Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Kembali Dipanggl Polisi, Jatam dan LBH Satu Bumi Dampingi Goris

Kembali Dipanggl Polisi, Jatam dan LBH Satu Bumi Dampingi Goris

(832 Views) February 8, 2017 12:31 pm | Published by | 1 Comment

Nelayan Lamalera (foto: sandro)

LEWOLEBA, aksiterkini.com – Gregorius Dengekae Krova kembali di panggil Polisi terkait kasus penjualan insang Ikan Pari yang heboh akhir tahun 2016 silam.

Setelah istirahat beberapa bulan untuk menjaga kondisi kemanan di Lembata saat puncak perayaan Harnus 13 Desember 2016, kasus yang menjerat nelayan Lamalera, Goris Krova kembali di buka.

Kali ini, Goris kembali dipanggil Polisi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sedang dihadapinya untuk meghadap penyidik Polres Lembata pada Kamis, 9 Februari 2017.

Goris Krova kepada wartawan di Lewoleba, 8 Februari 2017, mengungkapkan dirinya mendapat surat panggilan, dari penyidik Polres Lembata untuk menghadap kembali ke kantor Polres, 9 Februari 2017.

Sambil menangis Krova menceritaka dirinya tidak sanggup lagi menghadapi kasus yang sedang menjerat dirinya. Sebab, Goris berkeyakinan apa yang dia lakukan bukan sebagai tindakan kriminal yang bisa dipidanakan tetapi sebagai bagian dari pekerjaannya sebagai nelayan.

Bahkan dirinya bersama seluruh nelayan Lamalera, bermata pencaharian nelayan yang saban hari menangkap ikan termasuk ikan pari manta yang dilarang tersebut.

Dalam surat panggilan tersebut, Goris Krova diminta datang ke Kantor Polres dan menghadap penyidik, Brigpol Yusuf G. Kapitan, agar diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, sumber daya ikan kedalam atau keluar wilaya pengeolaan RI dan mengedarkan ikan yang dilarang da dilindungi oleh pemerintah.

Berdasarkan Surat panggilan polisi bernomor SP.Gil/20/II/2017  tersebut, Goris Krova akan mendatangi Kantor Polres Lembata, didampingi Melki Nahar dari Jaringan Advokasi Tambang Nasional (JATAM) dan pengacara Ahmad Bumi, Cs dari LBH Satu Bumi.

Sementara itu menurut elemen peduli Nelayan Lamalera yang terdiri dari KNTI, Komunitas Nelayan Tradisional Lamalera dan Orang Lamalera Perantauan yang dikirim ke Media sebeumnya menjelaskan Goris terancam dikriminalisasi karena menangkap ikan pari jenis Pari Manta (Manta birostris). Goris juga mendapat penahanan sewenang-wenang tanpa diberikan surat perintah pemanggilan dan penahanan dari Pihak Kepolisian Resort Lembata.

Goris merupakan anggota dari komunitas nelayan masyarakat adat Lamalera sebagai komunitas orang asli yang menangkap ikan dengan cara yang telah dipraktekkan secara turun temurun.

Sejak abad ke-16 hingga saat ini praktek penangkapan ikan secara tradisional dengan teknologi yang sederhana masih dipraktekkan terhadap ikan-ikan besar termasuk ikan Pari dan ikan Paus.

Praktek tradisional ini terkadang memerlukan waktu hingga berhari-hari untuk menaklukkan ikan besar yang memiliki tenaga besar bahkan melampaui batas perairan teritorial Indonesia.

Setelah mendapatkan ikan para lamafa (orang yang memimpin dan menagkap dengan tombak) tidak mengambil sendiri hasil tangkapannya, namun memastikan kelompok yang paling rentan mendapatkan hasil tangkapan.

Kelompok prioritas untuk mendapat bagian hasil tangkapan yaitu ibu janda yang renta, perempuan dan anak dan termasuk yatim dan piatu baru bisa memanfaatkan hasil tangkapan.

Kriminalisasi ini dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan, Kepolisian Resor Lembata dan Wildlife Crime Unit dengan dasar Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta.

Keputusan tersebut tidak pernah melalui konsultasi publik bahkan sosialisasi kepada masyarakat adat lamalera, yang otomatis mengkriminalisasi segala penangkapan ikan pari manta jenis Manta Birostris dan Manta Alfredi.

Goris terancam dikenakan ketentuan pidana dalam UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf b dan d jo Pasal 40 dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

Namun jika menggunakan Undang-Undang Perikanan, Goris termasuk kategori nelayan kecil dapat dikenakan Pasal 100C UU No. 45 Tahun 2009 yang melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 45 Tahun 2009 mengenai pengaturan atas jenis ikan yang dilindungi dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tindakan kriminalisasi ini merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi UUD 1945 yang termasuk Sila kelima pancasila, Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), Pasal 28H ayat (1), Pasal 32 ayat (1)Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Termasuk juga UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masalah yang dihadapi oleh Goris dengan kriminalisasi ini merupakan pelanggaran terhadap komitmen Indonesia atas implementasi Pedoman Perlindungan Perikanan Skala Kecil FAO Tahun 2014 yang berbasiskan pendekatan hak asasi manusia dalam perikanan.

9 Februari 2017, Goris Krova aka kembali diperiksa. dan apakah Kasus tersebut akan membuat orang Lamalera bersatu melawan kesewenang wenangan LSM World Crime Unit atau membiarkan Goris Krova sendiri menanggung semua perkara ini sendiri ? (sandrowangak/fincebataona)

Topik:
News:

1 Comment for Kembali Dipanggl Polisi, Jatam dan LBH Satu Bumi Dampingi Goris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.