Menu Click to open Menus
Home » OPINI » Hari Pangan Sedunia Dan Kedaulatan Pangan

Hari Pangan Sedunia Dan Kedaulatan Pangan

(342 Views) October 17, 2017 2:59 am | Published by | No comment

Oleh: Yoseph Yoneta Motong Wuwur

Alumnus Universitas Flores

 

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS), 16 Oktober, menjadi saat yang tepat berkontemplasi bagi anak bangsa yang mengusung semangat reformasi nasional menuju masa depan kedaulatan pangan  yang lebih baik.  Hari Pangan Sedunia (HPS) telah menjadi ritual tahunan. Ini berawal dari konferensi FAO ke-20, pada bulan Nopember 1976 di Roma yang menghasilkan dicetuskannya resolusi No. 179 mengenai World Food Day (Hari Pangan Sedunia).

Resolusi ini kemudian disetujui oleh 147 negara anggota FAO (Food and Agriculture Organization) termasuk Indonesia, yang memutuskan bahwa mulai tahun 1981 semua negara anggota FAO akan memperingati Hari Pangan Sedunia setiap tanggal 16 Oktober. Hari Pangan Sedunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian penduduk dunia akan pentingnya penanganan masalah pangan baik ditingkat nasional, regional maupun global.

Jika ditelisik lebih mendalam, Hari Pangan Sedunia tidak sebatas diartikan sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia untuk mengurai permasalahan pangan. Akan tetapi mengandung makna krusial sebagai hari di mana kita harus merasakan dan membuka mata, pikiran dan hati untuk mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa kondisi petani sebagai pejuang pangan dan gizi masih berada di bawah garis kemiskinan. Petani masih dihegemoni penuh para mafia pangan sehingga saat panen harus berlapang dada untuk menerima harga murah. 

Untuk membangun kedaulatan pangan itu sesungguhnya bukan sesuatu yang sulit mengingat alam dan iklim di Indonesia sangat mendukung. Ketika dunia mengalami gejolak pangan, Indonesia seharusnya bisa menjadi pemasok dan pemberi makan dunia Sayangnya  pemerintah tidak mampu mengelola kekayaan sumber daya pertanian yang dimiliki dan kekuatan sumber daya manusia yang lebih dari 60 persennya berprofesi sebagai petani.

Peringatan Hari Pangan Sedunia dapat menjadi media evaluasi sektor pertanian  untuk membangkitkan ketahanan pangan yang mandiri dan beradaulat. Momentum  ini diharapkan memiliki roh keberpihakan pada petani lokal yang sudah lama mengalami proses pemiskinan karena harga pangan yang makin mahal. Sayangnya meski makin mahal, petani tetap miskin. Postur kedaulatan pangan nasional  makin mengkhawatirkan. Perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang kian signifikan disebut-sebut sebagai biang pemicu proses perapuhan kedaulatan pangan. Kedua faktor ini pendorong penurunan produksi dan menjadi mesin pengatrol harga  yang menetaskan kelaparan dan mementuk kantong-kantong kemiskinan baru di Tanah air.

Satu hal yang acap terlupakan adalah sektor pertanian sudah terlalu lama dianaktirikan. Kehadirannya sebagai penyokong utama kebutuhan pangan masyarakat termarginalkan oleh hiruk-pikuk industrialisasi dan jasa. Sektor pertanian secara perlahan dan pasti  kehilangan taji untuk berkiprah lebih banyak dalam pembangunan ekonomi. Bangsa  yang menyandang predikat negara agraris, pemerintahnya punya hobbi ”mengimpor” segala jenis produk pangan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Ironis sebagai negara agraris, Indonesia selalu berhadapan dengan persoalan pemenuhan kebutuhan pangan warga. Lahan pertanian yang luas, tidak menjadi jaminan sektor pertanian bisa menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan, khususnya untuk mengatrol tingkat pendapatan petani di atas garis kemiskinian. Hal ini pun ditunjukkan dengan  kehidupan petani di negeri  yang subur dan makmur ini menjadi potret kemiskinan yang hanya menarik dibicarakan dalam beragam seminar. Kesejahteraan hidup pahlawan kedaulatan pangan ini  terus dibalut lingkaran kemiskinan. Meski suatu daerah dikenal sebagai  lumbung beras di Tanah Air, para petaninya tidak mencerminkan layaknya petani dari daerah yang melimpah beras. Kemiskinan struktural menggilas kehidupan mereka sepanjang waktu.

