Menu Click to open Menus
Home » HUKRIM » Ijazah Palsu; Bupati Yosni Minta Menpan dan Mendagri Copot Sekda Flotim

Ijazah Palsu; Bupati Yosni Minta Menpan dan Mendagri Copot Sekda Flotim

(2471 Views) June 21, 2016 5:42 pm | Published by | 1 Comment
yosni herin4

Yoseph Lagadoni Herin

LARANTUKA, aksiterkini.com – Bupati Flores Timur (Flotim), Yoseph Lagadoni Herin, mengatakan ijazah pendidikan Strata Satu (S1) Sarjana Hukum (SH), yang disandang Sekretaris Daerah (Sekda) Anton Tonce Matutina, adalah palsu. Bahwa benar, yang bersangkutan Anton Tonce Matutina, mengikuti Kuliah Kelas Jarak Jauh Universitas Widyagama Malang di Larantuka, akan tetapi ijazah wisuda tahun 2006. Padahal, Kelas Jarak Jauh Universitas Widyagama Malang di Larantuka mulai melakukan perkuliahan pada tahun 2007. Itu artinya lulus dan diwisuda pada tahun 2009 atau 2010, bukan tahun 2006. Maka secara regulasi, Anton Tonce Matutina, sangat jelas tidak sah menduduki jabatan karier kepengawaiannya dalam hal ini sebagai Sekda Kabupaten Flotim.

“Saya saksi sejarah keberadaan Kampus Widyagama di Larantuka, Kabupaten Flotim. Ketika hendak membuka kampus jarak jauh di Larantuka, pihak kampus bertemu saya yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Bupati Flotim. Saya menjabat sebagai Wakil Bupati pada 27 Agustus 2005 hingga 20 Agustus 2010. Pihak kampus bertemu saya terkait rencana kelas jauh di Larantuka tersebut setelah satu tahun kemudian saya jabat Wakil Bupati, karena Bupati saat itu sedang tidak berada di tempat. Mereka diantar oleh Bapak Ismail Arakiang yang saat itu pejabat BPN Flotim,” kata Bupati Yosni Herin, dalam keterangannya kepada wartawan di rumah jabatan (Rujab) Bupati, Minggu (19/6) siang.

Bupati Yosni Herin, mengatakan hal tersebut berkaitan dengan surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, yang ditujuhkan kepada Bupati Flotim, tertanggal 2 Maret 2016, perihal Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu oleh PNS atas nama Antonius Tonce Matutina.

Ombudsman RI Perwakilan NTT, berdasarkan surat bernomor 0034/SRT/0102.2016/Kpg-04/III/2016, tertanggal 2 Maret 2016, yang ditujuhkan kepada Bupati Flotim, perihal Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu oleh PNS atas nama Antonius Tonce Matutina, yang copianya diterima Flores Pos, Minggu (19/6), bahwa Ombudsman RI Perwakilan NTT telah menerima laporan dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Kabupaten Flotim, tanggal 29 Februari 2016.

Ombudsman Perwakilan NTT dalam surat yang ditandatangani Ketua Darius Beda Daton, tersebut menyebutkan, bahwa pelapor, dalam hal ini, Gertak Flotim, mengeluhkan ijazah Sarjana Hukum (SH) yang dimiliki saudara Anton Tonce Matutina yang diduga diperoleh dari Kuliah Kelas Jarak Jauh Larantuka diselenggarakan oleh Universitas Widyagama Malang. Kuliah Kelas Jarak Jauh tersebut, menurut Gertak Flotim, secara nyata dilarang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Bupati Yosni Herin mengatakan, sesui surat tersebut, Ombudsman RI Perwakilan NTT, meminta agar Bupati menugaskan Inspektur Daerah Flotim dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Flotim, melakukan penelitian terhadap keaslian dan keabsahan ijazah PNS atas nama Anton Tonce Matutina. Selain itu, hal tersebut juga sesuai atau sebagaimana arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi melalui Surat Edaran No 03 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di lingkungan Instansi Pemerintah.

“Saya menerima hasil kerja Inspektorat dan BKD Flotim untuk menjawab surat Ombudsman RI Perwakilan NTT terkait hal itu. Saya tolak hasil dan surat jawaban yang sudah disediakan untuk diteruskan, sebanyak dua kali. Saya tolak tanda tangan surat jawaban itu, karena ada data yang menurut saya tidak benar. Saya melihat ada upaya penipuan/pembohongan. Ada data yang dimanipulasi sehingga saya tidak tanda tangan surat untuk balasan kepada Ombudsman RI Perwakilan NTT,” katanya.

