Lembata gara-gara hendak membantu warga yang tanamannya dibabat guna pemasangan jaringan listrik PLN ke wilayah Tanjung Tuak, Kecamatan Ile Ape, Lembata. Dia minta aparat Polres Lembata menghargai dirinya sebagai pimpinan DPRD Lembata.

“Saya dipaksa naik diatas mobil dalmas polisi. Yang paksa saya naik mobil patroli oleh polisi dan tentara. Setelah saya naik mobil patroli, lalu saya disuruh turun untuk naik mobil EB 3 milik Ketua DPRD (Lembata). Saya tidak mau turun. Saya sampaikan mereka bahwa saya ini Ketua DPRD, hargai dan hormati jabatan yang diberikan negara ini,” ungkap Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus Koda saat dihubungi melalui telepon seluler, Jumad (6/7/2018).

Ikhwal ceritanya, berawal dari pemasangan jaringan listrik PLN oleh kontraktor dari simpang Riangbao menuju kawasan Tanjung Tuak. Namun, di daerah Parakwalang, pekerjaan ini terhenti. Sudah beberapa bulan, pekerjaan ini belum juga rampung lantaran warga pemilik kebun di tepi jalan yang harus dilewati jaringan, masih keberatan.

Alhasil, Jumad (6/7/2018), pekerjaan kembali dilanjutkan dengan penjagaan ketat aparat keamanan dari Polres Lembata, Kodim 1624 Flores Timur maupun Satpol PP.

Tidak tanggung-tanggung, Kepala Ranting PLN Lembata, Darius Ureng Sabaleku bersama Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora dan Dandim 1624 Flores Timur (Flotim) Letkol (Inf) Agus Komang pun ikut terjun ke lapangan.

Ferdi Koda, begitu ia biasa disapa, mengaku kalau dirinya ditelepon warga Lewolotok yang sedang melancarkan protes. Ya, “Saya ke lokasi karena ada laporan masyarakat terkait pemasangan kabel listrik oleh pihak kontraktor dan PLN yang melewati kebun warga. Pohon di kebun ditebang dan lain-lain, jadi warga protes karena tidak ada penyampaian oleh kontraktor dan PLN. Untuk mencegah adanya konflik antar warga dengan kontraktor dan PLN, saya cegah hentikan sementara dulu pekerjaan pemasangan kabel. Ada laporan masyarakat, saya harus merespons,” jelasnya.

Dia mengaku ditelepon warga di atas pukul 12.00 Wita. “Setelah menerima telepon, saya bergegas ke lokasi. Karena jabatan Ketua DPRD melekat pada saya. Saya ke lokasi sudah banyak warga di lokasi. Sudah banyak polisi dan tentara yang menjaga kontraktor dan PLN yang sedang mengerjakan pemasangan kabel PLN. Banyak warga di lokasi, sekitar ratusan orang. Ada juga pak Kapolres, ada Kasat Intel dan lain-lain,” jelasnya.

Tanpa tedeng aling-aling, Ferdi Koda langsung meminta agar pekerjaan dihentikan dulu. Tapi, “Setelah saya suruh pihak kontraktor dan PLN hentikan sementara kegiatan pemasangan kabel, saya langsung dibilang provokator. Ada teriakan ‘borgol, tangkap dia’. Yang ada sekitar saya polisi dan tentara, warga semua jauh di sebelah sana,” ungkap politisi kelahiran Lewotolok ini, kesal.

Kontan saja, aparat langsung menggiringnya ke mobil Dalmas Polres Lembata. Dia dipaksa naik ke mobil Dalmas. “Saya dibawa ke kantor Polres Lembata dan diperiksa bersama sembilan (9) warga lain. Kami diperiksa di kamar berbeda,” jelasnya.

Seusai menjalani pemeriksaan di Markas Polres Lembata, Ferdi Koda langsung mendatangi RSUD Lewoleba. Dia minta agar dirinya divisum. Pasalnya, jelas dia, saat dirinya ditarik secara paksa untuk naik mobil Dalmas membuat kerongkongannya terasa sakit. “Saya hampir tidak bisa bicara,” ujarnya.

Aparat Polres Lembata ketika terjun mengamankan lokasi pemasangan jaringan listrik PLN di kawasan Parakwalang, Ile Ape, Jumad (6/7/2018) (Foto: ist/weeklyline.net)

Sayangnya, pihak RSUD Lewoleba tidak melayani permintaannya untuk divisum. Alasannya, tidak ada surat pengantar dari Polres Lembata. Ya, “Saya tidak membawa surat pengantar dari Polres, olehnya saya belum divisum oleh pihak Rumah Sakit. Setelah ini, saya ke Polres untuk ambil surat pengantar. Warga yang lain masih ditahan di Polres dan satu orang sekarang tidak bisa makan, apa karena dipukul atau apa saya belum tahu,” jelasnya.