Setiap kali memperingati Hari pangan Sedunia, selalu dikaitkan dengan kerawanan pangan yang perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan produksi. Namun kita sering melupakan perbaikan nasib petani sebagai pelaku dan produsen pangan. Bukankah selama ini nasib petani belum juga berubah ke arah yang lebih baik? Mereka diminta untuk bekerja keras untuk menghasilkan pangan yang cukup, namun belum diimbangi dengan tingkat pendapatan yang imbang. Nilai tukar petani cenderung rendah dan menjadi dilema petani dari tahun ke tahun. Ibarat dua lembaran warna yang kontras. Satu segi produksi telah mampu digenjot, namun di segi lain pendapatan mereka masih memprihatinkan.

Oleh karena itu saatnya sekarang lebih memperhatikan nasib petani dengan kebijakan yang memihak seperti memberi modal dengan suku bunga rendah, menyediakan sarana produksi yang murah, kebijakan harga yang layak dan prosesing hasil. Ini penting, mengingat sektor pertanian termasuk peternakan merupakan paling banyak menyerap tenaga kerja dari dulu sampai sekarang. Namun belakangan ini, banyak orang tidak tertarik lagi berkecimpung di bidang pertanian karena dianggap tidak menjanjikan. Walhasil yang bekerja di sawah adalah generasi tua yang tidak produktif lagi serta susah diajak mengadopsi teknologi, sementara generasi muda dihinggapi rasa alergi dengan pertanian.

Pemerintahan Jokowi-JK melalui visinya yang tertuang dalam Nawa Cita, menaruh komitmen dan perhatian serius pada sektor pertanian dan untuk mengkongretkan Nawa Cita tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan Program Upaya Khusus peningkatan produksi untuk percepatan swasembada pangan. Target swasembada pangan tersebut ditujukkan untuk sebelas  komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, gula, bawang merah, daging, cabai, kakao, karet, kopi dan kelapa sawit. Untuk mewujudkan target swasembada pangan dari sebelas komoditas pangan tidak  semudah membalikkan telapak tangan. Sebab, upaya peningkatan produksi dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, di antaranya anomali perubahan iklim, jaringan irigasi rusak, pemilikan lahan petani yang sempit, dan teknologi pertanian yang belum modern. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi produksi, ketersediaan dan harga pangan.

Pembangunan pertanian sebagai ujung tombak kedaulatan pangan  harus dimaknai untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.  Kesadaran ini tentu mengandung implikasi bahwa semua energi dan sumber daya pembangunan, akan diarahkan untuk memajukan sektor yang satu ini guna menstabilkan harga berbagai komoditas pangan sehingga semua warga dapat akses  karena terjangkau daya beli.

Sampai kapan masyarakat menunggu buah kebangkitan pertanian? Janji-janji pemerintah dalam teks Nawacita belum terbukti. Revitalisasi pertanian yang menjadi gerbong kedaulatan pangan seharusnya dimulai dari hal paling prinsip yakni penataan dan pembangunan berbagai sarana infrastruktur pertanian dan perdesaan mulai jaringan irigasi utama hingga jalan desa masih jalan di tempat. Kewajiban pemenuhan berbagai sarana produksi yang dibutuhkan petani, yakni benih unggul, pupuk, obat-obatan, dan alsintan masih terbengkalai.

Harapan dari hari pangan sedunia tahun ini, pemerintah harus konsisten membangun sektor pertanian untuk tidak termarginalkan arus besar modernisasi dan industrialisasi yang didukung kekuatan kapital berskala besar. Jika masyarakat terlalu lama menungggu  dalam kebangkitan pertanian, implikasinya pemerintah gagal membangun ketahanan pangan yang mendiri dan berdaulat. Kegagalan ini akan melahirkan persoalan serius bangsa karena warganya berada di bawah bayang-bayang ancaman kelaparan yang berpotensi menurunkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia di masa datang. Untuk menciptakan Indeks Pembangunan Manusia di butuhkan Kedaulatan pangan negeri ini. Pangan yang teruji kualitas dan aman untuk dikonsumsi.(*)

Topik:
News:

No comment for Hari Pangan Sedunia Dan Kedaulatan Pangan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.