Mengapa tidak sah, jelas Bupati Yosni Herin, karena dalam hasil penelitian Inpektorat dan BKD Flotim, bahwa benar yang bersangkutan mulai mengikuti perkuliahan Kelas Jarak Jauh Universitas Widyagama Malang Larantuka pada tahun 2004-2006 dan lulus pada tahun 2006. Sementara pihak Universitas Widyagama Malang datang ke Larantuka, Flotim, untuk membuka Kelas Jarak Jauh pada tahun 2007. Pihak Kampus Widyagama Malang, menemui dirinya yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati pada tahun 2007, terkait dengan berencana membuka Kelas Jarak Jauh di Larantuka, karena saat itu Bupati Flotim, sedang tidak berada di tempat atau di luar daerah.

“Pihak Widyagama Malang bertemu setelah 1 tahun saya menjabat Wakil Bupati. Saya menjabat dari 20 Agustus 2005 hingga 20 Agustus 2010. Saya ingat waktu itu antara April atau Mei, setelah Paskah, pihak Widyagama Malang bertemu saya. Pak Ismail Arakiang yang antar bertemu saya. Jadi tidak benar. Jadi kalau lulus dan mengantongi ijazah tahun 2006 berarti itu palsu. Bagaimana mungkin, perkuliahan tahun 2007 lulus tahun 2006. Ini jelas pemalsuan ijazah. Mestinya lulus tahun 2009 atau bisa 2010. Memang benar, kalau yang bersangkutan itu Kuliah Kelas Jarak Jauh. Menurut saya memang benar, kalau dikatakan jabatan karir PNS sebagai Sekda tidak sah, karena ijazah sarjana yang dimiliki itu palsu. Untuk menduduki jabatan sebagai Sekda, sesuai regulasi, syarat ijazah S1,” katanya.

Prosedur

Bupati Yosni Herin mengatakan, selain itu, mengenai prosedur melanjutkan pendidikan bagi seorang PNS juga tidak benar. Karena tidak ada Surat Ijin Belajar dari Bupati. Bagi seorang PNS, sesuai regulasi kepegawaian, yang hendak melanjutkan pendidikan, wajib hukumnya mendapatkan ijin belajar dari Bupati. Jadi kalau mengacu pada hal itu, maka dapat dikatakan tidak sah. Pihak kampus Widyagama Malang, juga patut diduga melakukan pembohongan publik dan layak digugat.

“Saya sudah konfirmasi dengan 2 dosen dan mahasiswa bahwa perkuliahan di mulai 2007. Wisuda sekitar tahun 2009 dan awal 2010. Saya tidak tanda tangan karena memang ada kejanggalan dan ada upaya pembohongan publik. Saya melihat ada konspirasi yang dibangun antara Sekda, Inspektur, BKD dan Kampus, karena sebelum surat Ombudsman RI Perwakilan NTT itu, mereka ke Malang di Kampus Widyagama Malang. Saya tidak mau ikut terlibat dalam proses penipuan dan pembodohan pada publik. Saya akan sampaikan ini langsung ke Ombudsman RI Perwakilan NTT di Kupang agar bisa melakukan langkah-langkah,” katanya.

Terkait hal itu, Bupati Yosni Herin, mengatakan kasus dugaan ijazah palsu tersebut sudah ditangani Polda NTT. Karena itu, ia meminta Polda NTT agar bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Masalahnya sudah transparan, karena ia merupakan salah satu saksi sejarah mengenai hal itu. Selain itu, ia juga meminta Menpan dan Revormasi Birokrasi RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencopot yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekda Kabupaten Flotim dan memberikan sanksi-sanki sesuai peraturan.

“Sejak masalah dugaan ijazah palsu ini dilaporkan dan berproses, baik di Polres Flotim maupun di Polda NTT, saya belum pernah diminta keterangan. Kalau dimintai keterangan oleh Polisi, baik Polres maupun Polda NTT, saya sangat bersedia, karena saya tidak mau ikut dalam penipuan/pembolongan publik,” katanya.

Informasi yang dihimpun Flores Pos, masalah ijazah palsu Sekda Anton Tonce Matutina tersebut sudah dan sedang berproses di Polda NTT. Terkini, beberapa pekan lalu, Koordinator dan aktivis Gertak Flotim, Y. Kanisius Ratu Soge dan Robert Ledor, telah dimintai keterangan lanjutan di Polda NTT dan belum ada tersangka dalam kasus ini. (Wentho Eliando/FP/fre)

Topik:
News:

1 Comment for Ijazah Palsu; Bupati Yosni Minta Menpan dan Mendagri Copot Sekda Flotim

  • Hironnymus Jati says:

    Pemerintan dan pemerintah daerah sebaiknya cek dan re cek kembali keaslian ijazah yang dimiliki oleh PNS baik yang berada di pemerintahan maupun yang mengabdi di bidang pendidikan, karena ada dugaan sejumlah guru di Flores Timur dan Lembata menggunakan ijazah “palsu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *