Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » Kemendagri : Mantan Bupati Yang Maju Dalam Pilkada Juga Disebut Petahana

Kemendagri : Mantan Bupati Yang Maju Dalam Pilkada Juga Disebut Petahana

(1513 Views) October 26, 2016 1:31 am | Published by | 1 Comment

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Polemik seputar definisi petahana tampaknya akan segera berakhir. Staf ahli Kementerian Dalam Negeri, Suhanjar menegaskan bahwa mantan bupati yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada 2017 juga disebut sebagai petahana. Sehingga sanksi atas pelanggaran administrasi Pemilu, seharusnya ditetapkan bagi seorang petahana.

Penjelasan staf ahli Kemendagri, Suhanjar itu disitir para pelapor ketika melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Calon Bupati Eliaser Yentji Sunur, ST berkaitan dengan mutasi pejabat pada bulan Mei hingga Juli 2016 silam. Selasa (25/10), empat orang melaporkan dugaan pelanggaran Pemilukada ke Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah (Panwaslih).

Para pelapor itu adalah Yakobus Liwa, Fransiskus Limawai, Yohanes Boro dan Yohanes Berchmans Brino Tolok. Para pelapor mengajukan laporan sendiri-sendiri dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Mutasi yang ditandatangani Eliaser Yentji Sunur.

Sebelumnya, Panwaslih Lembata juga sudah mengantongi SK mutasi yang diadukan oleh Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L). Bahkan, Panwaslih pun sudah melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembata dengan perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat itu diajukan setelah Panwaslih memeriksa tiga orang saksi, yakni Sekretaris Daerah, Drs. Petrus Toda Atawolo, MSi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Markus Lela Udak, SIp dan mantan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.

Dalam suratnya tanggal 23 Oktober 2016, Panwaslih menyebut, “Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Pleno Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lembata dengan nomor: 01/TM/Panwaslih-Kab/LBT/X/2016 tentang dugaan pelanggaran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 71 ayat (2) dan sanksinya dalam pasal 71 ayat (6), merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu.”

Menanggapi surat Panwasih, KPU Lembata melalui surat tanggal 23 Oktober 2016, menegaskan, “Temuan yang dinyatakan Panwaslih Kabupaten Lembata dalam surat tersebut dengan nomor 01/TM/Panwaslih-Kab/LBT/X/2016 adalah menyebut tentang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam pasal 71 ayat (2) dan sanksinya dalam pasal 71 ayat (6), bukan tentang substansi pelanggaran administrasi Pemilu yang memuat unsur-unsur pelanggaran.”

Surat yang ditandatangani Ketua KPU Lembata, Petrus Payong Pati, S.Fil tersebut juga menilai Panwaslih Kabupaten Lembata tidak secara tegas meneruskan kepada KPU Kabupaten Lembata tentang temuan administrasi Pemilu.

Karena itu, “KPU Kabupaten Lembata menyatakan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diteruskan kepada KPU Kabupaten Lembata tidak secara tegas memuat substansi pelanggaran administrasi yang dimaksud sehingga mengaburkan tindakannya,” tandasnya.

Boleh jadi, Panwaslih Kabupaten Lembata ragu-ragu berkaitan dengan posisi Yentji Sunur, apakah sebagai petahana atau bukan. Apalagi, KPU Pusat dalam surat edaran nomor: 302/VI/2015 tertanggal 12 Juni 2015 mendefinisikan petahana sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota yang: (1) masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran (calon di KPUD), atau (2) mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran, atau (3) berhalangan tetap masa jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran.

Surat edaran nomor: 302/VI/2015 sesungguhnya sudah diputuskan Komisi II DPR RI untuk dicabut oleh KPU. Sehingga definisi petahana kembali menjadi polemik. Surat edaran KPU nomor: 573/KPU/X/2016 tertanggal 23 Oktober 2016 tentang Penjelasan Ketentuan Larangan Penggantian Pejabat dan/atau Penggunaan Wewenang oleh bakal calon berstatus Petahana, pun tidak mendefinisikan petahana secara tegas. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 1 poin 19 hanya menyatakan, “Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.”

Alhasil, polemik pun tersebut. Pihak pengusung dan pendukung pasangan calon Eliaser Yentji Sunur – Thomas Ola bersikukuh menyatakan bahwa Yentji Sunur bukan petahana. Sementara pakar hukum Undana, Dr. Jhon Tuba Helan, SH, MHum menyebut, Yentji Sunur sebagai petahana. Karena itulah, Panwaslih Lembata melakukan konsultasi ke Kemendagri.

Menurut staf ahli Kemendagri, Suhanjar, petahana adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang berhenti sebelum maupun sesudah penetapan pasangan calon Pilkada adalah petahana.

Jika Kemendagri mengeluarkan keterangan seperti penjelasan staf ahlinya, maka Yentji Sunur bisa dikenakan sanksi pembatalan calon. Pasal 71 ayat (5) Undang-undang 10 Tahun 2016, berbunyi : “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.” (at01)

Topik:
News:

1 Comment for Kemendagri : Mantan Bupati Yang Maju Dalam Pilkada Juga Disebut Petahana

  • ABANG says:

    PENIPU BIASA ADALAH MEREKA YANG MENIPU ORANG BANYAK UNTUK KEPENTINGAN DIRINYA.. Tapi Penipu Luar biasa adalah orang yang secara sadar telah menipu dirinya sendiri untuk memenuhi syahwat pribadinya terhadap sesuatu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.