Sementara itu, informasi lain yang tersebar menyebutkan bahwa Ferdi Koda berupaya menggagalkan pemasangan tiang listrik ke lima desa di Tanjung Ile Ape itu. Dia dianggap mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada petugas PLN dan juga aparat kepolisian yang sedang menjaga di lokasi. Kalimat yang dilontarkan Ferdi Koda dinilai cenderung memprovokasi massa untuk menghentikan secara paksa pemasangan jaringan listrik.

“Saat tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 14.00 Wita, Ferdinandus langsung marah. Nada bicaranya meninggi dan meminta petugas untuk segera menghentikan pekerjaan pasangan jaringan listrik tersebut,” ungkap salah satu petugas PLN yang meminta namanya tidak ditulis, seperti dikutip weeklyline.net.

Pada saat yang hampir bersamaan, sejumlah oknum warga dari Lewotolok, juga menunjuk-nunjuk Kapolres Lembata, AKBP Janes Simamora sambil mengucapkan serangkaian kalimat yang tak patut. Dan, kejadian itu berlangsung di hadapan Dandim 1624 Flores Timur (Flotim) Letkol (Inf) Agus Komang.

Setelah Ferdi Koda bersama warga dicokok polisi ke Mapolres Lembata, pekerjaan pun dilanjutkan. Wakil Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday SE, M.Si, bersama rombongan –Camat Ile Ape Mus Kalu SH, Plt Kepala Kesbangpol Silvester Samun, SH, Camat Ile Ape Kalu Saba Mustade, SH— pun turun ke lokasi. Juga, hadir Dandim 1624/Flotim Letkol Inf. Komang Agus M.P, S,Sos, Kapolres Lembata AKBP Janes Simamora SH, MH, Kasdim Mayor Czi. I Gusti Made Budayasa, Danramil 1626 – 03 Lewoleba Mayor Chb. Ikhsan.

Pemasangan jaringan dilakukan kembali dan dipimpin langsung oleh Kepala PLN Lembata Darius Ureng dan di bawah pengamanan anggota TNI, Polri dan Sat Pol PP Kabupaten Lembata.(*/fre)

 

5 Comments for Ketua DPRD Lembata Dipaksa Naik Mobil Dalmas Polres Lembata; Koda: Hargai Jabatan Saya!

  • Vitalis Wolo says:

    Miris benar perilaku aparat… Ketua DPRD saja diperlakukan seperti ini bagaimana dengan kaum jelata… Kenapa ya di lembata kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil sangat tinggi.. Tolong KAPOLRI dan Kapolda pantau serius kasus lembata…Sepertinya lepas kontrol dan tidak tahu aturan… Ini orde apaan? Tolong aparat pelajari hukum dengan baik dan pelajari budaya masyarakat… Jangan jadi aparat kalau perilakuknya preman!!!

    • Zhul Rimba says:

      Saya sangat setuju Dgn Ama Vitalis. Sepertinya Kurang Kontrol Dari pihak Petinggi POLDA atau POLRI. atau dari bagian terpenting di dlm kubu POLRI, yg melihat pelanggaran. Atau Etika polisi di pulau-pulau yg berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat. Sy punya usul nie. Bgmna, klu Polisi Semua yg ada di polres lembata. Di tugas kan di Pedamalan Papua Bagaimana

    • Zul Rimba says:

      Saya sangat setuju Dgn Ama Vitalis. Sepertinya Kurang Kontrol Dari pihak Petinggi POLDA atau POLRI. atau dari bagian terpenting di dlm kubu POLRI, yg melihat pelanggaran. Atau Etika polisi di pulau-pulau yg berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat. Sy punya usul nie. Bgmna, klu Polisi Semua yg ada di polres lembata. Di tugas kan di Pedamalan Papua Bagaimana

  • arsen says:

    Kita kembali ke jaman Kolonial belanda.
    Tindakan represif aparat mencerminkan sikap arogansi institusi tanpa melihat kepentingan masyarakat yg perlu dilindungi diayomi.
    Harusnya aparat menjadi mediator antara masyarakat dan pihak PLN.
    Perlakuan represif aparat terhadap seorang ketua DPRD adalah bentuk tindakan yg tdk menghargari institusi polri terhadap lembaga legislatif yg merupakan representasi rakyat.

  • zulpapua1977@gmail.com says:

    Betul itu Ama. Yg saya lihat selama di LEMBATA seperti itu. aparat POLRES lembata Terlalu Bikin Diri, Tdk Menghargai. Beda dgn Polres Lain. Yg selalu mengedepankan Negoisasi antara 2 belah pihak & polisi lembata hrs jd penengah nya. Bukan lgsg bertindak Sprti Preman. Sprtinya Polres lembata msh kurang pendidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.