Menu Click to open Menus
Home » POLKAM » FP2L Ancam Bawa Kasus Mutasi Oleh Yentji Sunur Ke DKPP

FP2L Ancam Bawa Kasus Mutasi Oleh Yentji Sunur Ke DKPP

(1094 Views) November 8, 2016 2:18 pm | Published by | No comment

alex-murinLEWOLEBA, aksiterkini.com – Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L) bertekad membawa kasus mutasi yang dilakukan Eliaser Yentji Sunur, ketika masih menjabat Bupati Lembata, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya, antara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lembata masih silang pendapat soal status Yentji Sunur, apakah petahana atau bukan.

“Kami menunggu sampai tiga hari sejak Panwaslu mengeluarkan rekomendasinya, bagaimana sikap KPUD Lembata. Sebab saat berdialog, mereka memandang Yentji Sunur bukan petahana berdasarkan regulasi, menurut mereka. Sehingga bagaimana sikap akhir mereka nantinya, kami akan bawa masalah ini ke DKPP. Biarkan DKPP yang memutuskan, siapa yang bersalah, siapa yang benar dalam menerapkan aturan,” jelas ketua FP2L, Alex Murin, kepada aksiterkini.com, Selasa (8/11).

Dia melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan kasus ini, baik di Panwaslu maupun di KPUD. “Masak surat rekomendasi Panwaslu bolak balik, dikasih terus ditarik kembali, dan setelah kami ajukan permohonan untuk melakukan aksi, mereka kirim lagi surat ke KPU. Ada apa ini?’ ucap dia, heran.

Dan, sambung dia, “KPU awalnya menunggu surat rekomendasi Panwaslu. Ketika Panwaslu meneruskan pelanggaran administrasi pemilu, sekarang alasannya lain lagi. Ada yang tidak beres pada kedua lembaga penyelenggara Pilkada di Lembata ini.”

Untuk itulah, kata Alex Murin, pihaknya berencana meneruskan kasus ini ke DKPP. “Nah, keputusan DKPP itu akan menjadi jelas, apakah Yentji Sunur itu petahana atau bukan,” tegasnya.

Asal tahu saja, sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU Lembata, Panwaslu Lembata sempat mengeluarkan surat rekomendasi ke KPU Lembata. Mereka menyimpulkan bahwa Yentji Sunur telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu sebagai dimaksud Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Namun sanksi yang ditetapkan adalah pasal 71 ayat (6), yang berarti Yentji Sunur bukan seorang petahana.

KPU Lembata membalas surat rekomendasi tersebut, dan menyatakan bahwa KPU tidak dapat menindak Yentji Sunur terkait pasal 71 ayat (6).

Tanggal 25 Oktober 2016, komisioner Panwaslu, Lambertus Kolin melakukan konsultasi ke Bawaslu Pusat dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, kedua lembaga itu menyatakan bahwa Yentji Sunur adalah petahana. Karena yang dimaksud petahana, adalah mereka yang sedang berkuasa dan kembali maju dalam Pilkada sebagai calon. Sehingga sekalipun, dia sudah tidak lagi menjabat bupati, Yentji Sunur tetap dipandang sebagai petahana.

Buntutnya, tanggal 5 November 2016, Panwaslu kembali menerbitkan rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan Yentji Sunur. Kali ini, sanksi yang dijatuhkan adalah pasal 71 ayat (5), yang menempatkan Yentji Sunur sebagai seorang petahana. Surat yang baru diterima KPU hari Senin (7/11/2016) ini, benar-benar menyulut pro kontra. Pasalnya, dua komisioner KPU secara tegas menyatakan bahwa Yentji Sunur bukan petahana. Namun mereka berjanji melakukan konsultasi ke KPU Propinsi dan Pusat.

Melihat pro kontra tersebut, Alex Murin menegaskan bahwa pihaknya hanya menunggu sampai tiga hari setelah KPU menerima rekomendasi Panwaslu. “Jika tidak ada tindakan apapun, maka itu suatu pelanggaran yang perlu disikapi oleh DKPP. Saya dan kawan-kawan di FP2L sudah sepakat untuk membawa kasus ini ke DKPP,” tandasnya.(at01)

Topik:
News:

No comment for FP2L Ancam Bawa Kasus Mutasi Oleh Yentji Sunur Ke DKPP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.